Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2015

Ujian Keandalan Negara dalam Stabilisasi Harga

Bustanul Arifin

Guru Besar UNILA, Ekonom INDEF, Ketua Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan

Media Indonesia, Rabu, 25 Febuari 2015

ESKALASI harga beras yang agak liar pada musim paceklik sekarang ini benar-benar menjadi ujian keandalan negara dalam stabilisasi harga beras sebagai kebutuhan pokok bangsa Indonesia. Semua ekonom pertanian paham bahwa siklus rutin kenaikan harga terjadi setiap Desember-Februari, bahkan sampai Maret. Kenaikan harga rutin umumnya terjadi sekitar 10%-15% atau maksimal Rp1.500 per kilogram (kg). Akan tetapi, laporan perkembangan harga dari beberapa daerah yang dapat menunjukkan bahwa harga beras pada minggu keempat Februari ini telah mencapai 25%-30%. Para analis dan masyarakat luas tentu bertanya-tanya mengapa hal tersebut terjadi.

Masyarakat menunggu dengan harap-harap cemas tindakan apa saja yang harus diambil dan akan dilakukan oleh pemerintah. Artikel ini mencoba mengidentifikasi beberapa determinan dan kenaikan harga beras tersebut dan menawarkan solusi dan langkah jangka pendek dan jangka panjang ke depan. Periode satu bulan ke depan menjadi amat krusial dalam menentukan kinerja kebijakan stabilisasi harga pangan pokok. Pertama, pasokan beras memang berkurang karena Indonesia belum panen padi. Kalaupun ada daerah yang panen, volume yang dihasilkan belum mampu menstabilkan harga beras di pasar. Sebagaimana dilaporkan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras 2014 hanya 70,6 juta ton gabah kering giling (GKG), atau setara 40 juta ton beras. Volume beras sebesar itu sekitar 65% terjadi pada panen raya, yaitu pada periode April-Juni 2014. Panen beras pada musim kering atau musim gadu hanya sedikit dan sulit sekali dijadikan andalan untuk stok pangan nasional.

Dampak penurunan produksi pada 2014 masih amat terasa karena sekaligus menunjukkan kemampuan pengelolaan stok pangan atau cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog. Sementara itu, panen raya pada 2015 ini diperkirakan terlambat karena musim tanam memang terlambat sampai November 2014. Pada 2014 tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebagai tahun yang paling panas, dan sudah pasti mengganggu sistem produksi pangan di Indonesia. Solusi pada determinan ini memang tidak dapat diselesaikan secara jangka pendek karena sifatnya sangat struktural dan berhubungan dengan keseriusan negara dalam melakukan pemihakan dan pendampingan kepada petani di seluruh Indonesia.

Kedua, manajemen pasokan dan operasi pasar (OP) beras yang dilakukan Perum Bulog agak terganggu. Sampai awal Februari 2015, operasi pasokan beras berlangsung normal, dan Bulog telah berhasil menggelontorkan beras kualitas medium ke pasar sejumlah 71 ribu ton. Sekadar indikator betapa besarnya kebutuhan beras di Indonesia, Pasar Induk Cipinang (PIC) atau Jakarta Food Station (JFS) sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) yang berada di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setidaknya memerlukan beras 2.500 ton atau bahkan sampai 3.000 ton pada saat masa-masa sensitif dan hari-hari besar nasional. Pemerintah menilai bahwa operasi pasar seperti biasanya dianggap tidak efektif karena terdapat indikasi pengoplosan antara beras operasi pasar dan beras petani lokal yang kualitasnya lebih bagus. Bulog kemudian melakukan operasi pasar langsung ke beberapa permukiman, yang dikemas dalam kantong berukuran 5 kg. Pelaksanaan operasi pasar tersebut dibantu oleh satuan tugas Bulog, bekerja sama dengan aparat pertahanan negara untuk memperkuat pengamanannya.

Operasi pasar langsung seperti itu mungkin mampu menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, tapi belum mampu menjaga stabilitas harga beras di pasar. Harga beras kualitas medium di pasar justru pelan-pelan merangkah naik, bahkan menembus batas psikologis di atas Rp10.000 per kg. Solusi pada determinan ini ialah bahwa pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) seperti Perum Bulog perlu segera mengambil keputusan tegas dan dapat dilaksanakan di lapangan. Pada masa sensitif seperti sekarang bukan masanya lagi berwacana dan mengemukakan pendapat untuk sekadar saling membela diri, karena toh masyarakat terkadang tidak terlalu peduli siapa yang paling bertanggung jawab terhadap stabilitas harga beras. Masyarakat hanya peduli bahwa harga beras perlu diturunkan karena dampak sosial-ekonomi-politik yang ditimbulkannya akan lebih besar jika persoalan menjadi berlarut-larut.

Masalah administrasi 
Ketiga, kinerja penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin) bermasalah dan amat berpengaruh terhadap pembentukan harga beras di pasar. Pada November-Desember tidak ada penyaluran raskin karena konon cadangan beras untuk raskin telah tersalurkan pada awal 2014. Di samping itu, pemerintah baru telah merasa menyalurkan bantuan uang tunai kepada kelompok miskin yang terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada akhir tahun lalu itu. Ketika kaum miskin yang biasanya memperoleh beras dari penyaluran raskin tersebut harus membeli beras di pasar, tekanan kenaikan harga juga semakin besar.

Bayangkan apabila di seluruh Indonesia, mereka ‘menyerbu’ dan membeli beras sebanyak 500 ribu ton, maka harga keseimbangan beras di pasar pasti meningkat. Akibat lain yang paling nyata ialah ketika raskin harus disalurkan lagi pada Januari 2015–karena harga BBM telah diturunkan lagi–langkah tersebut harus menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP) pada Januari. Biasanya, CBP pada Januari dan Februari ini memang amat berperan dalam stabilitas harga beras pada musim paceklik seperti sekarang. Upaya Perum Bulog untuk memperoleh tambahan CBP konon belum mampu terealisasi secara cepat karena terdapat masalah administrasi dalam penunjukan penanggung jawab kuasa pengguna anggaran (KPA). Berita terakhir yang dapat dipantau ialah bahwa pada Senin (23/2) sore, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mengeluarkan solusi dan menjanjikan untuk melakukan operasi pasar beras sebesar 300 ribu ton. Masyarakat tentu menunggu realisasi operasi pasar yang amat spesial tersebut. Setidaknya, Indonesia masih memerlukan program raskin, tentu dengan perbaikan pelaksanaan di lapangan. Program raskin tidak hanya berdimensi bantuan sosial, tetapi juga telah berkontribusi pada keseluruhan ekonomi beras selama ini.

Keempat, rasa saling percaya (trust) di antara pejabat pemerintah, di antara pejabat di Perum Bulog, di antara pelaku ekonomi beras atau pedagang; trust di antara ketiga komponen penting stakeholders tersebut. Masyarakat tentu lelah membaca kontroversi tentang mafia beras, saling bantah pernyataan, dan silang-pendapat para stakeholders beras yang sangat mungkin akan berpengaruh pada pembentukan harga beras di pasar. Di setiap pasar komoditas, pasti terdapat aspek psikologi pasar yang amat sangat penting, bahkan amat dominan dalam pembentukan harga beras.

