Feeds:
Posts
Comments

Archive for October, 2015

Pembangunan Sumberdaya Manusia Pertanian

Bustanul Arifin

Majalah Gatra, 14 Oktober 2015

Sensus Pertanian 2013 (ST 2013) telah dilakukan dan hasilnya pun sebagian besar telah diumumkan.  Namun, analisis komprehensif  hasil ST 2013 tersebut belum banyak dilakukan, sehingga belum menjadi bahan rujukan dan perubahan kebijakan pertanian dan pembangunan ekonomi umumya. Salah satu temuan yang cukup penting dari ST 2013 adalah jumlah rumah tangga petani (RTP) tercatat 26,14 juta rumah tangga, atau terjadi penurunan 5,04 juta RTP dari 31,17 juta RTP pada 2003. Laju penurunan 1,75 persen atau 500 ribu rumah tangga per tahun perlu diinterpretasikan secara hati-hati, terutama jika dimaksudkan untuk merumuskan strategi pengembangan sumberdaya manusia (SDM) pertanian.

Jumlah petani yang menguasai lahan setengah hektare atau kurang (sering disebut petani gurem) menurut ST2013 paling banyak berada di Pulau Jawa, yaitu 10,2 juta rumah tangga petaani, disusul Sumatera 1,8 juta, dan Bali dan Nusa Tenggara 900 ribu rumah tangga. Petani gurem di Sulawesi dan Kalimantan cukup kecil, yaitu masing-masing 640 ribu dan 280 ribu rumah tangga. Interpretasi dari penurunan jumlah petani gurem ini dapat bermacam-macam, tergantung sudut pandang yang diambil. Tapi, hal yang hampir pasti adalah bahwa karena sebagian besar petani gurem tersebut berada di Jawa (70 persen), maka hanya 30 persen dari seluruh petani di Jawa yang dapat dikatakan berkecukupan dan tidak terjerat kemiskinan

Apabila terdapat ancaman penurunan produksi dan produktivitas pangan dan pertanian karena faktor perubahan iklim, gagal panen, bencana alam, atau karena persoalan teknis budidaya, maka para petani gurem di Jawa ini akan rentan sekali menjadi jatuh miskin.  Proses pemiskinan petani seperti ini dapat berimplikasi sangat luas, baik secara ekonomi, politik dan sosial kemasyarakatan, apalagi disertai perubahan kepemilikan dan alih fungsi lahan pertanian.

Sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja yang terbesar, yaitu sebanyak 39 juta atau 34,2 persen dari 111 juta tenaga kerja di Indonesia.  Lalu, menyusul sektor perdagangan 23,7 juta (21,4 persen) dan sektor industri 14,9 juta (13,4 persen) sebagai penyerap tenaga kerja. Akan teapi, kemampuan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tersebut lebih banyak berasal  dari kegiatan pertanian primer, belum termasuk sektor sekunder dan tersier sepanjang sistem nilai dari hulu sampai hilir. Trend penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian masih amat lambat, sehingga belum memenuhi prinsip-prinsip utama proses transformasi struktural perekonomian yang lebih beradab. Sebagai perbandingan, pada tahun 2004, jumlah tenaga kerja sektor pertanian mencapai 40,6 juta atau 39 persen dari total 104 total angkatan kerja.

Dalam ST2013, rumah tangga petani (RTP) didefinisikan sebagai “rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah, dalam hal ini termasuk jasa pertanian”.  Apabila penurunan jumlah RTP itu berhubungan dengan meningkatnya jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor industri dan jasa, maka transformasi struktural berada pada jalur yang benar. Sebaliknya, jika penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan jasa sangat lambat, maka proses pembangunan ekonomi dikatakan bersifat regresif dan involutif.  Pola pembangunan ekonomi yang demikian bahkan menghasilkan tambahan pengangguran dan insiden kemiskinan, serta ketimpangan pendapatan.

