Feeds:
Posts
Comments

New passport or visa photo-ARIFIN

My name is Bustanul Arifin, born in 1963 in Bangkalan, Madura-Indonesia. Currently I am Professor of Agricultural Economics at the University of Lampung (UNILA), Senior Economist at the Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Jakarta and Professorial Fellow in the International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) and Graduate School of Management and Business (MB) at Bogor Agricultural University (IPB), Indonesia.  My fields of expertise include agricultural sector policy, institutional economics, environmental governance and economic development strategy. I obtained a PhD degree in resource economics from Nelson Institute at the University of Wisconsin-Madison (USA) in 1995 and a Sarjana degree in agricultural economics from IPB-Bogor in 1985. I have completed assignments as visiting scholar in the School of Geosciences at the University of Sydney (ALA Fellow, 2007-2008) and in the Department of Agricultural and Applied Economics at the University of Wisconsin-Madison (Fulbright Fellow, 2002-2003).  In the professional organizations, I am serving as Executive Council of the Asian Society of Agricultural Economists (ASAE), Indonesian Society of Agricultural Economics (PERHEPI) and Indonesian Economist Association (ISEI), all for the second terms. In the civil services, I am appointed as Chair of Expert Group of Food Security Council (DKP) and Member of National Commission on Agricultural Extension (KPPN). In the previous government, I have served as Adviser for the National Team of the International Trade Negotiation, and Member of National Innovation Council (KIN) in the Office of the President.

For more information, please consult also my CV in the following link (pdf, 139 kb):CV Arifin short version-Temp 2015

Sengketa Impor Produk Hortikultura, Hewan, dan Produk Hewan

BUSTANUL ARIFIN

Kompas, Selasa, 26 April 2016

Sengketa perdagangan internasional produk hortikultura, hewan, dan produk hewan yang melibatkan Indonesia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat di tingkat Organisasi Perdagangan Dunia, kini memasuki masa-masa kritis. Kebijakan impor hortikultura, impor ternak, dan produk ternak yang diterapkan Indonesia dianggap restriksi kuantitatif dan diskriminatif karena membatasi ruang gerak pelaku usaha Selandia Baru dan AS. Indonesia telah berusaha membela legitimasi kebijakan impornya dengan berbagai argumen dari perspektif legal, ekonomi, sosial, moral, dan sedikit politik.

Adu argumen bukti empiris dan klaim obyektif secara tatap muka yang melibatkan ketiga pihak telah dianggap selesai.  Semua menunggu hasil telaah seluruh anggota tim Panel Sengketa (hakim), atas jawaban lisan dan tertulis yang diberikan oleh semua pihak yang bersengketa.  Namun, tak tertutup kemungkinan Panel masih akan menyampaikan pertanyaan tambahan kepada tergugat atau respondent (Indonesia) atau bahkan kepada penggugat atau complainants (Selandia Baru dan AS). Lalu, pihak tergugat dan penggugat masih diberi kesempatan menyampaikan jawabannya secara tertulis dalam waktu yang ditentukan. Sekitar Juli 2016, dunia akan dapat mengetahui hasil keputusan panel, terkait siapa yang menang dan siapa yang kalah dari sengketa impor ini.

Asal mula perkara ini adalah ketika pada akhir 2012, Selandia Baru dan AS mengajukan notifikasi dan keberatan (baca: protes keras) kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas kebijakan impor produk hortikultura, impor hewan, dan produk hewan yang diterapkan Indonesia. Kedua negara maju itu menyampaikan bahwa kebijakan impor Indonesai dinilai kompleks dan berdampak buruk bagi kegiatan ekspor produk hortikultura dan daging, terutama dari Selandia Baru dan AS.

Proses konsultasi awal dan konsultasi lanjutan telah dilakukan sepanjang 2013 dan 2014. Pernah ada secercah harapan terjadi titik temu kepentingan Indonesia dengan Selandia Baru dan AS setelah Indonesia merevisi ketentuan rekomendasi impornya. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) telah diubah jadi Permentan No 47/2013 (19 April 2013) dan didukung revisi Permendag No 60/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (KIPH) menjadi Permendag No 16/2013 (22 April 2013). Prosedur perizinan impor banyak disederhanakan dan aplikasi izin impor mulai menggunakan sistem daring.

Rupanya Selandia Baru dan AS masih belum puas terhadap ketentuan baru impor Indonesia, walaupun proses konsultasi formal dan informal telah diupayakan.  Ketentuan memperoleh RIPH kembali direvisi melalui Permentan No 86/2013 (30 Agustus 2013) dan KIPH disempurnakan dengan Permendag No 57/2013 (26 September 2013). Perubahan yang amat signifikan adalah rekomendasi impor diberikan kepada perusahaan importir tak harus berdasarkan basis komoditas.

Perjuangan berat

Tidak puas dengan proses konsultasi atau diplomasi perdagangan bilateral, akhirnya pihak Selandia Baru dan AS secara resmi membawa persoalan ini ke tingkat Panel DSB. Mau tidak mau Indonesia wajib menghadapinya di tingkat Majelis Sidang Sengketa di WTO ini.  Majelis Panel (hakim) yang menyidangan sengketa impor ini telah ditentukan WTO, berdasarkan negosiasi dan masukan dari ketiga pihak yang bersengketa, didampingi penasihat hukum masing-masing.

Sidang pertama telah dilakukan pada 1-2 Februari 2016, dan sidang kedua baru selesai pada 13-14 April 2016. Di hadapan Majelis Panel, komplain Selandia Baru dan AS nyaris tidak berubah: Indonesia dianggap menerapkan rezim perizinan impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan, hingga menimbulkan pembatasan dan pelarangan produk impor. Indonesia dinilai tidak dapat menunjukkan alasan kuat tentang pemberlakuan rezim perizinan impor untuk melindungi moral warga negara, kesehatan (manusia, hewan, dan tumbuhan).

Selandia Baru dan AS menganggap prosedur perizinan impor hortikultura, hewan, dan produk hewan bersifat restriktif dan berdampak pada perdagangan internasional, dan tidak konsisten dengan ketentuan WTO, khususnya Article III dan Article XI:1 GATT 1994, Article 4.2 Agreement on Agriculture, dan Agreement on Import Licensing Procedures.

Selain pihak penggugat (Selandia Baru dan AS), perkara sengketa DS477 dan DS478 juga melibatkan 14 negara pihak ketiga, yang ikut nebeng karena memiliki kepentingan terhadap kasus impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan. Ke-14 pihak itu adalah: Argentina, Australia, Brasil, Kanada, RRT, Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, Norwegia, Taiwan, Paraguay, India, Singapura, dan Thailand.

Betapa berat perjuangan Indonesia, sebagai negara berkembang yang masih tertatih-tatih dalam melaksanakan pembangunan pertanian, ketahanan pangan, dan keamanan pangan, tetapi juga dituntut harus melayani kepentingan negara maju. Ketentuan impor, seperti pengaturan masa atau periode impor yang diterapkan Indonesia sebenarnya tidak menurunkan volume impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan dari Selandia Baru dan AS, jadi sama sekali bukan kategori restriksi impor.  Bahkan sebaliknya, impor produk pertanian strategis Indonesia mengalami kenaikan signifikan.

Bahkan, Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, seperangkat paket kebijakan ekonomi baru telah dikeluarkan untuk menyederhanakan impor produk pangan strategis. Misalnya, Permendag No 71/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Holtikultura dan Permendag No 5/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Pemerintah bahkan mengklaim tak pernah menolak mengeluarkan RIPH dan Rekomendasi Impor Hewan dan Produk Hewan sepanjang persyaratannya terpenuhi. Apabila terdapat kasus rekomendasi impor produk hortikultura, hewan atau produk hewan belum diberikan, hal tersebut karena importir tak melengkapi persyaratan yang ditentukan.

Beberapa pelajaran

Sebagai penutup, kasus sengketa impor ini telah memberikan beberapa pelajaran. Pertama, sebagai anggota, Indonesia tetap perlu memenuhi ketentuan WTO, tanpa harus kehilangan kedaulatannya sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Walaupun proses penyelesaian sengketa di tingkat Panel DSB WTO dianggap efektif, tetapi akan lebih baik jika sengketa perdagangan sedapat mungkin tidak diselesaikan di tingkat perkara. Proses konsultasi atau perundingan perdagangan bilateral perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan sengketa perdagangan. Beperkara di tingkat Panel DSB sebagai alternatif terakhir saja karena hal tersebut memerlukan banyak biaya, waktu, dan energi yang besar.