Walau bagaimanapun, pemerintah wajib menjadi regulator pasar yang berwibawa dan memberikan ketenangan pasar sehingga tidak menambah pada keliaran pembentukan harga beras. Setelah rapat koordinasi para pejabat negara dan lintas kementerian, langkah berikutnya yang perlu diambil ialah Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog wajib melakukan dialog dengan para pedagang dan stakeholders beras. Apabila memang terdapat penyimpangan hukum dan prosedur yang mengarah pada tindakan persaingan usaha tidak sehat dan bentuk pidana lain, pemerintah perlu mengambil tindakan tegas dan memprosesnya secara hukum. Pada pasar beras, ketenangan pasar pada kondisi sensitif seperti sekarang tentu amat penting. Terakhir, langkah jangka menengah dan jangka panjang wajib dirumuskan, seperti pembenahan manajemen usaha tani dan sistem produksi padi di hulu, modernisasi dan peningkatan efisiensi mesin penggilingan padi yang umumnya teknologi yang digunakan telah ketinggalan zaman, sampai langkah diversifikasi pangan yang mampu mengurangi ketergantungan pada konsumsi beras.

Read Full Post »

Jebakan Target Swasembada Pangan

Oleh: Bustanul Arifin

Investor Daily, Senin, 16 Februari 2015

Pemerintahan Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla telah secara bulat bertekad untuk mencapai swasembada untuk padi, jagung, dan kedelai pada 2017. Kemudian secara implisit, pemerintah juga bertekad untuk mencapai swasembada gula dan daging pada tahun keempat dan kelima atau pada 2018 dan 2019.

Dua pertanyaan strategis kemudian muncul. Pertama, apakah swasembada padi, jagung, dan kedelai akan tercapai dalam tiga tahun? Kedua, strategi apa sajakah yang akan diterapkan pemerintah untuk mencapai swasembada pangan tersebut?

Artikel ini berusaha membahas target-target swasembada pangan Kabinet Kerja, sekaligus memberikan analisis terhadap pertanyaan di atas. Penutup artikel ini adalah opsi solusi yang perlu diambil pemerintah, tidak hanya untuk mengejar swasembada pangan, tapi untuk mencapai tingkat ketahanan pangan yang lebih bermartabat.

Bukan ’Jebakan Politik’

Dokumen resmi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah mencanangkan peningkatan kedaulatan pangan, untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.  Pertama, target ketiga komoditas pangan mungkin ada yang tercapai, tapi ada yang sulit untuk tercapai. Target pertumbuhan yang tertulis di RPJMN untuk padi 3,03% dan jagung 4,73% per tahun mungkin cukup realistis, sehingga swasembada padi dan jagung mungkin saja akan tercapai dalam tiga tahun. Akan tetapi target pertumbuhan produksi kedelai sebesar 22,7% per tahun amat sulit untuk tercapai, sehingga target swasembada kedelai hampir tidak mungkin tercapai pada tahun 2018, bahkan tahun 2019.

Analisis ini menggunakan data resmi produksi pangan yang dipublikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan untuk sementara mengesampingkan kualitas dan konsistensi data tesebut. Pembahasan tentang kualitas dan metodologi estimasi data produksi pangan memerlukan ruang diskusi dan landasan teori statistika dan teori ekonomi pertanian tingkat lanjut (advanced). Siapa pun yang menetapkan target-target pertumbuhan produksi pangan, data historis tetap perlu dijadikan referensi, di samping strategi atau langkah yang akan dilakukan pemerintah saat ini pada kurun waktu lima tahun ke depan. Produksi padi pada 2004 tercatat 54,1 juta ton gabah kering giling (GKG). Produksi padi pada 2014 telah mencapai 70,6 juta ton GKG atau terjadi peningkatan 2,70% per per tahun selama 10 tahun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Produksi jagung pada 2004 tercapai 11,2 juta ton jagung pipilan kering dan meningkat menjadi 19,1 juta ton jagung kering pada 2014. Kinerja pertumbuhan produksi jagung 5,45% per tahun selama 10 tahun terakhir bahkan masih lebih tinggi dari target pertumbuhan produksi jagung sebesar 4,70% per tahun pada lima tahun ke depan. Maksudnya, target pertumbuhan produksi padi 3,03% dan jagung 4,70% per tahun pada Kabinet Kerja mungkin tercapai jika pemerintah mampu bekerja sama lebih erat lagi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Akan tetapi, target pertumbuhan produksi kedelai sebesar 22,7% per tahun selama lima tahun mendatang terlalu sulit untuk dicapai. Produksi kedelai pada 2004 hanya tercatat 723 ribu ton kedelai kering, kemudian meningkat menjadi 923 ribu ton pada 2014, atau terjadi peningkatan 2,47% per tahun selama pemerintahan SBY. Agak sulit diterima akal sehat jika pemerintahan Jokowi menetapkan target hampir 10 kali lipat dari kinerja pertumbuhan selama 10 tahun terakhir. Siapa pun yang diberi amanah sebagai Menteri Pertanian pasti akan mengalami kesulitan untuk mewujudkan target swasembada kedelai, apalagi pada kondisi pemerintahan Kabinet Kerja yang sedang mengalami uji kompetensi dan integritas yang berat.

Masyarakat tentu berharap bahwa target swasembada pangan itu bukan ”jebakan politik”, yang tidak membawa kemaslahatan apa-apa, kecuali kegaduhan dan suasana panas yang tidak produktif.

Harus Lebih Maju

Kedua, strategi yang akan diterapkan pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan cukup banyak. Strategi tersebut terkesan kurang fokus, dan tercampur aduk antara substansi teoretis, strategi, kebijakan dan program. Mungkin saja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memang har us mengakomodasi urusan administrasi dan birokrasi dari kementerian teknis dan/atau organisasi di dalam Bappenas sendiri.

Sekian macam strategi yang telah tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dapat diikhtisarkan sebagai berikut: (1) peningkatan kapasitas produksi, (2) peningkatan produktivitas pertanian, (3) peningkatan akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan, (4) pengembangan produksi pangan secara korporasi (oleh perusahaan swasta dan badan usaha milik negara-BUMN), dan (5) perlindungan petani dari kegagalan produksi.

Dengan kata lain, strategi implementasi rencana kerja tahunan yang harus dilaksanakan oleh kementerian teknis, ketersediaan anggaran, personel aparat dan mitra pemerintah serta aspek delivery system lainnya berperan amat penting pada pencapaian target-target swasembada pangan. Misalnya, selama tiga bulan pertama ini, pimpinan borokrasi pemerintah (presiden dan menteri pertanian) cukup rajin melakukan blusukan dan berdialog langsung dengan petani.

Ekspektasinya adalah bahwa dengan mengetahui langsung keluhan petani, respons kebijakan dapat segera dieksekusi. Apakah hal tersebut efektif dalam mencapai target-target swasembada yang telah ditentukan, waktu jualan yang akan menentukan. Perencanaan dan strategi yang 100% sempurna tidak akan bermakna apa-apa jika tidak mampu dilaksanakan secara sempurna di lapangan. Tapi, pelaksanaan strategi yang 100% sempurna hanya akan menyelesaikan pekerjaan, tanpa menghasilkan dampak yang lebih bermakna bagi masyarakat luas.

