Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2013

Diplomasi Elegan Perdagangan Internasional

Bustanul Arifin

Majalah Trobos, 1 Juni 2013

            Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat (AS) sedang mengajukan notifikasi resmi atau keberatan terhadap kebijakan perdagangan Indonesia di bidang hortikultura dan ternak kepada Indonesia melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sebanyak 97 pertanyaan (plus sekian anak pertanyaannya) telah diajukan AS kepada Indonesia, dengan esensi mempertanyakan kebijakan perdagangan yang tidak jelas, multi-tafsir, dan membingungkan. AS lebih khusus menyoroti kompleksitas prosedur dan substansi jika harus berdagang dengan Indonesia, khususnya jika ingin memasukkan produk hortikultura, ternak dan produk ternak.  Hampir 80 persen pertanyaan memang fokus tentang kebijakan impor hortikultura dan sisanya adalah pertanyaan tentang kebijakan pembatasan impor ternak dan produk ternak.

            Indonsesia diberi tenggat waktu 60 hari selama periode ”konsultasi” ini memberikan jawaban kepada AS tentang semua butir yang dipertanyakan sampai akhir April 2013.  Delegasi atau tim diplomasi perdagangan internasional Indonesia telah berangkat ke Genewa ke Kantor WTO untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan AS. Sebelum sidang konsultasi dimulai, telah beredar berita bahwa AS akan membawa persoalan ini ke tingkat panel pada Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settelement Body-DSB) di tingkat WTO. Artinya, sengketa dagang ini tidak akan dapat diselesaikan hanya dua pihak Indonesia dan AS, tetapi memerlukan panel khusus yang dibentuk WTO. Akibatnya, para diplomat Indonesia sengaja tidak memberikan jawaban secara tertulis pada sidang konsultasi itu, karena dapat berbuntut sangat panjang. Apalagi nampak AS sudah cukup gemas dengan kebijakan impor hortikultura dan impor ternak dan produk ternak, yang kebetulan di dalam negeri Indonesia juga sedang berubah menjadi drama pelanggaran hukum dengan dimensi politik yang cukup kental.

            Secara spesifik, AS mempertanyakan sekian peraturan perundangan dan kebijakan di Indonesia, dari tingkat undang-undang sampai tingkat peraturan menteri. Delegasi atau diplomat Indonesia pun paham bahwa mempertanyakan kebijakan nasional pada tingkat undang-undang dapat dianggap sebagai intervensi yang terlalu jauh, bahkan dapat mengganggu kedaulatan karena produk hukum setingkat undang-undang dibuat Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Misalnya, AS mempertanyakan kebijakan strategis nasional yang termaktub dalam UU 13/2010 tentang Hortikultura dan UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.  Lebih khusus lagi, AS mempertanyakan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 50/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Impor Karkas, Daging, Bagian Lain dan Produk Olahan dan Pemerntan 60/2012 tentang Rencana Impor Produk Hortikultura (RIPH). Kemudian AS juga mempertayakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2012 (yang sebenarnya telah diperbarui menjadi Permendag 60/2012) tentang Ketentuan Impor Produk Hewan (KIPH). 

            Intinya adalah bahwa peraturan hukum dan perundangan di Indonesia dianggap tidak konsisten dengan Ketentuang Perdagangan Dunia, khususnya Articles X:3(a) and XI:1 dari General Agreements on Tariffs and Trade (1994), cikal-bakal berdirinya WTO.  Lebih khusus lagi, rezim perizinan yang diberlakukan Indonesia dianggap tidak sesuai dengan Article 4.2 dan Article 19 dari the Agreement on Agriculture (AoA) dan Articles 1.2, 3.2 and 3.3 tentang Import Licensing Agreement dan Article 6 tentang Agreement on Import Licensing Procedures.  Di dalam negeri sendiri, sebenarnya rezim perizinan seperti yang diterapkan saat ini di Indonesia  justeru menimbulan masalah serius di lapangan. Selain karena terdapat ketidak-tegasan tentang siapa berbuat apa, Kementerian Pertanian dan Kementeria Perdagangan pun sering saling lempar tanggung jawab, apalagi jika terdapat persoalan hukum di lapangan.  Kontroversi pemberitaan sidang korupsi tentang dampak buruk dari rezim perijizinan yang telah menghasilkan skema perburuan rente ekonomi dan rente politik sebenarnya cukup memuakkan,  melelahkan dan menguras energi emosi masyarakat. Akibatnya,  pihak pemerintah seakan tidak berani memgambil langkah tegas untuk memperbaiki keadaan yang terjadi di rumah sendiri, yang semakin membuat yakin pihak AS akan membawa persoalan ini ke tingkat Panel DSB.