Kedua, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan perdagangan yang melibatkan sekian kementerian teknis amat penting dan perlu menjadi agenda prioritas nasional. Kebijakan perdagangan internasional membawa dampak bagi sendi-sendi kehidupan sosial-ekonomi-politik dan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, Indonesia perlu lebih dewasa dan obyektif dalam menghadapi dua kasus sengketa baru di DSB WTO yang sejenis, menyusul gugatan Brasil yang menganggap Indonesia mempersulit impor daging ayam dari Brasil (DS484) dan mempersulit impor daging yang mengandung hormon bovinepertumbuhan (DS506).  Indonesia perlu memiliki tim perundingan perdagangan  internasional yang kuat dan berwibawa, yang mampu menangani aspek teknis, ekonomis, dan legal serta mampu berkontribusi pada pembangunan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

BUSTANUL ARIFIN

GURU BESAR UNILA, EKONOM INDEF, PROFESSORIAL FELLOW DI SB-IPB

 

Praktik Kartel Industri Perunggasan

Bustanul Arifin

Guru Besar Unila, Ekonom Senior Indef, Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi)

Media Indonesia, Sabtu, 16 April 2016

INDUSTRI perunggasan sedang menghadapi cobaan tidak ringan, yaitu diduga melakukan praktik kartel dan pelanggaran lain terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat. Industri perunggasan berkembang amat pesat sejak dekade 1980an, menjadi penghidupan lebih dari 10 juta rumah tangga peternak dan berkontribusi pada pangsa sekitar 2% sektor peternakan terhadap perekonomian nasional atau produk domestik bruto (PDB). Sekadar perbandingan, sektor pertanian secara keseluruhan pada 2015 tercatat 14,6% dan menyerap tenaga kerja 32,7% atau hampir 38 juta tenaga kerja. Produksi daging ayam nasional mencapai lebih dari 2,4 juta ton, jumlah populasi unggas mencapai 2,6 miliar ekor, dan produksi telur juga telah melampaui 2,2 juta ton. Masyarakat berpenghasilan rendah sekali pun kini mulai memperoleh akses pangan lebih mudah, khususnya dalam pemenuhan protein yang berasal dari daging ayam dan telur.

Revolusi peternakan
Industri perunggasan seakan berkembang sendiri, dengan sedikit sekali intervensi dari pemerintah, mengikuti fenomena revolusi peternakan (livestock revolution) yang lebih banyak didorong peningkatan pendapatan konsumen. Berbeda dengan industri beras, industri perunggasan dibangun dengan prinsip-prinsip agrobisnis modern, dengan fokus peningkatan daya saing dan efisiensi produksi, memanfaatkan teknologi pemuliaan ternak (breeding) dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan peluang bisnis yang terbuka amat lebar, industri perunggasan berkembang lebih pesat lagi sejak 1990-an. Meski sempat terpuruk pada saat krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-an karena kandungan pakan impor yang terlalu besar, industri peternakan secara perlahan mulai pulih pada awal 2000-an. Produk unggas berupa daging ayam dan telur telah mulai masuk pasar ekspor di kawasan ASEAN. Di tengah ekspektasi yang mulai membaik, terjadi wabah flu burung atau avian influenza pada 2003-2004 yang membawa kerugian ekonomi tidak sedikit. Problema penanganan biosecurity, kebersihan kandang yang jauh dari memadai, perdagangan unggas hidup yang terbuka, dan interaksi unggas dengan manusia yang amat intensif dan lain-lain, akhirnya menuntut peran pemerintah yang lebih besar. Dengan memperoleh bantuan teknis dari Organisasi Pertanian dan Pangan Dunia (FAO), Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), lembaga riset peternakan internasional (ILRI), Pemerintah Indonesia kemudian menerapkan sistem surveillance, yaitu pengamatan unggas harian dan peningkatan kapasitas bagi petugas peternakan di seluruh Indonesia.

Investasi besar dari modal asing dan modernisasi industri perunggasan terus berlangsung karena peluang dan keuntungan ekonomi yang demikian menggiurkan. Para analis kemudian membagi empat lapis industri peternakan sesuai dengan skala usaha dan tingkat integrasi dari hulu ke hilir, yaitu lapisan satu, terdiri atas perusahaan yang bergerak di bidang pembibitan biang bibit atau grand parent stock (GPS), bibit ayam atau parent stock (PS), industri pakan, dan produksi daging ayam serta telur ayam. Lapisan dua, terdiri atas perusahaan bibit ayam (DOC=day old chick) yang juga memproduksi daging ayam dan telur ayam. Lapisan tiga terdiri atas peternak skala menengah dan kecil, yang harus bermitra dengan lapisan satu dan dua, jika ingin mempertahankan eksistensi usaha. Terakhir, lapisan empat terdiri atas peternak skala rumah tangga, yang tidak telah berorientasi komersial, tetapi umumnya terkendala permodalan dan pembiayaan usaha peternakan lainnya. Dengan empat lapis pelaku industri itu, struktur industri peternakan memang timpang. Tidak mengherankan penguasaan aset, omzet pasar, dan pangsa pasar masih terpusat pada beberapa pelaku industri kelas besar. Integrasi pasar vertikal dan horizontal demikian tinggi sehingga mereka sering mendapat disebut integrator. Produsen biang benih ayam atau great GPS (GGPS) hanya satu perusahaan. Industri benih ayam GPS tidak lebih dari 15 perusahaan, dengan dua perusahaan menguasai pangsa pasar 70%. Industri pembiakan bibit ayam terdiri atas 100 perusahaan, dengan lima perusahaan menguasai pangsa pasar 80% dan sisanya terbagi di antara 95 perusahaan kecil dan menengah lainnya (Arifin, 2016). Rencana pemerintah sejak era sebelumnya untuk melakukan restrukturisasi industri dalam memperbaiki kualitas kemitraan antara pelaku peternak rakyat skala kecil, menengah, dan besar, bahkan untuk meningkatkan daya saing industri, menciptakan rasa keadilan yang seakan berjalan di tempat.

Dugaan kartel
Setelah melakukan investigasi yang komprehensif, pada awal tahun ini KPPU akhirnya mengumumkan 12 perusahaan dalam industri perunggasan terindikasi melakukan pelanggaran hukum atas UU No 5/1999. Mereka ialah PT Charoen Pokphand Jaya Farm, PT Japfa Comfeed Indonesia, PT Satwa Borneo, PT Wonokoyo Jaya Corp, PT CJ-PIA (Cheil Jedang Superfreed), PT Malindo, PT Taat Indah bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, CV Missouri, PT Ekspravet Nasuba, PT Reza Perkasa, dan PT Hybro Indonesia. Dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha kepada mereka cukup berlapis dan agak berat, yaitu (1) dugaan perjanjian eksklusif (tying agreement) dalam pembelian DOC dan pakan ternak, (2) dugaan kartel dalam penetapan harga ayam potong (live bird), (3) dugaan jual rugi (predatory pricing) dalam penjualan DOC dan ayam potong, (4) dugaan diskriminasi harga dalam penjualan DOC antara peternak mandiri dengan peternak mitra dan peternak terafiliasi, dan (5) dugaan penyalahgunaan posisi tawar dalam hubungan perusahaan inti dan perusahaan mitra.

Pada Maret, proses penegakan hukum itu sudah memasuki fase-fase persidangan, pemeriksaan terduga, dan para saksi, termasuk pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Upaya pemerintah untuk mengurangi kelebihan pasokan bibit ayam melalui program afkir dini yang telah mencapai 2 juta ekor dianggap melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Walaupun pemerintah telah membantahnya, KPPU tetap pada pendirian mereka, maju terus sampai ke meja persidangan. Sangat besar kemungkinan bahwa proses persidangan akan berlanjut di Pengadilan Negeri, yang memerlukan waktu lama dan energi yang tidak sedikit. Sambil menunggu hasil persidangan atau proses penegakan hukum oleh KPPU terhadap dugaan praktik kartel, berikut ini ditawarkan beberapa opsi solusi nonlegal yang perlu diambil. Pertama, pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan impor GGPS dan GPS yang diberikan kepada industri unggas skala besar yang seharusnya mampu menghasilkan data objektif tentang keseimbangan pasokan bibit ayam dan tingkat serapan peternak skala kecil dan industri terintegrasi.