Intinya adalah bahwa kebijakan di tingkat strategis/politis perlu memiliki rasional yang baik dan landasan teoretis yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan di tingkat organisasi dan operasional juga perlu memiliki prasyarat delivery system yang mumpuni dan kemampuan adaptasi atau fleksibilitas terhadap perubahan lingkungan.

Pemerintah pusat perlu mampu mengombinasikan strategi pencapaian swasembada dengan langkah operasional di tingkat lapangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah perlu menjadi koordinator dan jembatan penghubung antara kebijakan di tingkat strategis dan implementasinya di lapangan. Pemerintah provinsi perlu bekerja sama lebih erat dengan universitas atau perguruan tinggi lain di daerahnya yang memiliki kompetensi dan pengalaman melakukan penyuluhan, pendampingan dan pemberdayaan petani.

Sebagai penutup, swasembada pangan perlu dilihat sebagai kondisi mendasar yang harus dicapai dalam upaya peningkatan kesejahteraan, bukan semata target politis dan birokrasi pemerintah. Presiden Soeharto semasa Orde Baru telah mencapainya. Presiden Jokowi perlu berpikir lebih maju dari pendahulunya, seperti peningkatan ketahanan pangan dan kecukupan gizi bagi seluruh rakyat. Visi besar kemandirian dan kedaulatan pangan tidak hanya bermakna swasemabda pangan, tapi kemampuan dan hak negara dan bangsa dalam memproduksi pangan beraneka ragam yang mampu meningkatkan kesejahteraan individu rakyat Indonesia.

Bustanul Arifin, Guru Besar UNILA, Ekonom INDEF, dan Ketua PERHEPI

Read Full Post »

Manajemen Industri dan Perdagangan Gula

BUSTANUL ARIFIN

Bisnis Indonesia, Senin, 8 Desember 2014

Bisnis.com, JAKARTA – Di pengujung 2014, manajemen industri dan perdagangan gula di dalam negeri masih belum menentu. Para stakeholders gula masih  memperjuangkan kepentingan sendiri masing-masing, tanpa berupaya melihat dan mempertimbangkan visi besar untuk menyelamatkan eksistensi industri gula nasional.

Pelaku industri gula rafinasi masih terus meminta tambahan kuota impor gula mentah, walaupun harga jual gula petani terus anjlok sei-ring dengan menumpuknya stok gula di pabrik. Pelaku industri gula tebu, terutama badan usaha milik negara (BUMN) perkebunan, menuntut tambahan modal dalam rangka modernisasi pabrik untuk meningkatkan efisiensi. Petani tebu terus berupaya menaikkan harga lelang gula petani sampai di atas Rp9.000 per kilogram sebagai bentuk insentif bagi petani untuk meningkatkan produktivitasnya.

Sementara itu pemerintah baru lebih fokus pada target swasembada tiga komoditas pangan pokok dan strategis, yaitu beras, jagung dan kedelai dalam tiga tahun, dan berusaha melupakan gula dan daging sapi.

Target swasembada gula mungkin dianggap terlalu berat karena industri gula tebu di dalam negeri hanya mampu memenuhi 50% dari konsumsi gula domestik yang diperkirakan mencapai 5,9 juta ton pada 2015. Boleh jadi, permasalahan struktural industri gula dalam negeri dirasa terlalu rumit untuk diselesaikan dalam periode lima tahun ke depan.

Kontroversi kebijakan perdagangan gula belakangan ini mungkin dianggap terlalu menguras energi, sehingga Pemerintah mereduksi persoalan strategis ini menjadi persoalan administrasi-birokrasi.

Dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, industri gula sebenarnya termasuk industri pangan prioritas, walau dengan skor penilaian yang tidak terlalu tinggi.

Pemerintah masih akan memberikan perhatian memadai untuk mengembangkan industri gula berbasis tebu atau yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 15421, seperti gula pasir, gula cair, makanan, minuman, mono-sodium glutamate (MSG), asam organik dan lain-lain.

Saat ini, industri gula di Indonesia terdiri dari 62 pabrik gula dengan total kapasitas industri 205.000 ton tebu per hari (TCD).  Sebanyak 49 pabrik gula dimiliki oleh 8 BUMN dengan kapasitas 160.000 TCD, yaitu:  PTPN II Sumatra Utara 2 pabrik, PTPN VII Lampung 2 pabrik, PTPN IX Jawa Tengah 8 pabrik, PTPN X Jawa Timur 11 pabrik, PTPN XI Jawa Timur 16 pabrik, PTPN XIV Sulawesi Selatan 2 pabrik, PG Rajawali I Jawa Timur 2 pabrik, dan PG Rajawali II Jawa Barat 5 pabrik.

Sementara 13 pabrik gula dimiliki oleh 9 perusahaan swasta dengan kapasitas sekitar 83.000 TCD, tersebar di Lampung 4 pabrik, Sumatra Selatan 2 pabrik, Jawa Timur 3 pabrik, Jawa Tengah 2 pabrik dan masing-masing 1 pabrik di Yogyakarta dan Gorontalo.

Produktivitas gula pada pabrik milik BUMN itu masih rendah dan secara bisnis tidak efisien, sehingga cukup sulit jika ingin ditingkatkan daya saing industrinya. Produktivitas gula rata-rata pada BUMN terbaik hanya 5,8 ton per hektar, cukup jauh jika dibandingkan dengan dan produktivitas gula di pabrik swasta yang mencapai 6,9 ton per hektar.

Persoalan klasik rendahnya rendemen gula masih menjadi kendala inefisiensi yang cukup akut. Rata-rata rendemen pada pabrik lima milik BUMN adalah 7,8%, sedangkan rendemen gula pada tiga pabrik swasta telah mencapai 9%. Secara individu, masih ada pabrik gula BUMN yang menghasilkan rendemen di bawah 6 % dan pabrik gula swasta mencapai rendemen hampir 12 %.

Rendemen atau kandungan gula di dalam tebu tidak hanya berhubungan dengan varietas bibit dan teknologi budi daya tebu saja, tapi juga berhubungan dengan governansi manajemen pengolahan tebu, mulai dari jadwal panen, proses angkut, transportasi, pelaporan, masa tunggu di depan pabrik, sampai pada manajemen dan etos kerja sumber daya manusia.

Upaya pembenahan manajemen industri gula seharusnya fokus pada revitalisasi pabrik dan modernisasi industri gula milik BUMN, dengan melibatkan lembaga pembiayaan yang kredibel. Kementerian BUMN perlu menetapkan kriteria revitalisasi industri gula atau bahkan penutupan pabrik jika tingkat efisiensi tidak lagi dapat ditingkatkan.

Sasaran revitalisasi adalah 33 pabrik gula BUMN dengan teknologi ketinggalan zaman, apabila masih dapat diselamatkan. Jika tidak, modernisasi dapat diarahkan pada pabrik gula BUMN sehat, untuk mengejar strategi diversifikasi produk, misalnya dalam menghasilkan gula, tetes, ampas, bagas dan bahkan etanol.