Mengapa AS Begitu Peduli?

            Dengan kasus sengketa perdagangan seperti ancaman AS di atas, para diplomat Indonesia sebenarnya tidak harus khawatir atau takut secara berlebihan seingga mempengaruhi kinerja diplomasi Indonesia dalam kancang perdagangan internasional.  Kasus sengketa dagang di WTO yang melibatkan Indonesia sebenarnya tidak terlalu banyak, hanya dalam hitungan jari sebuah tangan, berbeda dengan sengketa dagang yang melibatkan AS yang tercatat telah mencapai ratusan. Para diplomat kita perlu menghadapi kasus gugatan ini secara elegan dan berwibawa, mempersiapkan para juru runding tangguh dan pengacara kaliber internasional yang mampu berperkara dan meyakinkan pihak AS dan Panel DSB WTO secara umum.

            Pada awalnya masyarakat bertanya-tanya mengapa AS amat peduli terhadap ”urusan kecil” kebijakan perdagangan internasional Indonesia.  Setidaknya berikut beberapa alasan yang dapat masuk akal. Pertama, bagi AS, urusan impor produk hortikultura, impor ternak dan produk ternnak adalah pintu masuk untuk urusan ekspor produk pertanian lainnya.  Impor hortikultura Indonesia dari AS tercatat hanya US$ 120 juta (12 persen) dan impor daging Indonesia dari AS juga hanya 3,5 (persen), suatu jumlah yang tidak signifikan, jika hanya untuk mengejar keuntungan jangka pendek perbaikan neraca perdagangan belaka.  Siapa pun paham bahwa Indonesia merupakan pasar besar yang amat potensial yang menggiurkan bagi siapa pun yang ingin berdagangan dengan Indonesia.  Indonesia tentu perlu khawatir jika AS kelak mampu memenangkan sengketa di tingkat Panel WTO ini dan menghukum Indonesia untuk segera meliberalisasi perdagangan produk ternak. Produk paha ayam AS (chicken leg-quarter) dapat saja dengan mulus masuk ke Indonesia, yang tentu akan menjadi mimpi buruk bagi pelaku ekonomi perunggasan di dalam negeri.

            Kedua, AS mungkin berupaya ”membalas” kasus pelarangan ekspor rokok kretek Indonesia ke pasar AS (Family Smoking Prevention Tobacco Control Act 2009). Sebagaimana diketahui, putusan panel DSB  yang diadopsi WTO melalui DS406 per April 2012 ternyata memenangkan Indonesia dalam perkara sengketa rokok kretek tersebut.  Waktu itu, para pengacara internasional yang mendampingi tim diplomat Indonesia menggunakan klausul menthol dalam rokok, yang diperbolehkan masuk ke pasar AS. Secara substansi, tidak terdapat perbedaan mencolok antara menthol dan kretek dalam sebuah rokok, kecuali sama-sama berbahaya bagi kesehatan.  Jadi, tidak ada alasan bagi AS untuk tidak menerima rokok kretek Indonesia masuk ke pasar AS, yang sebenarnya sangat luas.   Selain itu, AS juga pernah kalah dari Indonesia pada Panel DSB di WTO dalam kasus dumping dan subsidi produk pertanian (Continued Dumping and Subsidy Offset Act-2000).  Keputusan Panel DSB itu akhirnya  diadopsi secara resmi WTO melalui DS217-Januari 2003.

            Ketiga, walaupun tanpa bukti obyektif-ilmiah yang konkrit, terdapat nuansa politik yang cukup kental, khususnya pada proses pemilihan Direktur Jenderal WTO yang baru, menggantikan Pascal Lamy yang berakhir tahun ini. Maksudnya, AS mungkin sedang mencoba “menjelekkan” kebijakan perdagangan Indonesia untuk menghambat pencalonan Mari Pangestu, Mantan Menteri Perdagangan Indonesia, dalam bursa pemilihan Dirjen WTO tersebut. Apakah hal ini kebetulan belaka atau tidak, yang jelas Roberto Azevedo dari Brazil yang akhirnya terpilih jadi Dirjen WTO yang baru, sementara Mari Pangestu hanya bertahan sampai 5 besar.

Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari serangkaian fenoena diplomasi internasional yang melibatkan hortikultura dan peternakan ini adalah bahwa setiap jengkal langkah diplomasi internasional nerupakan fungsi dari kebijakan domestik suatu negara.  Sulit berharap buah diplomasi perdagangan internasional yang baik apabila kebijakan ekonomi di dalam negeri masih bermasalah. Sebaliknya, jika kebijakan di dalam negeri amat solid, terukur, terkoordinasi dengan target yang jelas, maka para diplomat akan relatif mudah menerjemahkannya menjadi langkah-langkah strategis yang elegan. 

Beberapa Pilihan Strategi Diplomasi

            Sebagai penutup, kasus sengketa dagang yang sampai melibatkan Panel DSB di WTO sebenarnya merupakan persoanal dan dinamika diplomasi biasa saja. Duta Besar Kepala Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Genewa memang memiliki tugas untuk senantiasa memperjuangkan kepentingan nasional pada forum diplomasi dagang tersebut.  Para diplomat ekonomi ini memang dituntut untuk menunjukkan kinerja cemerlang (excellent).  Kinerja baik (good) saja tentu tidak cukup, karena tantangan yang dihadapi senantiasa berkembang amat cepat, bahkan melebihi kemampuan para diplomat dan staf pendukungnya.  Kepiawaian dan kemampuan untuk membaca di baik berita tentang kebijakan perdagangan di dalam negeri juga tidak kalah pentingnya. Jakarta sering menyampaikan signal-signal yang lemah kepada Genewa, dan sering multi-interpretasi.

Yang jelas, proses sidang sengketa di Panel DSB masih akan makan waktu lama. Proses diplomasi masih akan berjalan alot, terutama tentang strategi tarik-ulur yang menjadi ciri khas dalam suatu proses diplomasi dagang. Apalagi Indonesia tahun ini justeru disibukkan dengan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) atau Pertemuan Menteri Perdagangan Negara-Negara Anggota WTO di Bali pada Desember 2013.  Indonesia harus mampu menunjukkan diri sebagai tuan rumah yang berwibawa dan disegani, baik oleh negara maju, maupun oleh sesama negara berkembang.  Indonesia harus menjalankan diplomasi internasional yang elegan. Substansi pembahasan hanya merupakan salah satu saja dari rangkaian agenda dipomasi perdagangan internasional.

Apalagi, menjelang Sidang WTO di Bali itu sudah mulai beredar proposal dan usulan dari negara-negara berkembang untuk menggenjot Agreement on Agriculture (AoA) sebagai follow up dari Persetujuan Doha tahun 2001 (Doha Development Agenda-DDA) yang sering deadlock di tengah jalan.  Indonesia sebagai Koordinator G-33 yang beranggotakan negara-negara berkembang (yang kini telah mencapai 46 anggota, tapi nama G-33 tetap tidak diubah) masih memiliki ruang untuk mencari dukungan sesama anggota.  Misalnya, India kini menggulirkan proposal public stockholding (semacam cadangan pangan masyarakat) untuk memperkuat ketahanan pangan di negaranya.  Indonesia tentu harus mampu keluar dengan proposal yang lebih cerdas agar memperoleh simpati dari sesama anggota G-33. Jika amanat dan kepercayaan itu telah didapat, jangankan sekadar urusan kebijakan hortikultura dan impor ternak dan produk ternak, urusan yang lebih besar dari itu akan memperoleh simpati cukup tinggi juga. Hal yang perlu diingat adalah memasukkan agendaa pembahasan pada Sidang WTO di Bali harus mulai dikerjakan saat ini, karena usulan agenda persidangan biasanya ditutup 4 bulan sebelumnya. Maksudnya, seluruh agenda yang kan dibahas wajib diselesaikan dulu secara internal sebelum tenggat waktu yang disepakati, yaitu pada bulan Juli 2013.  

Boleh jadi, Indonesia dapat segera mengubah dua peraturan teknis (Permentan 60/2012 dan Permendag 60/2012) yang dianggap cukup mengganjal perdagangan hortikultura dan produk ternak oleh AS.  Revisi perubahan itu setidaknya perlu mempertimbangkan beberapa ketentuan baru dalam WTO yang tidak lagi mengenal rezim perizinan yang justeru sering menimbulkan rente ekonomi dan politik yag tetntu amat distortif.  Pada saat yang sama, Indonesia perlu lebih selektif dalam memberikan rekomendasi impor hortikultura dan ternak sambil memanfaatkan kaidah perlindungan teknis  dan ekonomis sebagaimana selama ini telah menjadi kewenangan Badan Karantina Pertanian.