Kedua, pemerintah perlu melanjutkan fasilitas dialog antarpelaku, setidaknya pada lapisan satu, dua, dan tiga, sekaligus menemukan solusi yang lebih komprehensif. Khusus untuk pelaku pada lapisan satu dan dua, pemerintah perlu menawarkan solusi kalah-kalah dan kebesaran hati untuk berkorban demi terciptanya industri perunggasan yang tangguh di masa depan. Ketiga, pemerintah perlu lebih serius melanjutkan upaya restrukturisasi industri perunggasan, mengaitkannya dengan road map industri pangan dan industri agro secara umum yang lebih bervisi peningkatan daya saing industri dalam kancah regional dan dalam memenuhi akses pangan berkualitas serta ketahanan pangan bangsa secara keseluruhan. Keempat, pemerintah perlu tegas mengupayakan langkah konsolidasi usaha peternak skala kecil dan menengah, melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus memberikan bimbingan memadai dan bantuan teknis yang diperlukan, serta dukungan akses pembiayaan yang mudah.

http://www.mediaindonesia.com/news/read/40589/praktik-kartel-industri-perunggasan/2016-04-16#sthash.sl1Fys3f.dpuf

 

Antisipasi Musim Panen dan Kemarau Basah

Bustanul Arifin

Guru Besar UNILA, Ekonom Senior Indef, Ketua Forum Masyarakat Statistik (FMS)

Media Indonesia, Senin, 21 Maret 2016

MUSIM panen padi pada 2016 ini diperkirakan bersamaan dengan fenomena kemarau basah, mirip kejadian pada 2010-2011. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan pada April-Mei 2016 akan terjadi La Nina, suatu kondisi hujan berlebih, yang umumnya mengikuti musim kering esktrem El Nino. Sebuah lembaga kredibel International Research Institute for Climate and Society (IRI), yang berafiliasi dengan Columbia University (Amerika Serikat), juga memprakirakan terjadinya iklim basah (La Nina) masih tinggi pada Agustus-Oktober 2016.

Secara teknis, pertemuan suhu muka laut yang sangat dingin di Samudra Pasifik (Daerah Nino 3,4) dan suhu perairan Indonesia yang hangat akan menimbulkan curah hujan dengan intensitas tinggi di Indonesia.  Saat terjadi La Nina, angin pasat timur yang bertiup di sepanjang Samudra Pasifik membuat massa air hangat yang terbawa semakin banyak ke arah Pasifik Barat. Akibatnya, massa air dingin di Pasifik Timur bergerak ke atas dan menggantikan massa air hangat yang berpindah itu. Pada 2011, La Nina berdampak menurunkan produksi padi 1,1%, yang telah diakui secara objektif oleh pemerintah.

Artikel ini menganalisis fenomena kemarau basah itu sebagai suatu fakta perubahan iklim yang mewarnai ekonomi beras pada 2016. Artikel ini menawarkan strategi antisipasi yang perlu dilakukan pemerintah dan pengampu kepentingan pertanian lainnya.

Harga gabah belum jatuh

Pada akhir Maret atau April 2016, musim panen padi diperkirakan akan berlangsung terutama di hampir semua sentra produksi di Sumatra, Jawa, Bali, Sulawesi, dan sebagian di Flores, Nusa Tenggara Timur. Sekitar 60%-65% padi Indonesia dipanen pada musim rendeng, yang kebetulan mengalami musim tanam mundur 3-4 minggu, sebagai dampak dari musim kering ekstrem El Nino yang terjadi pada 2015.

Pemerintah dan Badan Pusat Statistik (BPS) masih melakukan prognosis produksi dengan memperhitungkan sekian macam asumsi, prediksi, laporan dari lapangan, dan pengukuran dari sampel ubinan. Dengan pertimbangan strategis, psikologi pasar dan lain-lain, angka ramalan produksi pangan akan diumumkan pada 1 Juli 2016. Salah satu indikator yang dijadikan acuan tentang keseimbangan suplai, cadangan, dan permintaan beras ialah pergerakan harga gabah dan harga beras.

Pergerakan harga di tingkat lapangan itu dapat dijadikan acuan bagi Perum Bulog untuk melakukan pengadaan beras, pengelolaan cadangan, dan tugas besar yang baru, yaitu stabilisasi harga tingkat produsen dan tingkat konsumen untuk beras, jagung, dan kedelai. Harga beras relatif mudah diprediksi karena pemerintah memberikan perhatian yang memadai, termasuk jargon pajale (padi, jagung, dan kedelai) yang telah mulai akrab di tengah masyarakat.

Harga jagung terkadang bertingkah laku agak aneh, apalagi kredibilitas data produksi sering diragukan oleh lembaga internasional. Kenaikan harga jagung yang terjadi pada awal tahun di tengah super siklus penurunan harga jagung dunia juga berhubungan dengan kebijakan perdagangan jagung dalam negeri. Harga kedelai juga relatif mudah dimengerti karena Indonesia amat tergantung pada pasokan kedelai impor, terutama dari Amerika Serikat, Argentina, Brasil, dan lain-lain.

Laporan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sepanjang Februari 2016, harga rata-rata gabah kering panen (GKP) di tingkat petani masih tinggi, Rp 5.211 per kilogram, dan harga gabah kering giling (GKG) juga tinggi, yaitu Rp 5.753 per kilogram. Dari 625 observasi yang dilakukan, dapat ditelusuri bahwa harga gabah petani GKP terendah tercatat di Jawa Tengah (Rp 3.800) dan tertinggi di Kalimantan Tengah (Rp 9.000). Dari 153 observasi, harga GKG terendah tercatat di Sumatra Utara (Rp 4.500) dan tertinggi di Kalimantan Selatan (Rp 8.878).

Harga rata-rata gabah kualitas rendah atau yang tidak memenuhi syarat teknis untuk diolah dan disimpan juga masih tinggi, yaitu Rp 4.223 per kilogram. Dari 167 observasi, harga gabah kualitas rendah tercatat paling rendah di Jawa Timur (Rp 3.200) dan paling tinggi di Banten (Rp 6.300). Situs resmi Kementerian Pertanian juga menampilkan harga rata-rata GKP per 19 Maret 2016 yang tinggi, yaitu Rp 4.512 per kilogram dan GKG yang tinggi Rp 5.195 per kilogram. Angka tersebut memang menunjukkan penurunan ketimbang harga GKP pada 7 Maret 2016 yang tercatat Rp 4.578 dan GKG sebesar Rp 5.313 per kilogram. Harga gabah masih jauh di atas harga referensi atau harga pembelian pemerintah (HPP) GKP Rp 3.700 per kilogram di petani dan GKG Rp 4.600 per kilogram di penggilingan, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Tidak mengherankan jika banyak analis yang mempertanyakan validitas dan efektivitas HPP untuk melindungi petani atau membantu mengurangi risiko usaha tani, karena HPP tersebut berada di bawah harga keseimbangan pasar. Secara teori, harga referensi HPP berbeda dengan harga dasar gabah (HDG)–kini tidak diadopsi lagi–yang selalu ditetapkan di atas harga keseimbangan pasar. HPP lebih banyak hanya dimaksudkan sebagai referensi bagi kegiatan pengadaan gabah oleh Perum Bulog. Benar bahwa sampai akhir minggu lalu, harga gabah ada yang berada di bawah HPP, seperti di Sumbawa (Rp 3.400), Brebes, Tuban, dan Bima (Rp 3.600).

Rendahnya harga gabah sampai di bawah HPP berhubungan dengan kualitas gabah yang tidak memenuhi persyaratan teknis, umumnya terlalu basah, sehingga jika dipaksakan digiling, gabah akan patah dan bahkan hancur. Kementerian Pertanian juga melaporkan harga rata-rata beras medium per 19 Maret 2016 sebesar Rp 9.063 per kilogram dan beras premium Rp 10.253 per kilogram, berdasarkan laporan dari 43 kabupaten/kota.

Harga tersebut sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga sehari sebelumnya atau pada 18 Maret 2016, yaitu Rp 8.992 per kilogram untuk beras medium dan Rp 10.157 per kilogram untuk beras premium, yang berasal dari 93 kabupaten/ kota. Laporan harga beras dari Kementerian Pertanian tercatat lebih rendah ketimbang laporan harga beras dari Kementerian Perdagangan, yang mencatat bahwa harga rata-rata sebesar Rp 10.920 per kilogram pada 18 Maret 2016.

Dari kedua sumber data resmi tersebut, harga beras di Indonesia masih lebih tinggi ketimbang harga beras rata-rata di Thailand, Vietnam, dan India, sebagaimana dilaporkan Lembaga Oryza per 18 Maret 2016. Harga beras Thailand 25% broken (setara beras medium di Indonesia) tercatat US$ 355 – US$ 365 per ton, beras Vietnam 25% broken US$ 355 – US$ 365 per ton, dan beras India 25% broken US$ 335 – US$ 345 per ton.

Para analis umumnya mengolah lagi informasi dasar tentang harga beras itu, disesuaikan dengan paritas impornya dengan mempertimbangkan ongkos angkut, asuransi, dan lain-lain. Pada akhir bulan, BPS akan mengeluarkan laporan resmi yang diolah dari beberapa data harga beras dari sekian macam instansi resmi.

BPS juga melakukan pencatatan berkala tentang perubahan harga beras dan harga pangan strategis lain bersama harga-harga umum, menjadi angka laju inflasi yang dilaporkan setiap awal bulan berikutnya.  BPS melakukan pengolahan tingkat lanjut harga dan produksi barang dalam suatu tabel input-output (I-O), khususnya tabel suplai dan penggunaan atau supply and use table (SUT) walau terlambat beberapa tahun. Tabel I-O amat bermanfaat untuk analisis akademik dan kebijakan ekonomi, berikut intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing bangsa di masa depan.