Model diversifikasi dan pemanfaatan by-products ini kelak dapat menghasilkan bahan bakar dari ampas tebu, dan tidak mustahil memproduksi etanol dengan skala ekonomi menguntungkan.

TEROBOSAN

Selama 12 tahun terakhir nyaris tidak terdapat kebijakan terobosan perdagangan gula yang perlu dicatat, tepatnya sejak Pemerintah menerapkan kebijakan tataniaga melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 643 tahun 2002 (SK Menperindag 643/2002).  Pada waktu itu, izin impor gula hanya diberikan kepada importir produsen (IP) yang memiliki kebun tebu, dengan maksud untuk menjamin terintegrasinya manajemen industri dan perdagangan.

Kemudian, perdagangan gula mulai agak ”goyah” setelah kebijakan tata niaga itu direvisi melalui SK Menperindag 527/2004 pada akhir Pemerintahan Presiden Megawati, dengan melibatkan importir lain, yaitu dua BUMN non-produsen tebu.  Kini, kebijakan perdagangan gula tidak lebih dari sekadar urusan pemberian izin impor ke-pada importir oleh Kementerian Perdagangan, setelah mendapat rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian, terutama untuk industri gula rafinasi.

Impor gula Indonesia pada 2014 diperkirakan melebihi 3 juta ton, karena produksi gula tebu 2,5 juta ton dan kebutuhan gula domestik sekitar 5,7 juga ton.  Neraca per-dagangan gula mengalami defisit US$1,8 miliar, suatu rekor tersendiri dan peningkatan dari defisit tahun 2013 US$1,7 miliar.  Pada 2015, impor gula kemungkinan masih di atas 3 juta ton, terdiri dari gula putih dan gula mentah untuk industri gula rafinasi, terutama karena pertumbuhan industri makanan juga tinggi. Sebagian besar impor gula Indonesia berasal dari Thailand 38%, Brasil 33 %, Australia 20 % dan lainnya 9 %.

Harga rata-rata gula mentah di pasar internasional pada November 2014 cukup rendah, sekitar US$380 per ton FOB (free on board) karena stok dunia cukup besar, produksi gula dunia lebih dari 180 juta ton dan konsumsi sekitar 175 juta ton.

Harga referensi FOB itu ekuivalen Rp 7.700 per kilogram harga gula impor, amat jauh dibandingkan dengan harga lelang gula petani di Indonesia Rp 8.500 per kilogram.Akibatnya, impor gula mentah terus mengalir ke dalam negeri, sebagai bahan baku industri gula rafinasi yang dalam 10 tahun terakhir berkembang amat pesar.

Saat ini, pabrik gula rafinasi berjumlah 11 unit dengan kapasitas industri 4,3 juta ton dan produksi gula rafinasi 3 juta ton. Struktur penegakan hukum di Indonesia tidak mampu mengawasi distribusi gula rafinasi yang seharusnya tertuju langsung untuk industri makanan dan miuman. Akibatnya, gula rafinasi merembes ke pasar bebas dan mengganggu keseimbangan harga gula di pasar domestik dan tentu saja harga tebus gula petani.

Sekaranglah saat yang paling tepat untuk segera menata ulang kebijakan perdagangan gula, mengintegrasikannya dengan RIPIN 2015-2035 dan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) Jangka Panjang 2015-2045.

Kementerian Perdagangan perlu membentuk gugus tugas tetap yang mampu menyambungkan perencanaan perdagangan dengan rencana produksi, pengembangan budi daya dan peremajaan kebun tebu dari Kementerian Pertanian dan rencana pengembangan industri gula dari Kementerian Perindustrian. Terakhir, Pemerintah juga perlu lebih serius memfasilitasi pengembangan industri gula swasta yang terintegrasi dari tingkat kebun tebu ke tingkat pabrik gula.

(Bustanul Arifin, Guru Besar Universitas Lampung, Ekonom INDEF dan Ketua PERHEPI)

Read Full Post »

Pragmatisme Swasembada atau Penguatan Kedaulatan Pangan?

Bustanul Arifin 

Guru Besar UNILA, Ekonom Senior INDEF, dan Ketua PERHEPI
Media Indonesia, Rabu 12 November 2014

SAMA seperti pendahulunya, pemerintahan baru pim pinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mencanangkan target-target swasembada pangan. Bahkan, target swasembada pangan pokok dan strategis, seperti beras, jagung, kedelai, dan gula secara amat berani ditetapkan pada rentang waktu 3 atau 4 tahun ke depan. Tidak ada hal yang salah dari pencanangan target-target politis seperti itu. Masyarakat berharap-harap cemas terhadap langkah dan strategi apa saja yang akan dilaksanakan pemerintah, termasuk jika harus melibatkan sektor swasta dan masyarakat madani di tingkat lapangan.

Masyarakat hanya tidak ingin pemerintahan sekarang ini terjebak pada strategi pragmatisme swasembada pangan jika dibandingkan dengan misalnya melakukan penguatan fondasi kemandirian dan kedaulatan pangan. Target-target jangka pendek swasembada pangan, jika tidak dilakukan secara hati-hati dapat berorientasi pada penggunaan jalan pintas. Penguatan fondasi kedaulatan pangan dapat diterjemahkan menjadi perubahan fundamental yang dilakukan secara gradual dan mampu bermanfaat ganda, yaitu menguatkan landasan kebijakan bagi aparat birokrasi dan landasan berpijak bagi pelaku usaha yang kelak akan mampu berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Beberapa hal itulah yang akan dibahas pada artikel ini.

Kinerja komoditas pangan pokok dan strategis Indonesia dapat diikhtiarkan sebagai berikut: Pertama, produksi padi pada 2014 diperkirakan mencapai 69,9 juta ton gabah, mengalami penurunan sebesar 2% dari 71,3 juta ton pada 2013.Angka tersebut setara dengan 40 juta ton beras dengan angka konversi 0 57. Jika angka konsumsi beras sebesar 113,48 kg per kapita per tahun, total konsumsi beras untuk 253 juta penduduk berkisar sekitar 29 juta ton. Artinya, Indonesia seharusnya telah mencapai target surplus beras 10 juta ton.

Fakta yang terjadi ialah bahwa pada 2013, Indonesia masih melakukan impor beras sebanyak 472 ribu ton. Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan tahun ini Indonesia akan melakukan impor beras sebesar 1,4 juta ton.Pemerintah dan perum bulog tidak secara terus terang menyampaikan berapa besar Indonesia akan mengimpor beras tahun ini.

Konsistensi

Produksi jagung pada 2014 mencapai 18,6 juta ton jagung pipilan kering atau mengalami sedikit peningkatan sebesar 40 ribu ton jika dibandingkan dengan produksi 2013. Target swasembada jagung berkelanjutan mungkin akan sulit tercapai disebabkan impor jagung pada 2013 diperkirakan mencapai 3,2 juta ton. Swasembada jagung mungkin tercapai dalam jangka panjang asalkan semua kebijakan insentif peningkatan produksi dan produktivitas benar-benar dilaksanakan secara konsisten.