Langkah yang tidak dapat digantikan, baik ada sengketa dagang, maupun tidak, adalah dukungan investasi produksi di tingkat hulu, jika perlu agar dikaitkan dengan pengembangan kluster industri inovasi yang lebih terintegrasi.  Pembenahan struktur pasar dalam negeri, peningkatan kapasitas pelaku tentang peningkatan mutu, persyaratan kesehatan, tuntutan konsumen modern yang beragam. Alokasi dana penelitian dan pengembangan (R&D) untuk mengembangkan produk hortikultura baru eksotis tropis wajib terealisasi cukup besar sehingga pengembangan plasma nutfah yang tidak ada taranya di dunia ini dapat berjalan dengan mulus. Terakhir, adalah peningkatan fungsi intelijen pasar, perbaikan diplomasi ekonomi semua kantor perwakilan Indonesia luar negeri, untuk peningkatan dayasaing agribisnis pada umumnya.

 

***Prof. Dr. Bustanul Arifin, Guru Besar UNILA dan Ekonom Senior INDEF-Jakarta

 

Advertisements

Read Full Post »

Tantangan Pengendalian Harga Pangan

Bustanul Arifin

Investor Daily, Senin 22 Juli 2013

Memasuki bulan Juli 2013, siklus harga-harga pangan pokok kembali berada pada tingkat yang cukup tinggi. Pada siklus kenaikan tahun ini, tiga faktor utama (drivers) datang pada saat yang bersamaan. Pertama adalah dampak logis dan psikologis dari pengumuman kenaikan harga eceran bahan bakat minyak (BBM) sampai 44 persen, yang bahkan telah meningkatkan harga kebutuhan pokok sebelum pengumuman Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN 2013). Kedua, adalah dampak siklus rutin musim paceklik yang terjadi setelah panen raya atau bertepatan dengan panen gadu musim kemarau, walau relatif basah. Ketiga, dampak rutin menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, yang juga dapat meningkatkan harga kebutuhan pokok sampai 25 persen. Faktor terakhir ini memang terkesan ironi, karena perintah agama menyebutkan untuk mengendalikan konsumsi pangan dan hawa nafsu keduniawian lainnya.

Mekanisme yang paling logis tentang kenaikan harga pangan dan bahan pokok lainnya adalah meningkatnya ekspektasi inflasi (expected inflation) justru dapat memicu inflasi yang sebenarnya. Banyak analis memperkirakan laju inflasi bulan Juni 2013 akan berada pada kisaran 1 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) baru akan mengumumkan angka laju inflasi bulan Juni ini pada hari ini Senin 1 Juli 2013.  Laju inflasi tahunan 2013 ini akan berada di atas 5 persen, sesuatu yang harus diwaspadai karena dapat mempengaruhi kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tahun 2013 yang juga sering disebut Tahun Politik juga menciptakan ekspektasi yang dapat saja kontra-produktif, terutama pagi kalangan masyarakat awam yang tidak menerima “windfall profit” dari hingar-bingar persiapan Pesta Demokrasi lima tahunan Pemilihan Umum 2014 kelak.

Secara teoretis, ekspektasi inflasi yang lebih tinggi akan memengaruhi tingkah laku ekonomi yang menimbulkan tambahan-tambahan biaya baru. Dengan perkiraan inflasi naik, yang juga berarti menurunnya daya beli, masyarakat cenderung menanamkan modal pada investasi jangka panjang, seperti tanah dan properti. Ekspektasi inflasi ini pun akan memperumit pengendalian harga, terutama pangan pokok, karena psikologi pasar sudah telanjur memiliki gambaran tidak stabil atau negatif.

Pengalaman empiris dua tahun terakhir pada 2011 dan 2012 juga menunjukkan bahwa harga pangan dan kebutuhan pokok lain melonjak tinggi pada Juli – Agustus, terutama karena ekspektasi inflasi menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri. Panta tahun 2012 dengan iklim yang agak bersahabat, harga beras kualitas murah sampai sedang telah naik melampaui 10 persen karena ekspektasi pedagang dan konsumen terhadap kenaikan harga yang akan terjadi. Pada 2013 ini, laju inflasi diperkirakan naik juga akan naik karena inkonsisnsi kebijakan perdagangan pangan dan produk pertanian, terutama daging sapi, produk hasil hortikultura, dan lain-lain. Pada tahun ini, dengan gangguan musim kemarau basah, produksi pangan diperkirakan menurun dan kualitas yang tidak baik, maka skema distribusi pangan akan mengalami tantangan yang tidak ringan. 