Penanganan pascapanen

Antisipasi yang perlu dilakukan pemerintah dalam menghadapi kemarau basah ini ialah memperbaiki penangan pascapanen, dari tingkat penggilingan sampai transportasi dan distribusi. Berdasarkan hasil pendataan industri penggilingan padi (PIPA) yang dilakukan BPS (2012), jumlah penggilingan padi di Indonesia tercatat 182.199 unit, sebagian besar (94%) penggilingan skala kecil, 6% skala menengah, dan 1% skala besar.

Penggilingan padi skala besar mampu menghasilkan kualitas beras kepala sampai 82,5% dengan rendemen cukup tinggi 61,5%, sedangkan penggilingan padi hanya mampu menghasilkan beras kepala sampai 74,3% dan rendemen rendah sebesar 55,7%. Jika sebagian besar gabah di Indonesia diolah oleh industri penggilingan skala kecil, volume dan kualitas beras yang dihasilkan tidak terlalu tinggi. Pada kondisi kemarau basah, penggilingan skala kecil itu bahkan akan menderita inefisiensi cukup tinggi karena gabah yang basah akan mudah pecah dan hancur. Di masa depan, Indonesia perlu lebih serius memperbaiki penanganan pascapanen padi dan secara berkala meningkatkan skala usaha industri penggilingan padi ke arah skala menengah dan besar.

Pertama, memberikan fasilitas yang memadai pada investasi baru penggilingan beras skala besar, dan konsolidasi penggilingan skala kecil dan menengah, sesuai ketersediaan bahan baku dan infrastruktur pendukung di perdesaan. Langkah itu perlu dintegrasikan dengan pembangunan infrastruktur pertanian, terutama jalan, pelabuhan dan jaringan irigasi sebagai proksi penyediaan bahan baku di lapangan.

Kedua, melakukan penguatan kelembagaan kelompok tani, pendampingan yang terus-menerus untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha pangan, seperti pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM) dan lembaga usaha ekonomi pedesaan lainnya, baik yang difasilitasi pemerintah, maupun atas inisiatif masyarakat. Tingkat kewirausahaan akan menjadi cikal bakal penguatan industri penggilingan padi serta daya saingnya di masa depan.

Ketiga, mengembangkan sistem kemitraan petani dan penggilingan padi dalam suatu kerja sama contract farming yang adil dan beradab, sampai pada tingkat pasar induk dan pasar eceran. Sistem kemitraan itu seharusnya mampu berkontribusi pada perbaikan penyimpanan cadangan beras, manajemen pergudangan, dan peningkatan daya jangkau (outreach) sistem resi gudang (SRG) dan pasar lelang pada sentra produksi beras di seluruh Tanah Air.

http://www.mediaindonesia.com/news/read/35399/antisipasi-musim-panen-dan-kemarau-basah/2016-03-21#sthash.ggmHG876.dpuf

Membenahi Kemelut Industri Perunggasan

Bustanul Arifin

Bisnis Indonesia, Selasa, 2 Februari 2014

Industri perunggasan nasional menghadapi tantangan baru yang sepertinya tidak terbayangkan sebelumnya. Tantangan tersebut kini demikian kompleks, mulai dari kelangkaan jagung sebagai sumber pakan utama, harga pakan yang sangat tinggi, harga bibit ayam (DOC= day old chick) yang berfluktuasi, ketersediaan sarana produksi dan terbaru adalah semakin menurunnya modal sosial atau rasa saling percaya di antara pelaku industri. Dalam satu bulan terakhir, para pelaku industri seakan sibuk ke sana kemari, mencari tempat mengadu dan meminta perhatian sekian instransi Pemerintah dan bahkan sampai ke anggota Parlemen di Senayan.

Setelah dengan susah payah mengendalikan wabah flu burung satu dekade lalu, industri perunggasan sebenarnya secara perlahan telah mulai bangkit.  Produksi daging ayam nasional mencapai lebih dari 2,4 juta ton, jumlah populasi unggas sekitar 1,6 miliar ekor dan produksi telur juga telah melampaui 2,2 juta ton.  Industri perunggasan secara relatif tidak terlalu memperoleh intervensi Pemerintah, sehingga falsafah demand-driven benar-benar mewarnai perkembangan sektor pangan strategis ini. Industri perunggasan seakan berkembang sendiri seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Masyarakat berpenghasilan rendah sekali pun kini mulai memperoleh akses pangan lebih mudah, khususnya dalam pemenuhan protein yang berasal dari daging ayam dan telur.

Berkaca dari tantangan itu, penulis perlu menjelaskan sekian dimensi kemelut industri perunggasan, yang perlu segera memperoleh solusi yang tepat dan efektif. Tentu saja, semua terpulang pada pelaku dan Pemerintah, apakah mereka berminat untuk keluar dari kemelut ini atau tidak.

Kelangkaan Jagung

Pertama, salah satu pangkal dari kemelut industri perunggasan adalah kinerja produksi jagung yang dilaporkan mencapai 19,8 juta ton pada tahun 2015 atau surplus 5 juta ton di atas kertas, ternyata masih harus mengandalkan jagung impor sampai sekitar 2 juta ton untuk memenuhi kebutuhan industri pakan.  Hampir sama dengan kasus produksi beras, produksi jagung sangat mungkin mengalami overestimasi, apalagi jika proses estimasi dilakukan dengan metode ubinan pada produktivitas dan perkiraan luas panen yang sulit dipertanggunjawabkan.  Demikian pula, angka konversi kadar air terlalu tinggi karena menyamakan antara jagung untuk konsumsi manusia dan jagung pakan ternak. Drama pelarangan jagung impor karena dikhawatirkan menurunkan harga beli jagung petani juga ikut berkontribusi pada keliaran harga jagung pakan yang melampaui Rp 5,000 per kilogram, bahkan pernah menyentuh Rp 7,000 per kilogram pada suatu saat.

Para pelaku industri pakan juga amat paham cerita lengkap di balik penyimpanan jagung asal impor yang belum dapat digiling. Penugasan impor jagung yang diberikan kepada Perum Bulog nampaknya masih perlu waktu untuk menyesuaikan dengan skema pasar dan struktur industri yang ada.  Akibatnya, harga pokok produksi (HPP) daging ayam menjadi sangat mahal, menyentuh Rp 18.500 per kilogram, sehingga hanya peternak kelas menengah ke atas saja yang mampu bertahan. Peternak kelas rakyat atau dengan skala produksi di bawah 5.000 ekor, cukup kesulitan untuk menentukan harga jual ayam hidup (live bird), bahkan untuk sekadar bertahan dalam industri perunggasan. Sebagian besar peternak di Indonesia adalah mereka yang berskala kecil dan 73 persen berlokasi di Jawa. Menariknya lagi, lebih dari 745 juta ekor ayam berada di Provinsi Jawa Barat, sebagai pemasok utama kebutuhan daging unggas nasional.

Solusi jangka pendek masalah ini adalah ketegasan dan landasan kebijakan tertulis untuk memanfaatkan jagung impor yang telah masuk ke Tanah Air. Kekhawatiran bahwa jagung impor tersebut dapat mengganggu harga beli jagung petani dapat dipertegas melalui landasan kebijakan tersebut.  Dalam skema bisnis, governansi adalah hal yang paling penting. Kerjasama Perum Bulog dengan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) perlu dituangkan dalam suatu nota kerjasama yang lebih fair dan menguntungkan. Langkah ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kepastian usaha  dan skema stabilitas harga jagung yang menjadi acuan penjaminan pasar.

Solusi jangka panjangnya adalah lebih serius untuk meningkatkan produksi dan produktivitas jagung di dalam negeri. Akses terhadap benih jagung unggul, hibrida, dan bersertifikat tentu akan sangat membantu petani jagung, disamping penjaminan pasar dan kepastian harga beli di tingkat petani. Karakter petani jagung sebenarnya lebih rasional dan lebih berorientasi pasar dibandingkan petani padi yang lebih merupakan strategi survival dan kebanggan.

Struktur Industri

Kedua, struktur industri perunggasan tidak berimbang, karena dari awal memang kurang menjadi perhatian Pemerintah. Penguasaan aset, omzet pasar dan pangsa pasar masih terpusat pada industri kelas besar, yang terdiri beberapa pelaku saja. Integrasi pasar vertikal dan horizontal demikian tinggi, sehingga mereka sering mendapat disebut integrator.  Produsen biang benih ayam atau great-grand parent stock (GGPS) hanya satu perusahaan. Industri benih ayam grand parent stock (GPS) tidak lebih dari 15 perusahaan, dengan dua perusahaan menguasai pangsa pasar 70 persen.  Industri pembiakan bibit ayam atau parent stock (PS) terdiri dari 100 perusahaan, dengan lima perusahaan menguasai pangsa pasar 80 persen dan 20 persen sisanya terbagi di antara 95 perusahaan kecil dan menengah lainnya.