Produksi kedelai pada 2014 ialah 892 ribu ton atau terus mengalami penurunan dengan laju yang sangat signifikan, yaitu sebesar 4,2% per tahun. Produksi sekecil itu tentu sangat jauh dari target swasembada kedelai sebesar 2,5 juta ton pada 2015. Sistem usaha tani kedelai di Indonesia telah telanjur `rusak’ selama 20 tahun terakhir dan semakin parah sejak liberalisasi perdagangan kedelai pada akhir 1990an semasa Krisis Ekonomi Asia.

Produksi gula pada 2014 sebenarnya mencatat peningkatan sampai sekitar 2,46 juta ton, walaupun masih sangat jauh dari target produksi 4,2 juta ton untuk dapat dikatakan swasembada gula. Apabila pada 2014 laju peningkatan produksi gula di dalam negeri dapat dipertahankan dan insentif untuk bergantung pada gula impor dikurangi, kebutuhan impor gula akan dapat dikurangi. Saat ini, angka konsumsi gula sekitar 4,5 juta ton, terdiri dari 2,5 juta ton gula konsumsi dan 2 juta ton gula rafinasi dengan bahan baku gula mentah asal impor.

Pragmatisme target 

Dari uraian singkat tentang kinerja empat komoditas pangan pokok dan strategis tersebut, sebenarnya, titik lemah utama upaya pencapaian target-target swasembada selama 10 tahun terakhir ialah minimnya `perubahan teknologi produksi’. Peningkatan produksi pangan tidak banyak didorong perubahan teknologi pertanian dan adaptasi inovasi baru sehingga pertambahan produktivitasnya nyaris stagnan.Kalau pun terdapat peningkatan produktivitas pada padi, jagung, kedelai, dan gula, itu pun hanya karena kebetulan, misalnya kebetulan iklim sedang bersahabat dan musim hujan sedang berpihak pada petani.

Pragmatisme target-target swasembada pangan yang cenderung jangka pendek tersebut membuat aparat birokrasi untuk senantiasa `menggarap’ daratan Jawa, Madura, dan Bali. Selain karena daerah-daerah sentra produksi di Jawa termasuk kategori target-target yang mudah untuk menggenjot produksi kecuali penanggulangan alih fungsi lahan sawah, fakta dominasi Jawa terhadap pangan nasional tidak terbantahkan lagi. Sekitar 38 juta ton padi (52,6%) di Indonesia berasal dari Jawa, demikian juga dengan 10 juta ton jagung (54,5%), 520 ribu ton kedelai (66,9%), dan 1,6 juta ton gula (67,4%) yang berasal dari Jawa.

Jika pragmatisme pemikiran pencapaian target swasembada tersebut yang dikedepankan, pada 5 tahun, pemerintahan baru tidak akan berani ambil risiko untuk langsung menggeser basis produksi pangan ke luar Jawa. Mungkin saja kebijakan konkret di Pulau Jawa akan difokuskan pada pencegahan alih fungsi lahan sesuai dengan amanat UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan serangkaian peraturan pelaksanaannya.

Berbeda halnya jika Pemerintah baru pada Kabinet Kerja ini lebih fokus pada penguatan fondasi kebijakan pangan termasuk penciptaan areal tanah baru dan pencetakan sawah-sawah baru di Luar Jawa.Penguatan fondasi yang dimaksudkan di sini juga termasuk pembenahan dan perbaikan infrastruktur pertanian dan infrastruktur lain yang berhubungan dengan pertanian secara langsung dan tidak langsung.

Tidak ada jalan lain kecuali untuk mencurahkan tenaga dan pikiran untuk memperbaiki dan membenahi infrastruktur pertanian. Infrastruktur pertanian mampu membuat proses perubahan teknologi biologi-kimiawi serta teknologi mekanis yang begitu progresif. Proses tersebut tentunya didukung peningkatan kapasitas petani dan sumber daya manusia pertanian lainnya yang melahirkan inovasi. Pemerintah wajib mengembangkan sistem insentif baru yang berbasis inovasi dan teknologi, mulai dari benih, produksi, dan panenpascapanen.

Read Full Post »

JELANG TRANSISI PEMERINTAHAN

Menyoal Kinerja Ekonomi Pertanian KIB II

Bustanul Arifin, Guru Besar UNILA dan Ekonom Senior INDEF

Bisnis Indonsia, Selasa, 12 Agustus 2014

Pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Agustus 2014 tentang kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II/2014 sebenarnya tidak terlalu jauh dari perkiraan para analis. Ekonomi Indonesia saat ini diperkirakan hanya tumbuh 5,12 persen per tahun, terutama didorong oleh sektor transportasi dan komunikasi 9,53 persen dan sektor keuangan dan jasa perusahaan 6,18 persen. Sektor pertanian hanya tumbuh 3,39 persen, lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2013 yang mencapai 3,54 persen per tahun. Subsektor perkebunan dan perikanan menjadi sumber pertumbuhan yang cukup signfikan, berbeda dengan subsektor kehutanan yang masih tertatih-tatih.

Selama lima tahun terakhir era Kabinet Indonesia Bersatu Kedua (KIB II), laju pertumbuhan pertanian (dalam arti luas) masih selalu di bawah 4 persen per tahun. Kecuali sektor kehutanan, keempat sektor pertanian sebenarnya menunjukkan kinerja yang cukup baik, walaupun masih banyak kendala di lapangan. Angka pertumbuhan sempat menyentuh 3 persen per tahun pada tahun 2010, terutama karena krisis pangan yang bersamaan dengan krisis finansial global, yang sangat berpengaruh pada komoditas andalan ekspor Indonesia seperti kelapa sawti, kelapa, kopi, kakao, karet dan lain-lain.

Dengan kinerja Triwulan II saat ini seperti disebutkan di atas, pertumbuhan sektor pertanian pada 2014 tidak akan jauh dari rentang 3,3 – 3,4 persen karena ekonomi pertanian Indonesia biasanya banyak mengandalkan berkah musim hujan atau musim yang bersahabat. Sektor pertanian Indonesai masih cukup jauh untuk mengandalkan inovasi baru atau perubahan teknologi yang mampu memanipulasi konstrain musiman, misalnya.  Esensinya adalah bahwa, laju pertumbuhan serendah itu masih belum cukup untuk menyerap tambahan lapangan kerja di dalam sektor pertanian sendiri. Apalagi jika ingin diandalkan menjadi salah satu penghela perekonomian pada saat ekonomi global sedang tidak bersahabat seperti sekarang. Simulasi sederhana menunjukkan bahwa jika sektor yang strategis ini ingin dijadikan sebagai employment multiplier (pencipta lapangan kerja baru) dan income multiplier (pengentas masyarakat kemiskinan) terutama di pedesaan, maka sektor pertanian setidaknya perlu tumbuh di atas 4 persen per tahun.