Trik-trik lama pedagang yang tidak jujur dan hanya mementingkan keuntungan sendiri yang super normal juga akan menjadi gangguan khusus, dan tentu tugas ekstra berat bagi adaministrasi pemerintahan dan aparat penegak hukum di Indonesia. Praktik penimbunan dan persekongkolan harga akan menjadi modus yang akan mudah dijumpai pada Juli-Agustus ini. Pemerintah sebenarnya telah menugaskan Perum Bulog untuk membantu melaksanakan stabilisasi harga pangan selain beras, utamanya kedelai, gula, dan daging sapi. Tapi, berhubung rumitnya administrasi dan birokrasi yang dihadapi, maka tugas-tugas kenegaraan yang amat penting tersebut belum dapat dilaksanakan. Bulog masih disibukkan dengan penyaluran beras untuk keluarga miskin, sebagai salah satu ujung tombak kebijakan stabilisasi harga kebutuhan pokok. Maksudnya, walaupun kelak Bulog juga mengurusi kedelai, gula, dan daging sapi, tugas utama untuk menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok tidak mampu tidak boleh dikesampingkan.

Kenaikan harga-harga pangan saati ini akan banyak dirasakan oleh kelompok miskin yang masih berjumlah 29 juta (sekitar 11,9 persen) dan kelompok rumah tangga hampir miskin, yang jauh lebih rentan. Dari kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, sekitar 18 juta di antaranya adalah penduduk pedesaan. Lebih memiriskan lagi, lebih dari 76 persen dari kelompok miskin ini sangat rentan terhadap kenaikan harga pangan, terutama beras. Artinya, peluang terjadinya kemiskinan baru sangat besar apabila masyarakat kecil ini memiliki ekspektasi laju inflasi yang cukup besar, terutama dari sektor pangan. Pengalaman kenaikan harga BBM tahun 2005 yang melonjakkan angka kemiskinan baru sampai 3 juta orang seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah agar mempersiapkan penanganan dampak yang demikian masif.

Rencana strategi kompensasi dengan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp 150.000 per bulan mungkin menjadi hiburan secara politik, tetapi sangat jauh untuk menanggulangi dampak kesejahteraan yang ditimbulkannya. Artinya, pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu Kedua masih memiliki tugas yang berat untuk stabilisasi harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Kunjungan para menteri ke beberapa daerah dalam menyalurkan BLSM mungkin akan bermanfaat bagi konsumsi pemberitaan media massa. Akan tetapi, tugas utama untuk senantiasa melakukan penyempurnaan skema perlindungan yang memadai bagi petani, nelayan, dan kelompok miskin lain, juga wajib dilakukan. Pejabat Pemerintah dihimbau untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang menyakitkan hati warga masyarakat sehubungan dengan skema BLSM itu.

Berikut beberapa hal yang perlu dilakukan untuk stabilisasi harga pangan, setidaknya dalam jangka pendek sampai akhir Agustus atau sampai panen beras musim gadu nanti.

Pertama, penjaminan stok pangan pemerintah di tingkat pusat yang dikelola Bulog dan penguatan cadangan pangan masyarakat di seluruh daerah.  Stok pangan pokok wajib mendahulukan pengadaan beras dari dalam negeri, bukan hanya mengandalkan beras asal impor. Secara psikologis, apabila cadangan pangan yang dikelola Bulog mencukupi dan berlimpah, maka pedagang dan spekulan tidak akan secara gegabah mempermainkan stok dan melakukan penimbunan yang meresahkan. Di daerah, Badan Ketahanan Pangan di seluruh Indonesia wajib melaksanakan program pengembangan cadangan pangan masayarakat, diutamakan jika mampu bersinergi dan bekerjasama dengan Bulog Divisi Regional (tingkat provinsi) dan Sub-Divisi Regional (tingkat Kabupaten/Kota).

Kedua, persiapan operasi pasar dan pasar murah di segenap daerah di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang sering mengalami gangguan produksi dan distribusi pangan. Kementerian Perdagangan dan counter-part nya Dinas-dinas perdagangan danperindustrian perlu menjadi ujung tombak dalam hal ini.

Ketiga, peningkatan efektivitas pelaksanaan stabilisasi harga pangan di daerah, para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, perlu secara aktif memberdayakan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Kelembagaan ini perlu lebih membumi, tidak hanya beranggotakan para pejabat sibuk di tingkat moneter dan fiskal di daerah, tetapi perlu melibatkan para akademisi di daerah, yang lebih sering bergelut dengan analisis teknis ekonomis, dan lebih sering berhubungan dengan masyarakat sebenarnya.

 

Bustanul Arifin, Guru Besar UNILA, Ekonom INDEF, Professorial Fellow InterCafe & MB-IPB

Read Full Post »