Industri ayam pedaging (broiler) terdiri dari perusahaan besar, menengah dan kecil. Pelaku kecil amat tergantung pada produsen bibit ayam (DOC), yang sebagian juga terafiliasi dengan industri pakan.  Banyak perusahaan skala kecil dan menengah harus putar otak untuk sekadar bertahan, dibanding harus gulung tikar, karena struktur industri yang timpang seperti itu.  Industri ayam petelur (layer) skala kecil dan rumah tangga menjadi pihak yang paling terpukul dengan kelangkaan dan tingginya harga jagung. Mereka terkadang ”berinovasi” mencampur pakan sendiri dengan gandum dan bahan baku seadanya, tanpa studi akademik yang memadai.  Apakah kualitas telur yang dihasilkan mampu memenuhi standar kualitas protein tertentu, tampaknya menjadi pertimbangan nomor sekian.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan investigasi tentang struktur industri perunggasan ini, apakah terdapat praktik persaingan usaha tidak sehat, fenomena oligopoli, kartel atau kolusi harga yang dapat membahayakan perekonomian (predatory pricing). KPPU layak berhati-hati karena industri perunggasan juga perlu dikembangkan dengan skema bisnis modern, berbasis teknologi tinggi, ilmu pemuliaan (breeding) berbasis penelitian jangka panjang, tanpa melupakan perusahaan skala kecil dan basis rumah tangga yang mewarnai ekonomi Indonesia secara umum.

Solusi jangka pendek adalah Pemerintah perlu memfasilitasi dialog antarpelaku industri dengan segenap agenda dan tingkat kepetingannya.  Wibawa pemimpin dan kredibilitas kebijakan menjadi faktor penting dalam dialog yang dimaksudkan juga untuk meningkatkan rasa saling percaya antarpelaku atau stakeholders industri. Singkatnya, suatu strategi penyelesaian kalah-kalah (loose-loose) bagi segenap pelaku perlu dijadikan acuan, bukan strategi menang-menang (win-win) yang lebih sulit – apalagi strategi mau menang sendiri – terutama di tengah kondisi turbulensi seperti sekarang ini.

Solusi jangka panjang adalah strategi restrukturisasi industri perunggasan, dengan memperjelas peta jalan (roadmap) industri untuk menguatkan, menyehatkan dan meningkatkan dayasaing industri dalam kancah regional dan dalam memenuhi akses pangan berkualitas.  Industri perunggasan dalam sistem agribisnis modern perlu mampu “hidup berdampingan” dengan sistem peternakan tradisional yang dikelola pelaku skala kecil dan menengah, baik dalam skema kemitraan, maupun skema mandiri.  Pemerintah juga perlu tegas jika mau mengupayakan langkah konsolidasi usaha peternak skala kecil dan menengah, disertai bimbingan memadai, dan penyediaan akses pembiayaan dan sarana produksi peternakan untuk meningkatkan produktivitas dan dayasaing industri.

***Prof. Dr. Bustanul Arifin, Guru Besar UNILA dan Ekonom Senior INDEF, Jakarta

 

Reorientasi Pembangunan Pertanian

Bustanul Arifin

Kompas,  Senin, 11 Januari 2016

Pengumuman terbaru Badan Pusat Statistik di awal tahun 2016 tentang kenaikan angka kemiskinan dan angka pengangguran sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Ketika pembangunan pertanian hanya diterjemahkan menjadi aktivitas rutin dan administratif, bahkan cenderung berorientasi pada peningkatan produksi komoditas dan mengejar target politis, seperti swasembada padi, jagung, dan kedelai (pajale), maka esensi dari strategi pembangunan nyaris kehilangan makna.

Ketika pembangunan ekonomi—yang pada hakikatnya adalah proses transformasi yang bersifat struktural dan memberdayakan pelaku ekonomi—ditafsirkan sebagai sesuatu yang mekanistis, peningkatan kesejahteraan masyarakat terasa semakin jauh. Dan, ketika desentralisasi ekonomi dan otonomi daerah belum mampu menerjemahkan strategi besar pembangunan nasional, hasilnya adalah ketimpangan pendapatan.

Banyak pejabat pemerintah seakan tersentak setelah Bank Dunia mengeluarkan hasil analisis dari data BPS tentang Indeks Gini yang mencapai 0,41, dibandingkan ketika para analis dan lembaga domestik yang telah lama memperingatkannya. Implikasinya, pemerintah wajib mereorientasi strategi pembangunan pertanian dan ekonomi umumnya, tanpa harus menunggu status kualitas sumber daya manusia semakin memburuk.

Artikel ini menganalisis perjalanan dan hasil pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi umumnya.Opsi reorientasi kebijakan akan ditawarkan pada setiap contoh kasus anomali yang menyertainya.

Kemiskinan-pengangguran

Pertama, peningkatan kemiskinan dan pengangguran.Strategi pembangunan pertanian dianggap anomali apabila tidak mampu mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru. Literatur klasik ekonomi pembangunan versi John Mellor dan Bruce Johnston cukup yakin bahwa pembangunan pertanian yang efektif mampumenghasilkan pengganda pendapatan dan pengganda lapangan kerja.Anomali itu ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin per September 2015 yang meningkat jadi 28,51 juta jiwa (11,13 persen) dari 27,73 juta (10,96 persen) pada September 2014.Angka kemiskinan di pedesaan, yang sebagian besar bekerja di pertanian, juga meningkat menjadi 17,89 juta jiwa pada 2015 (62,7 persen dari total orang miskin) dari 17,73 juta jiwa (62,6 persen) pada 2014.

Jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2015 tercatat 114,8 juta orang atau 93,8 persen dari jumlah angkatan kerja, 122,4 juta orang. Angka itu bertambah 190.000 orang dibandingkan jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2014 sebesar 114,6 juta orang atau 94,1 persen dari jumlah angkatan kerja 121,4 juta orang. Artinya, jumlah penganggur di Indonesia pada 2015 tercatat 7,56 juta orang atau 6,2 persen, meningkat 320.000 orang, dari jumlah penganggur pada 2014 yang tercatat 7,24 juta orang atau 5,9 persen dari total angkatan kerja.

Pekerja di sektor pertanian menurun dari 38,97 juta orang (34 persen dari total pekerja) pada 2014 jadi 37,75 juta orang atau (32,9 persen) pada 2015.Pekerja di sektor industri juga sedikit menurun, dari 15,26 juta (13,31 persen) pada 2014 menjadi 15,25 juta (13,28 persen) pada 2015.Maknanya, pekerja di sektor jasa meningkat dari 60,4 juta orang (52,7 persen) menjadi 61,8 juta (53,8 persen) pada 2015.

Teori dasar transformasi struktural dalam suatu pembangunan ekonomi menyebutkan, makin maju suatu bangsa, pangsa tenaga kerja di sektor pertanian pasti menurun. Namun, penurunan pangsa tenaga kerja pertanian di Indonesia jauh lebih lambat dibandingkan penurunan pangsa produk domestik bruto pertanian yang kini 14,6 persen.

Reorientasi kebijakan yang diperlukan adalah mengintegrasikan pembangunan pertanian wajib dengan pembangunan pedesaan.Beberapa opsi, misalnya fokus pada penciptaan lapangan kerja pedesaan di luar usaha tani.Pembagian pupuk, benih, dan traktor gratis bagi petani terlihat populis dalam jangka pendek, tetapi dapat mengganggu logika insentif ekonomi dan kewirausahaan petani jika membuat ketergantungan akut pada bantuan pemerintah.

Pembagian sarana pertanian itu akan lebih membawa dampak horizontal yang lebih produktif apabila pemerintah dan pemerintah daerah lebih serius melatih keterampilan dan memberdayakan pemuda desa. Kementerian Pertanian perlu lebih sering bekerja sama dalam pembangunan pedesaan ini dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Ketimpangan pendapatan

Kedua, peningkatan ketimpangan pendapatan. Memburuknya angka kemiskinan dan pengangguran satu tahun terakhir tak dapat dilepaskan dari melebarnya ketimpangan pendapatan, terutama sejak otonomi daerah. Indeks Gini kini mencapai 0,41 atau mengalami peningkatan 11 poin dari 0,30 pada 2000 atau sebelum era otonomi daerah.

Anomali strategi pembangunan seakan terkonfirmasi bahwa upaya mendekatkan pelayanan publik kepada warganya melalui desentralisasi ekonomi tak serta membawa dampak pemerataan pendapatan.  Siapa pun yang jadi pemimpin akan sulit menanggulangi ketimpangan pendapatan ini jika orientasi kebijakan hanya bervisi jangka pendek dan tidak berupaya melakukan pembenahan secara struktural.