Transformasi Struktural

Pangsa sektor pertanian terhadap perekonomian nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB) pada Triwulan II Tahun 2014 tercatat 14,84 persen, sedangkan sektor industri (manufaktur dan pertambangan) mencapai 34,5 persen.  Selama tiga dasa warsa terakhir, transformasi struktural pereknomian Indonesia juga sudah terjadi, walaupun perlu lebih smooth dan beradab.  Pangsa sektor pertanian telah menurun dari 22 persen pada 1980an, lalu menjadi 17,2 persen pada 1990an, lalu turun menjadi 15,6 persen pada era 2000an dan kini sudah di bawah 15 persen. Sektor industri bergeser agak tidak beraturan, membesar dari 35 persen pada 1990an menjadi 39,8 persen pada 2000an, kemmudian menurun menjadi di bawah 35 persen. Proses deindustrialisasi yang terjadi satu dekade yang lalu belum mampu tertangani secara signifikan dengan strategi hilirasi yang digulirkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu Kedua (KIB II) saat ini.  Minimnya strategi pembangunan Indonesia ekonomi yang terintegrasi dari hulu ke hilir menjadi salah satu faktor dari tidak mulusnya proses transformasi perekonomian.

Dalam hal tenaga kerja, sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja yang terbesar, yaitu sebanyak 39 juta (34,2 persen dari 111 juta tenaga kerja) tahun 2013.  Kemudian menyusul sektor perdagangan 23,7 juta (21,4 persen) dan 14,9 juta (13,4 persen) sebagai penyerap tenaga kerja. Akan teapi, kemampuan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tersebut lebih banyak berasal  dari kegiatan pertanian primer, belum termasuk sektor sekunder dan tersier sepanjang sistem nilai dari hulu sampai hilir. Trend penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian masih amat lambat, sehingga belum memenuhi prinsip-prinsip utama suatu proses transformasi struktural perekonomian yang lebih beradab. Pada tahun 2004, jumlah tenaga kerja sektor pertanian mencapai 40.6 juta atau sekitar 39 persen dari total 104 total angkatan kerja di Indonesia.

Sebenarnya penurunan tenaga kerja di sektor pertanian sudah mulai terjadi, terutama ditunjukkan oleh penurunan jumlah rumah tangga petani (RTP) Indonesia selama 10 tahun terakhir.  Berdasarkan hasil Sensus Pertanian Tahun 2013 (ST 2013), jumlah rumah tangga petani pada 2013 tercatat 26,14 rumah tangga petani (RTP), suatu penurunan sebanyak 5,04 juta RTP dari 31,17 juta RTP pada 2003. Laju penurunan 1,75 persen atau lebih 500 ribu rumah tangga per tahun perlu diinterpretasikan secara hati-hati. Apabila penurunan jumlah RTP itu tidak disertai dengan peningkatan pangsa PDB dan pangsa tenaga kerja sektor industri dan jasa dalam perekonomian Indonesia, maka proses transformasi struktural yang terjadi selama ini lebih bersifat regresif, tidak berkontribusi pada pembangunan ekonomi bangsa.

Pekerjaan Rumah Tim Transisi

Dengan kinerja ekonomi pertanian KIB II seperti di atas, maka pekerjaan rumah Tim Transisi Pemerintahan baru tentu tidak ringan. Pilihan yang harus diambil dalam lima tahun mendatang adalah dua langkah strategi sekaligus, yaitu (1) pengembangan teknologi di sektor pertanian yang diikuti peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja pertanian untuk meningkatkan produktivitasnya, dan (2) peningkatan nilai tambah di luar sektor pertanian, khususnya sektor industri dan jasa yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan sektor pertania. Strategi khusus peningkatan tambah sepanjang nilai tambah komoditas pertanian menjadi hampir mutlak. Untuk itu perlu dibedakan antara strategi yang bersifat jangka pendek-menengah dalam lima tahunan, yang lebih operasional, agar tidak terjadi pengangguran baru yang regresif, dan strategi yang bersifat jangka panjang, untuk melakukan investasi sumberdaya manusia (human investment) yang lebih serius.  Reformasi sistem pendidikan dan pelatihan di tingkat formal, serta sistem pelatihan dan pendampinan yang lebih informal

Esensinya adalah bahwa untuk mencapai pertumbuhan pertanian tinggi dan berkelanjutan yang mampu meningkatkan ketahanan pangan, Indonesia perlu mengandalkan pengembangan teknologi dan inovasi baru. Inovasi dan teknologi baru akan muncul pada masyarakat dengan kualitas sumberdaya manusia yang memadai, yang didukung oleh kapasitas petani dan sumberdaya pertanian. Suatu innovation-driven economy wajib dilandaskan pada kelembagaan riset dan pengembangan (R&D) yang andal dan sistem administrasi dan birokrasi yang mumpuni.  Semoga Pemerintahan baru ke depan mampu melaksanakan perubahan yang bersifat struktural ini.

Read Full Post »

Perunggasan di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Oleh: Prof Dr Bustanul Arifin

Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian UNILA, Ekonom Senior INDEF, dan Professorial Fellow di InterCAFE dan MB-IPB

Majalah Trobos, Jumat, 1 Agustus 2014

Dua tantangan besar yang seakan saling menjebak sedang melanda industri perunggasan Indonesia akhir-akhir ini. Di satu sisi, industri perunggasan masih belum selesai menghadapi tantangan struktural di dalam negeri; dan di sisi lain, industri perunggasan menghadapi tantangan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)atauASEAN Economic Community (AEC) pada 2015.Kegagalan mengelelola tantangan yang bersifat struktural di dalam negeri sudah hampir pasti mempengaruhi dayasaing dari seluruh industri dalam memasuki era MEA yang lebih kompetitif.

Selama empat dasa warsa, industri perunggasan berkembang mengikuti kaidah Revolusi Peternakan, bahwa peningkatan permintaan daging unggas dan produk industri lain mengikut peningkatan pendapatan konsumen atau sering disebut jugademand-driven.  Walaupun tingkat konsumsi daging unggas masih cukup rendah untuk standar negara Asia Tenggara, selama dua dekade terakhir daging dan telur ayam telah menjadi sumber protein cukup murah di Indonesia dan telah semakin terjangkau oleh masyarakat lapisan menengah ke bawah.

Namun demikian, industri perunggasan domestik masih berkutat dengan persoalan fluktuasi harga ayam ras, harga pakan dan dan ayam umur sehari (DOC=day old chick) yang terbawa oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pemerintah pun sampai harus turun tangan denganMenteri Perdagangan menerbitkan surat Nomor 644/M-Dag/SD/4/2014 yang mencoba memperbaiki harga ayam hidup (live bird)agar peternak tak terus merugi. Pengaturan dilakukan dengan mengurangi pasokan melalui himbauan kepada perusahaan pembibitan ayam (breeding farm) untuk memangkas produksi DOC 15 %, dan diikuti pengaturanharga DOC menjadi Rp 3,200 per kilogram, untuk jangka waktu terbatas. Langkah itu dimaksudkan agarpeternak kecil bertahan hidup.

Sebagian peternak skala kecil sebenarnya memiliki ekspektasi tinggi untuk menikmati kenaikan harga ayam menjelang Idul Fitri. Ternyata, ekspektasi itu tidak menjadi kenyataan karena pergerakan harga yang terjadi tidak mampu menutupi tunggakan persoalan karena kenaikan harga input dan faktor produksi lain yang sempat memukul usahanya. Hal tersebut dapat terjadi karena struktur industri perunggasan yang masih jauh dari memadai. Upaya intervensi pemerintah ”satu pukul” seperti itu belum efektif membenahi struktur industri, apalagi jika sampai dibiarkan dan diserahkan kepada mekanisme pasar ala skema neoliberal, yang pasti tidak akan memberdayakan pelaku usaha, terutama peternak kecil.

Industri perunggasan sering dikelompokkan menjadi empat lingkaran (layer) utama, untuk memudahkan klasfikasi. Layer 1 dan 2 ditempat perusahaan agribisnis modern yang memiliki akses produksi dan impor bibit ayam grant parent stock (GPS) danparent stock (PS). Layer 3 adalah peternak skala kecil dan menengah, yang sering kali harus bermitra dengan Layer 1 dan 2 agar keberlangsungan usahanya terjaga. Peternak pada Layer 3 ini jumlahnya sangat banyak dan telah berkontribusi pada pemenuhan daging unggas sampai ke lapisan kelas menengah dan bawah. Layer 4 adalah peternak skala rumah tangga, yang terkadang beternak secara mandiri dan juga harus bermitra dengan peternak skala lebih besar, untuk menjamin kebutuhan bibit dan pakan.

Tantangan industri perunggasan yang bersifat struktural ini nampaknya belum akan mampu dihadapi dengan baik dalam jangka pendek. Pemerintahan baru mendatang wajib fokus pada pembenahan masalah struktural ini, misalnya dengan restrukturisasi industri yang lebih menyeluruh, penerapan aturan yang mengikat,sertareward and punishment yang tegas bagi mereka yang mencoba-coba mencederainya.

****

Tantangan yang berhubungan dengan semakin terbukanya pasar Indonesia pada MEA 2015 menjadi semakin kompleks.  Dampak dari pengaturan harga DOC  “satu pukul” pertengahan tahun 2014 ini telah membuat repot industri perunggasan, baik pada Layer 1 dan 2, apalagi Layer 3 dan 4. Secara teknis, pengurangan pasokan DOC 15 persen ditempuh dengan cara berikut: (1) telur tetas (umur 18 hari) dihancurkan, saat pemindahan dari setter ke mesin hatcher; (2) telur dijual sebagai limbah ke peternakan ikan, sebagai pakan ternak, dan (3) breeding farm diminta “berkorban rugi” dalam jangka waktu 2-3 minggu dengan maksud memberi kesempatan peternak menikmati akses harga DOC dan harga ayam hidup dan karkas yang tinggi.

Namun, tanpa diduga sebelumnya banyak juga breeding farm melepas telur ayam dari parent stock (telur ayam yang sudah dibuahi) ke pasar umum, bersaing dengan telur ayam ras petelur, yang memang tidak perlu dibuahi. Akibat berikutnya, suplai telur meningkat drastis, harga eceran telur sempat turun sampai Rp 12,000/kg, membuat petani/ peternak kembali tidak bergairah. Cerita yang hampir sama juga terjadi pada harga ayam hidup (live bird) yang tidak terlalu meningkat pesat, walau pun pada rentang Ramadhan dan menjelan Idul Fitri. Sampai tanggal 19 Juli 2014, Pusat Informasi Pasar (Pinsar) menyampaikan kisaran harga ayam hidup sebesar Rp 14.000 -16.000 di Sumatera, kecuali di Belitung yang mencapai Rp 23.000. Di Jakarta dan Jawa Barat pada kisaran Rp 15.500 – 16.500, Jawa Tengah berkisar Rp 13.000 – 14.500, Jawa Timur berkisar Rp 14.500 – Rp 16.000, Kalimantan berkisar Rp 16.500 – Rp 20.000 dan Sulawesi Rp 13.000 – Rp 19.000.

Pada tingkat makro, Gabungan Perusahaan Perbibitan Unggas (GPPU), perkiraan produksi DOC Parent Stock (PS) tahun 2014 mencapai 2,5 miliar ekor atau setara 47,2 juta ekor per minggu. Dengan tingkat permintaan DOC sebanyak 45,6 juta ekor per minggu, maka terdapat potensi kelebihan pasokan 1,6 juta ekor per minggu. Kondisi ini pun diperkirakan akan mempengaruhi pasar DOC di dalam negeri dan keberlangsungan hidup peternak kecil, yang amat tergantung pada peternak besar dan breeding farms. Di sisi lain, untuk memproduksi DOC PS sebesar 22,3 juta ekor, Indonesia masih perlu impor Grand Parent Stock (GPS) sebanyak 600 – 650 ribu ekor pada tahun 2014 ini. Hal ini menajdi tantangan tersendiri bagi industri perunggasan di dalam negeri yang masih memiliki tingkat dayasaing bisnis yang tidak lebih baik dari negara tetangga sesama ASEAN.

Gambaran produksi daging ayam pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 3,5 juta ton dengan peningkatan permintaan amat tinggi, mencapai 15,5 persen per tahun menggunakan asumsi tingkat konsmsi sebesar 9,3 kg per kapita per tahun. Dengan pertumbuhan kelas menengah yang amat tinggi, maka pasar daging ayam di Indonesia akan terbuka lebar. Tidak mustahil, industri perunggasan di Thailand dan Malaysia akan segera mengisi tambahan permintaan daging ayam yang demikian tinggi tersebut, mengingat perhatian kebijakan pemerintah dalam peningkatan dayasaing di negara tetangga relatif lebih baik. Persyaratan produk halal sebenarnya tidak terlalu sulit dipenuhi oleh negara tetangga ASEAN karena mereka telah berpengalaman memasok kebutuhan daging ayam di negara-negara Timur Tengah yang beragama Islam.

Apakah industri perunggasan Indonesia tidak mampu mengisi pasar daging ayam di negara tetangga sesama ASEAN?  Dalam era MEA 2015, peluang tentu terbuka lebar dan hal itu sangat mungkin terjadi. Akan tetapi, pengalaman larangan impor tahun 2005 dari Singapura dan Malaysia ketika Indonesia terkena wabah flu burung, seharusnya menjadi pelajaran tersendiri. Banyak negara tetangga ASEAN tidak mau kompromi dengan standar keamanan pangan di dalam negerinya, karena keselamatan jiwa manusia adalah prioritas pertama. Produk unggas dari Indonesia seharusnya mampu menembus pasar global, setidaknya menembus pasar tunggal di tingkat ASEAN, apabila perhatian untuk meningkatkan dayasaing industri dilakukan secara menyeluruh.

Sebagai penutup, dua tantangan industri perunggasan dalam konteks struktur industri dan budaya bersaing atau tingkah laku berdayasaing seharusnya menjadi pekerjaan rumah baru bagi Presiden baru Indonesia. Pemerintah perlu menghadapi tantangan itu dan membenahi secara bahu-membahu bekerja bersama akademisi dalam bidang peternakan, pengampu kepentingan (stakeholders) industri perunggasan, sektor swasta besar dan peternak skala kecil dan menengah, secara masyarakat luas sebagai konsumen produk peternakan: daging ayam, telur, dan produk turunan lainnya. Semangat bekerja bersama seharusnya memiliki energi positif yang lebih besar.