Tidak terlalu mengherankan jika kinerja pertumbuhan pertanian hanya 3,21 persen pada triwulan III-2015, jauh lebih rendah daripada kinerja pertumbuhan ekonomi makro 4,73 persen.Dalam hal distribusi kepemilikan aset, petani pangan yang berlahan sempit (0,5 hektar atau kurang) kini mencapai 55 persen.

Governansi yang buruk dalam pengelolaan subsidi pupuk juga membuka peluang terjadinya ketidakmerataan akses pada faktor produksi pertanian yang lain. Sekitar 65 persen petani miskin menerima 3 persen subsidi pupuk, tetapi 1 persen petani kaya menikmati 70 persen subsidi.

Reorientasi kebijakan pembangunan pertanian untuk mengurangi persoalan ketimpangan pendapatan perlu fokus pada empat hal berikut. Pertama, peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Kedua, lebih serius pada perbaikan distribusi kepemilikan aset dan lahan pertanian. Jika perlu, mengembangkan skema kemitraan yang saling menguntungkan. Ketiga, pembenahan identifikasi petani yang akan memperoleh akses terhadap faktor produksi dan sumber daya pertanian. Keempat, pemantauan berjenjang terhadap kebijakan subsidi dan bantuan pemerintah, tidak hanya untuk keperluan administratif, tetapi juga untuk tujuan strategis yang lebih berjangka panjang.

Sebagai penutup, pembangunan pertanian tidak hanya upaya khusus pada swasembada padi, jagung, dan kedelai, tetapi perlu bervisi pengembangan kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan petani. Pada era digital seperti sekarang, petani amat perlu akses informasi pasar, teknologi, dan pembiayaan. Pertanian masa depan juga perlu kompatibel dengan pengembangan inisiatif budaya kreatif, peningkatan nilai tambah produk, dan dukungan kebijakan yang lebih sistematis.

BUSTANUL ARIFIN, GURU BESAR UNILA, EKONOM SENIOR INDEF DANKETUA PERHIMPUNAN EKONOMI PERTANIAN INDONESIA

Menatap Ekonomi Pangan dan Pertanian 2016

Bustanul Arifin

Media Indonesia, Senin, 4 Januari 2016

PROSPEK ekonomi pangan dan pertanian Indonesia 2016 diperkirakan tidak akan banyak berbeda dari 2015. Namun, tantangan yang akan dihadapi ekonomi pangan hampir dapat dipastikan akan lebih berat ketimbang 2015. Dampak kekeringan ekstrem El Nino yang menekan sebagian produksi pangan dan keterlambatan musim tanam akan mulai terasa pada 2016.

Di dalam negeri, ekonomi pangan dan pertanian Indonesia harus menghadapi kenaikan harga pangan pokok karena kinerja produksi dan manajemen stok yang bermasalah. Walaupun laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal November 2015 menunjukkan peningkatan produksi beras 5,6%, jagung 4,4%, dan kedelai 2,9%, atau mengindikasikan surplus produksi pada beras dan jagung, fakta di lapangan tidak seperti yang diramalkan.

Akan tetapi, ketika dampak kekeringan tersebut telah mulai terasa, ratusan hektare (ha) lahan padi mengalami puso dan gagal panen. Masyarakat perdesaan terpaksa harus berjalan berpuluh kilometer hanya untuk memperoleh satu-dua ember air bersih. Rasa percaya diri terhadap kenaikan produksi pangan spektakuler tersebut pun perlahan berkurang.

Pada awal November, sekitar 500 ribu ton beras impor dari Vietnam telah mulai dibongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok yang sebagian besar mengisi cadangan beras yang dikelola Perum Bulog. Para analis dan ekonom pertanian sebenarnya cukup mafhum bahwa impor beras 1,5 juta ton sebenarnya tidak terlalu istimewa. Stok beras pada akhir Desember 2015 berada pada titik kritis di bawah 1 juta ton dan fakta memperlihatkan sulitnya pengadaan beras dalam negeri pada masa kekeringan.

Karena itu, harga eceran beas dalam negeri merangkak naik. Fenomena sebaliknya justru dijumpai di tingkat global. Hampir seluruh harga pangan strategis mengalami penurunan yang signifikan. Dalam ekonomi global modern, harga-harga pangan strategis sangat berhubungan dengan harga minyak bumi. Bahkan, penurunan harga pangan global tersebut telah menekan sektor perkebunan secara amat signifikan karena rendahnya harga karet, kelapa sawit, teh, dan lain-lain yang sempat mengurangi insentif bagi petani dan usaha perkebunan untuk menggenjot produksi.

Singkatnya, sepanjang 2015, ekonomi pangan Indonesia menderita persoalan struktur pasar dalam negeri, governansi ekonomi, dan tata niaga komoditas yang tidak efisien. Pelaku ekonomi yang paling lemah selalu menanggung dampak dari buruknya struktur pasar komoditas pangan tersebut.

Kualitas rendah

Secara makro, kinerja pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sampai dengan triwulan 3 2015 tercatat hanya 3,21% per tahun, masih jauh lebih rendah daripada kinerja pertumbuhan ekonomi makro yang mencapai 4,73%.  Tingkat pertumbuhan sebesar itu belum cukup untuk menyerap tenaga atau penciptaan lapangan kerja baru, apalagi mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Angka kemiskinan pada 2015 justru meningkat menjadi 28,59 juta jiwa (11,22%) dari 27,73 juta (10,96%) pada September 2014.  Angka kemiskinan di perdesaan, yang sebagian besar penduduknya masih bekerja di sektor pertanian, pada 2015 meningkat menjadi 17,94 juta jiwa (62,7% dari total orang miskin) dari 17,73 juta jiwa (62,6%) pada 2014.

Dalam pandangan teori kualitas pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi makro Indonesia memiliki kualitas rendah atau kinerja ekonomi makro tidak berkualitas sehingga cukup sulit untuk menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menetapkan sasaran kedaulatan pangan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019.

Secara sederhana, kedaulatan pangan dimaksudkan sebagai suatu kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang didukung oleh (1) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (2) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan bangsa sendiri; dan (3) kemampuan melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan terutama petani dan nelayan. Kementerian Pertanian yang merasa sebagai instansi pemerintah yang ikut bertanggung jawab untuk mencapai sasaran kedaulatan pangan telah menerjemahkan amanat RPJM tersebut dalam suatu strategi besar Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai (Upsus Pajale). Dukungan politik yang demikian tinggi dari anggota parlemen, berupa tambahan alokasi anggaran pada APBN-P 2015 sekitar Rp16 triliun sehingga total anggaran sektor pertanian mencapai Rp32,7 triliun, telah membuat Upsus Pajale seakan tidak boleh gagal.

Setidaknya terdapat empat gugus kegiatan besar dalam Upsus Pajale, yaitu (1) peningkatan produktivitas padi melalui program Gerakan Penerapan-Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT), yang merupakan ‘fotokopi’ atau penyempurnaan dari program pada pemerintahan sebelumnya, yaitu Sekolah Lapangan-Pengeloan Tanaman Terpadu (SL-PTT); (2) perluasan area dan pengelolaan lahan melalui pengembangan atau rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RIJT) dan optimasi lahan (oplah); (3) Pengamanan produksi pangan melalui bantuan benih, pupuk, dan traktor atau alat-mesin pertanian, dan (4) dukungan manajemen pengawalan/pendampingan dan kelembagaan yang melibatkan aparat militer di segenap pelosok Tanah Air dan sivitas akademika beberapa universitas.

Strategi Upsus Pajale tersebut merupakan respons dari tekanan besar yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada berbagai kesempatan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mencapai swasembada padi, jagung, dan kedelai dalam waktu tiga tahun, atau pada akhir 2017. Walaupun secara semantik istilah swasembada tidak terlalu tepat karena di atas kertas Indonesia sebenarnya telah mencapai swasembada beras, ‘kontrak politik’ telah telanjur disepakati. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) agak longgar mendefisikan swasembada pangan, yaitu apabila setidaknya 90% dari kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Impor beras sebesar 1,5 juta ton pada tahun lalu sebenarnya tidak lebih dari 4% dari total produksi beras nasional sekitar 43 juta ton beras, hasil konversi 74,99 juta ton gabah kering gilimg (GKG).  Akan tetapi, impor jagung yang diperkirakan sekitar 3 juta ton pada 2015 lalu setara dengan 15% produksi jagung nasional, yang tercatat 19 juta ton pipilan kering.  Dalam hal itu, Indonesia belum mencapai swasembada jagung karena masih harus mengandalkan jagung impor, terutama dari Amerika Serikat (AS), untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak yang berkembang amat pesat.

Demikian juga Indonesia belum mencapai swasembada kedelai karena produksi kedelai dalam negeri hanya 982 ribu ton atau hanya sepertiga dari kebutuhan kedelai nasional yang mencapai hampir 3 juta ton.  Indonesia masih sekitar 70% tergantung pada kedelai impor yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat (AS), Brasil, dan Argentina.

Sistem usaha tani kedelai di Indonesia telah telanjur ‘rusak’ selama 20 tahun terakhir dan semakin parah sejak liberalisasi perdagangan kedelai pada akhir 90-an semasa krisis ekonomi Asia. Sampai awal 90-an, Provinsi Sumatra Selatan dan Lampung bahkan pernah tercatat sebagai sentra produksi kedelai sangat potensial dengan penerapan teknologi budi daya amat modern dan mekanisasi pertanian yang cukup efisien.  Ketika petani tidak memiliki insentif harga yang memadai, terutama karena harga kedelai impor yang amat murah, sulit diharapkan terjadi peningkatan produktivitas kedelai dalam waktu singkat.

Prospek 2016

Dengan kinerja ekonomi pangan 2015 yang demikian dramatis, walaupun anggaran telah dinaikkan dua kali lipat, prospek ekonomi pangan dan pertanian pada 2016 masih akan menyesuaikan diri dengan langgam perubahan birokrasi dan administrasi di pusat dan daerah.

Pertama, prospek ekonomi beras masih tidak akan beranjak besar dari pencapaian pada 2015. Dengan metode estimasi yang belum diperbaiki, pemerintah menargetkan produksi beras pada 2016 diperkirakan mencapai 77 juta ton GKG.  Pengalaman historis menunjukkan setelah fenomena kekeringan esktrem El Nino, kinerja produksi pangan biasanya menurun.

Hal yang jelas ialah musim tanam telah mundur satu bulan menjadi akhir November atau awal Desember karena musim kering yang cukup dahsyat.  Kemudian masa panen raya pada musim rendeng sekarang ini akan mundur sampai April 2016. Jika masa panen hanya bergeser satu bulan, tentu hal itu bukan masalah. Mundurnya musim tanam biasanya juga mengganggu keseimbangan agroekosistem tanaman pangan, khususnya padi. Kasus ledakan hama wereng cokelat pada 2012 ialah salah satu contoh terganggunya keseimbangan ekologis karena perubahan iklim dan cuaca yang mendadak basah agak berkepanjangan. Faktor-faktor itulah yang seharusnya diantisipasi pemerintah, di samping tentunya menggenjot upaya percepatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, optimasi lahan, dan manajemen intenfisikasi produksi lainnya.

Demikian pula dalam masa tunggu tiga bulan selama musim tanam sekarang ini, yaitu pada Januari, Februari, dan Maret, pemerintah wajib fokus pada pemantauan pergerakan harga eceran pangan pokok, khususnya beras. Antisipasi operasi pasar dan simplifikasi mobilisasi cadangan pangan di tingkat daerah wajib diupayakan dengan sungguh-sungguh.  Pengalaman kenaikan harga beras pada Februari 2015 sampai 25%-30% tentu tidak harus berulang jika pemerintah mampu mengantisipasi pergerakan harga pangan pokok yang telah mulai terlihat sejak awal tahun atau Januari 2015.

Kedua, prospek produksi jagung 2016 juga tidak akan banyak beranjak dari angka 19 juta-20 juta ton karena perhatian pada intensifikasi produksi jagung tidak sebesar pada beras. Kasus liarnya harga jagung pangan sampai sekitar Rp5 ribu per kilogram tidak boleh terulang pada 2016.

Pada 2015, cukup besar stakeholders peternakan rakyat yang terpukul karena tingginya harga jagung, yang digunakan sebagai bahan baku pakan ternak. Pemerintah telah seharusnya memperhatikan penggunaan dan adopsi benih jagung unggul atau jagung hibrida, yang tentu saja cukup berbeda dalam pemeliharaannya jika dibandingkan dengan jagung varietas biasa.

Ketiga, prospek ekonomi kedelai pada 2016 masih tidak secerah kedua komoditas pangan padi dan jagung. Produksi kedelai diperkirakan masih sulit untuk menembus 1 juta ton karena konversi ladang kedelai menjadi kegunaan lain, termasuk kelapa sawit. Pengembangan sistem insentif produksi kedelai kepada petani kecil, skema penjaminan harga tingkat petani, dan jaminan pembelian atau jaminan pemasaran kedelai perlu diupayakan untuk dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

Keempat, prospek ekonomi pangan dan pertanian akan cerah apabila pemerintah mampu bekerja sama dengan seluruh stakeholders bidang pangan. Strategi Upsus Pajale hanyalah salah satu pendekatan. Pembangunan pertanian yang berhasil tidak hanya akan memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani saja, tapi juga berkontribusi pada keberadaban proses transformasi struktural perekonomian.

Maknanya, pembangunan pertanian yang akan dikenang sepanjang masa oleh warga negaranya sendiri dan oleh warga dunia ialah apabila pembangunan tersebut mampu memberikan dampak pendapatan dan dampak lapangan kerja bagi warga negara dan bagi sektor-sektor ekonomi yang lain. Proses transformasi struktural yang kukuh pasti akan menghasilkan sektor industri yang tangguh. Hal itu juga menjadi andalan pembangunan ekonomi nasional dan menciptakan sektor jasa serta tersier lain, yang menjadi tumpuan hidup kaum kelas menengah masa depan, yang diperkirakan melebihi 100 juta orang dalam waktu dekat.

Prof. Dr. Bustanul Arifin, Guru Besar UNILA, Ekonom Senior INDEF, dan Professorial Fellow di Sekolah Bisnis IPB

Menuju Ekonomi Beras yang Lebih Beradab

Bustanul Arifin

Media Indonesia, Senin 16 November 2015

EKONOMI beras hampir selalu mendapat perhatian memadai dan memancing debat publik.Kadang berlangsung dengan sehat, tapi lebih sering berlangsung agak emosional. Sejak awal November, sekian macam kejadian yang berhubungan dengan ekonomi beras seakan datang bertubi-tubi, seakan tanpa respons kebijakan atau solusi penanggulangan yang berarti.

Reaksi dari petani, konsumen, pedagang dan para analis tentu beragam, tergantung pada tingkat pemahaman dan kepedulian, serta dampak langsung dan tidak langsung yang dirasakannya.

Beberapa kejadian berikut akan dianalisis secara mendalam untuk dicarikan jalan keluarnya menuju ekonomi beras yang lebih beradab.

Pertama, berita gembira estimasi Badan Pusat Statistik (BPS) tentang kenaikan produksi beras sampai 74,99 juta ton gabah kering giling (GKG) atau naik 5,85% yang disambut masyarakat secara dingin.  Masyarakat telah cukup cerdas bahwa estimasi produksi terkesan agak jauh dari kenyataan karena secara implisit menandakan surplus beras yang sangat tinggi, sampai 12 juta ton sepanjang 2015 ini.  Perhitungan ini menggunakan basis angkat konsumsi 114,12 kilogram (kg) per kapita, sebagaimana hasil estimasi BPS sendiri dan Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, karena fakta konsumsi beras semakin lama semakin menurun, seiring meningkatnya pendapatan masyarakat, walau dengan laju yang melambat.

Kedua, fenomena surplus beras ini agak bertolak belakang dengan kenaikan harga eceran beras sampai-sampai Rp10.500 per kg pada Jumat (13/11). Para ekonom pertanian telah cukup lama menengarai terdapat persoalan metodologi dalam estimasi produksi beras di Indonesia, terutama estimasi luas panen yang dilakukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dan estimasi produktivitas padi yang dilakukan BPS bekerja sama dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan di segenap daerah di Indonesia. BPS terpaksa harus menerima tanggung jawab sepenuhnya, karena estimasi produksi padi tersebut dipublikasi oleh BPS, walaupun sumber datanya tidak sepenuhnya berasal dari jajaran BPS di daerah. Agak sulit bagi BPS untuk melemparkan tanggung jawab akurasi estimasi produksi ini kepada jajaran Dinas Pertanian Tanaman Pagan di Daerah, karena otoritas data tertinggi di negeri ini adalah BPS.

Ketiga, harga eceran beras rata-rata di dalam negeri itu hampir dua kali lipat dari harga eceran beras internasional untuk kualitas sejenis (Thailand 25% broken) yang mendekati US$390/ton atau sekitar Rp5.304 per kg, atau bahkan kualitas lebih baik (Vietnam 5% broken) sekitar US$380 atau sekitar Rp5.168 per kg. Harga jual gabah petani masih ‘murah’ sekitar Rp4.100 per kg, walau lebih mahal dibandingkan harga referensi pembelian pemerintah (HPP) Rp3.700 per kg gabah kering panen (GKP) dengan kadar air 25% dan kadar hampa/kotoran 25% maksimum.