Read Full Post »

Harapan Kedaulatan Pangan pada Presiden Baru

Prof. Dr. Bustanul Arifin

Guru Besar UNILA, Ekonom Senior INDEF, Professorial Fellow di MB-IPB

Debat terakhir calon presiden dan wakil presiden yang mengangkat tema besar “Pangan, Energi dan Lingkungan” berlangsung lancar, menarik dan cenderung agak panas. Kedua pasang calon sama-sama serius terhadap kedaulatan pangan dan energi dan berupaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Berhubung begitu luasnya tema debat, sedangkan waktu yang tersedia amat terbatas, maka kedua pasang calon tidak secara leluasa menguraikan visi-misi dan strateginya. Suasana debat yang menjurus panas juga mengakibatkan banyak isu-isu besar pada ketiga bidang strategis tersebut tidak terbahas tuntas. Walau bagaimana pun, masyarakat menaruh harapan besar pada Presiden baru untuk mampu membawa Indonesia mencapai kedaulatan pangan dan energi serta mencapai derajat pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam bidang pangan, calon presiden mendatang berupaya mencapai kecukupan pangan, keterjangkauan pangan, diversifikasi pangan dan perbaikan kualitas gizi serta langkah mitigasi agar tidak terjadi penurunan kualitas sumber daya alam dan kapasitas sektor Pertanian secara umum. Pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa akan menambah sawah baru sebanyak 2 juta hektare mengingat laju konversi sawah mencapai 60.000 hektare per tahun, sedangkan pasangan Joko Widodo -Jusuf Kalla akan meningkatkan produksi dan produktivitas pangan dan pertanian, menyediakan benih, pupuk dan infrastruktur irigasi.

Kedua pasang juga bermaksud menanggulangi krisis energi dan mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang telah membebani anggaran negara. Pasangan Prabowo-Hatta fokus pada peningkatan produksi energi, pengurangan impor BBM, diversifikasi energi ke arah energi baru dan terbarukan serta penghematan konsumsi energi. Jokowi-Kalla akan memperbaiki sistem energi melalui pencapaian bauran energi yang lebih seimbang, konversi minyak bumi ke gas untuk rumah tangga dan transportasi (atau di dapur dan di kendaraan), serta pengembangan transportasi umum.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Prabowo-Hatta mengedepankan strategi banyak jalur, terutama pendidikan dan investasi modal manusia untuk menanamkan pengertian yang lebih terintegrasi tentang pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup dan mempersiapkan transisi strategi millennium development goals (MDGs) ke arah sustainable development goals (SDGs) pasca 2015. Jokowi-Kalla juga menekankan pada sinergi ketiga elemen pembangunan berkelanjutan, yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, pemanfaatan teknologi, dan inovasi baru untuk meningkatkan produktivitas pangan, sehingga tidak harus terlalu banyak mengonversi hutan untuk sektor pertanian dan kegunaan lain.
Terkesan Teoretis

Sampai tahap ini, bahkan sampai pada tahap pendalaman visi-misi dan strategi, kedua pasang calon masih terkesan agak teoretis dan normatif, karena ketiga bidang penting “Pangan, Energi, dan Lingkungan” merupakan tema berat dan kompleks yang mensyaratkan pemahaman substansi, penguasaan materi dan pengalaman lapangan yang memadai. Masyarakat pantas memberikan apresiasi tinggi kepada keempat putra terbaik bangsa yang dimiliki Indonesia saat ini atas penjelasan yang tegas dan lugas.

Namun, kedua pasang calon presiden dan wakil presiden mulai terlibat debat serius – menjurus ke debat kusir -ketika materi debat sampai pada impor pangan (dan minyak bumi) karena dikaitkan dengan fenomena mafia impor yang disinyalir mewarnai ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir.Masyarakat secara kasat mata mampu melihat dan menilai bahwa impor beras yang mencapai 2,7 juta ton pada tahun 2012 pasti bukan hanya anomali iklim atau lonjakan konsumsi beras oleh orang asing semata, tapi terdapat persoalan substansial dalam sistem produksi beras dan pangan umumnya yang harus segera dibenahi.

Benar bahwa pada tahun 2013 Indonesia tidak ada impor beras kualitas medium karena Perum Bulog memang ditargetkan untuk tidak melakukannya. Namun, ketika kemudian ditemukan impor beras medium yang tercampur beras kualitas premium yang sempat menghebohkan itu, maka masyarakat pun telah semakin paham bahwa peluang dan rente ekonomi dari impor beras ini memang cukup besar. Sejak tahun 2010, harga eceran beras di Indonesia selalu lebih tinggi dari harga beras rata-rata di pasar internasional.

Pada tahun 2014 ini, Indonesia kemungkinan akan kembali mengimpor beras karena angka ramalam (aram) produksi beras turun 2 persen menjadi 69,9 juta ton gabah kering giling (GKG) dan produksi jagung turun 4,5 persen menjadi 18,5 juta ton pipilan kering. Fnomena El-Nino pada tahun 2014 yang akan melanda Indonesia pada Agustus-September diperkirakan akan menurunkan produksi pangan secara signifikan. Impor daging sapi sekitar 100.000 ton sejak tahun lalu dan belum mampu menurunkan harga eceran daging sapi di pasar tradisional dapat dianggap memadai bahwa sistem produksi dan sistem perdagangan dan distribusi di dalam negeri masih bermasalah. Singkatnya, kedaulatan pangan hanya dapat terwujud apabila presiden mendatang mampu melakukan perbaikan menyeluruh tentang governance kebijakan ekonomi pangan.

Catatan penting lain yang perlu disampaikan adalah bahwa kedua pasang calon presiden alpa tidak menyebutkan potensi sektor perikanan sebagai sumber pangan protein hewani dan sektor hortikultura sebagai sumber vitamin yang amat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sektor perikanan telah terbukti sebagai tambang devisa yang amat berharga dan posisi Indonesia sebagai benua maritim terbesar di dunia tentu menjadi sesuatu yang terlalu besar untuk dilupakan begitu saja. Pangan yang berasal dari buah, sayuran, dan fitofarmaka (tanaman obat) adalah sumber pangan fungsional yang akan sangat berharga dan menjadi tren konsumsi masa mendatang.

Aspek gizi masyarakat dan kecukupan protein ini merupakan salah satu dimensi paling krusial bagi pangan masa depan. Kedaulatan pangan tidak hanya berurusan dengan keseimbangan supply dan demand pangan saja, tapi jauh lebih strategis dari itu, yaitu menyangkut status gizi masyarakat, terutama bayi dan anak di bawah lima tahun (balita), yang akan menentukan masa depan dan daya saing Indonesia.

Presiden Indonesia ke depan perlu paham bahwa balita yang menderita gizi kurang masih 18%, yang menderita pendek (stunting) masih 35%, dan yang kurus masih 13%. Mereka inilah yang mengisi pasar kerja pada 20 tahun mendatang. Masyarakat amat berharap bahwa presiden baru mampu menanggulangi persoalan pangan dan gizi yang amat substansial tersebut. Di sinilah amanat sustainable development goals (SDGs) yang menjadi tugas presiden baru.

Read Full Post »

Older Posts »