Perbedaan harga beras pada pasar domestik dan pasar internasional yang begitu besar adalah salah satu gambaran struktur pasar beras dan ekonomi beras secara umum di dalam negeri tidak efisien, atau yang jauh dari prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Sistem produksi beras, sejak di hulu usaha tani, pengumpulan gabah, dan penggilingan padi, memang tidak efisien sehingga harus beroperasi dengan ekonomi biaya tinggi. Demikian pula, sistem rantai nilai ekonomi beras, terutama yang melibatkan perdagangan besar dan perdagangan eceran, termasuk beras asal impor, juga tidak efisien, karena sistem informasi dan pembentukan harga sangat mungkin menderita asimetri.

Ada penyusutan

Keempat, cadangan pangan di Bulog dikabarkan menyusut, karena Bulog harus melaksanakan penyaluran beras untuk keluarga pra-sejahtera (rastra atau yang dahulu dikenal dengan raskin) bulan ke-13, sebagaimana dicanangkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi yang diumumkan September lalu. Pada Oktober, cadangan beras di Bulog dilaporkan hanya 1,8 juta ton, terdiri dari 1,1 juta ton beras berasal dari skema penugasan Pemerintah (PSO=public service obligation) dan 700 ribu ton beras yang diperoleh dari skema komersial.

Maksudnya, kekhawatiran terjadinya krisis cadangan beras tersebut semakin terlihat setelah Bulog semakin sulit mendapatkan gabah dan beras dari dalam negeri, apalagi jika harus menggunakan referensi harga pembelian pemerintah (HPP) sesuai dengan Inpres No.5/2015 tentang tentang Kebijakan Pangadaan Gabah/Berass dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Cadangan beras di Bulog menyusut karena keharusan untuk menyalurkan rastra 460 ribu ton atau dua kali lipat dari biasanya 230 ribu, ditambah dengan penyaluran rutin dan operasi pasar. Apabila stok beras Bulog pada November ini terkuras habis sampai di bawah 700 ribu ton, tentu ekonomi beras di dalam negeri akan semakin kritis.

Kelima, impor beras akhirnya benar-benar terjadi, walaupun harus menjadi pukulan telak bagi Pemerintah yang belum langsung berhasil daalam upaya peningkatan produksinya. Pada November ini ratusan ribu ton beras dari Vietnam telah masuk ke Indonesia secara bertahap, dari rencana 1,5 juta yang direncanakan Pemerintah untuk 2015. Hukum ekonomi yang paling dasar mengatakan bahwa komoditas akan begerak dari daerah atau negara yang memiliki keunggulan komparatif tinggi ke daerah atau negara yang memiliki keunggulan komparatif rendah.  Kecuali terdapat hambatan perdagangan yang sangat ketat, perbedaan keunggulan komparatif yang amat mencolok tersebut akan menjadi insentif postif terjadinya impor beras masuk ke Indonesia, bagaimana pun caranya.

Ternyata, impor beras kali ini cukup mulus masuk ke Indonesia, karena kekhawatiran lonjakan harga yang lebih liar pada musim paceklik Desember dan Januari, bahkan sampai Februari 2016.

Perburuan rente

Jika determinan yang melatar belakangi lima kejadian atau fenomena di atas merupakan proses ekonomi biasa, tentu solusi kebijakan yang diambil relatif lebih mudah.

Akan tetapi, jika determinan kejadian di atas merupakan tingkah laku persaingan usaha yang tidak sehat, solusi yang harus diambil perlu lebih komprehensif dan memerlukan kehadiran negara yang lebih integral.

Determinan kenaikan harga beras, disparitas harga domestik dan harga internasional dan ketidakeberadaban ekonomi beras secara umum tidak hanya ditentukan oleh keseimbangan pasokan dan permintaan (supply and demand), tapi juga oleh struktur pasar, tingkah laku pasar, dan praktik persaingan usaha sepanjang rantai nilai beras.

Kualitas sistem logistik, mulai dari sarana-prasarana, infrastruktur, transportasi, pangkalan, pelabuhan, pergudangan, sistem informasi dan lain-lain juga ikut menentukan kualitas persaingan usaha.  Indikasi yang disampaikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menarik untuk dijadikan basis penataan ekonomi beras ke depan.

Saat ini terdapat kecenderungan pelaku usaha beras skala besar yang telah mulai masuk ke industri beras, bahkan dengan menguasai pembelian dari petani, mengolahnya dan mendistribusikan ke konsumen dengan brand tertentu, sehingga mengarah kepada struktur pasar yang oligopoli alias kartel pangan (Media Indonesia, 13/11). Karakter perburuan rente dari para pelaku karena peluang ke sana memang terbuka lebar karena ketidaksempurnaan informasi yang ada di pasar, mulai dari sistem informasi harga, produk, teknologi, akses pembiayaan, pelayanan dan lain-lain.
Di dalam istilah ekonomi, kartel pangan biasanya memiliki dua struktur ekstrem, yaitu struktur pasar yang monopsoni/oligopsoni dan struktur monopoli/oligopoli.  Struktur monopsoni adalah apabila pembeli komoditas pangan itu hanya satu, atau beberapa pembeli (oligopsoni) bersekongkol mengatur harga beli komoditas pangan.

Struktur monopoli adalah apabila penjual komoditas pangan itu hanya satu, atau beberapa penjual (oligopoli) bersekongkol mengatur harga jual komoditas pangan. Hasil investigasi KPPU (2015) sebenarnya cukup konsisten dengan literatur ekonomi pangan, bahwa ekonomi beras di Indonesia memiliki struktur pasar sebagai berikut; secara umum, struktur industri beras relatif kompetitif, bahwa interaksi para pelaku di dalam pasar cukup dinamis.

Kekosongan pasokan beras pada wilayah tertentu, terutama yang mengalami defisit beras akan segera diisi oleh beras dari wilayah lain. Hambatan logistik berupa biaya transportasi yang mahal umumnya terefleksi dari pembentukan harga yang lebih tinggi. Akan tetapi, tingkah laku pasar sepanjang rantai nilai beras cukup bervariasi dan mengarah pada persaingan usaha yang tidak sehat.

Di tingkat petani padi, tingkat laku pasar cukup kompetitif, para petani relatif memperoleh informasi harga dan informasi teknologi yang relatif sama.

Di tingkat pedagang pengumpul, drama persaingan sehat itu mulai terjadi. Petani nyaris tidak memiliki pilihan pemasaran yang terbuka, karena para pedangang pengumpul dan tengkulak lebih aktif masuk jauh ke pelosok pedesaan, bahkan secara door-to-door. Sebagian pedagang pengumpul bahkan sampai menunggui atau menongkrongi petani di sawahnya, bahkan lengkap dengan truk atau sarana transportasi lainnya.

Persaingan tidak sempurna juga terjadi pada mata rantai penggilingan padi dan pedagang kecamatan dan kabupaten, karena para pelaku ini biasanya masih merupakan kepanjangan tangan dari pedagang besar. Hal yang menarik adalah bahwa tingkah laku pedagang pengecer beras cenderung ke arah persaingan monopolistik, walau pun terdapat upaya khusus, misalnya dengan promosi merek dan brand tertentu.

Penegakan hukum

Pembahasan dan analisis yang lebih mendalam tentu amat diperlukan, terutama karena karakter atau kekhasan daerah sentra produksi padi (surplus beras) berbeda dengan karakter daerah sentra konsumsi beras (defisit beras).

Hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa solusi atau pendekatan legal formal yang ditempuh KPPU dan pengadilan niaga di Indonesia tentu tidak akan cukup untuk menanggulangi persoalan struktural dan menggurita pada kartel pangan, khususnya beras. Penanggulangannya perlu memadukan atau mengkombinasikan solusi legal dan solusi kebijakan atau governansi ekonomi.  Kinilah saat yang tepat bagi Pemerintah dan KPPU untuk menyelesaikan persoalan kartel dan ketidakberadaban ekonomi beras di Tanah Air.

Pemerintah senantiasa perlu memberikan dukungan moral dan governansi kebijakan ekonomi yang lebih baik. Penegakan hukum tentu amat diperlukan, termasuk penyertaan bukti-bukti tidak langsung (indirect evidence) yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat.

Pemerintah perlu mendukung upaya KPPU dalam merevisi UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat, karena tantangan persaingan usaha sekarang tentu berbeda dengan periode awal Reformasi Ekonomi pada akhir 1990an. Ekonomi beras akan lebih beradab di masa mendatang apabila landasan hukum mampu lebih mengikat, dan wibawa kebijakan lebih adil dan kredibel.

 

Prof. Dr. Bustanul Arifin, Guru Besar Universitas Lampung, Ekonom Senior INDEF Professorial Fellow di InterCAFE dan MB-IPB