****

Untuk membahasnya secara lebih komprehensif, penurunan pangsa sektor pertanian terhadap perekonomian nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB) juga perlu dianalisis. Semester pertama tahun 2015, pangsa sektor pertanian terhadap PDB tercatat 14,5 persen, sektor industri (manufaktur dan pertambangan) mencapai 34,5 persen.  Pangsa sektor pertanian telah menurun dari 22 persen pada 1980an, menjadi 17,2 persen pada 1990an, turun menjadi 15,6 persen pada 2000an dan kini di bawah 15 persen. Sektor industri bergeser agak tidak beraturan, membesar dari 35 persen pada 1990an menjadi 39,8 persen pada 2000an, kemmudian menurun menjadi di bawah 35 persen.  Fenomena menurunnya pangsa sektor industri (dan meningkatnya pangsa sektor jasa) terjadi terlalu dini, kapasitas sektor industri belum terpakai seluruhnya, sehinnga kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tergolong rendah. Minimnya strategi pembangunan Indonesia ekonomi yang terintegrasi dari hulu ke hilir menjadi salah satu faktor dari tidak mulusnya proses transformasi struktural perekonomian Indonesia.

Dalam teori ekonomi, penurunan pangsa sektor pertanian dan peningkatan pangsa sektor industri dan jasa sebenarnya merupakan proses alamiah saja dari suatu pembangunan ekonomi. Penurunan pangsa PDB dan pangsa tenaga kerja pertanian dapat dilihat sebagai push factor dan pull-factor. Push-factor berkonotasi negatif, karena menunjukkan adanya kemiskinan di sektor pertanian dan pedesaan. Pull-factor berkonotasi positif karena sektor non-pertanian lebih atraktif bagi tenaga kerja pedesaan (pertanian) yang memiliki keterampilan.  Apabila push-factor yang lebih dominan, maka sektor pertanian dapat dikatakan telah menanggung beban tenaga kerja yang terlalu berat. Akibatnya adalah bahwa produktivitas dan pendapatan petani menjadi rendah.  Hal ini menjadi salah satu sebab tidak tertariknya generasi muda untuk masuk dan bekerja di sektor pertanian. Belum lagi fakta bahwa sekitar 72 persen pekerja di sektor pertanian hanya berpendidikan SD ke bawah.

Strategi pengembangan SDM pertanian tentu tidak sederhana, tidak dapat lagi mengandalkan sentralisasi sistem penyuluhan pertanian seperti masa lalu. Sistem pendidikan penyuluh dan pendamping petani kini tidak lagi kompatibel dengan falsafah otonomi daerah saat ini.  Beberapa hal berikut mungkin dapat dipertimbangkan:

Pertama, menata ulang seluruh sistem pengembangan SDM pertanian, mulai dari tingkat petani, petani maju, sampai birokrat pertanian di Tingkat Pusat, Provinsi dan Daerah. Pilihan acuan yang digunakan dapat dimulai dengan visi perubahan teknologi dan inovasi baru di bidang pertanian. Adopsi varietas baru padi unggul oleh petani kini memerlukan waktu 7-10 tahun, karena tidak efektifnya peran penyuluh pertanian lapang dan sistem penyuluhan pertanian secara umum. Indonesia memerlukan waktu 10-15 tahun untuk mencapai titik tertinggi (40-50 %), sebagaimana pada kasus adopsi varietas unggul Ciherang yang di-release pada tahun 2000.

Kedua, integrasi pengembangan SDM pertanian dengan perguruan tinggi setempat, yang pasti memiliki kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan-pengajaran, penelitian-publikasi dan pengabdian masyarakat.  Melalui penelitian mendalam, perguruan tinggi “memproduksi” ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat diaplikasikan di dunia nyata.  Terlalu mahal biaya sosial-ekonomi-politik yang ditanggung bangsa ini jika hasil penelitian dan inovasi baru di perguruan tinggi tidak dapat diterapkan dan dimanfaatkan oleh petani.  Pertanian Amerika Serikat (AS) maju dan berkembang dan petani AS amat sejahtera karena keterpaduan strategi pendidikan tinggi dengan pelayanan penyuluhan (extension services).  Ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perguruan tinggi AS juga ikut maju dan menguasai dunia karena pendidikan dan penelitiannya berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

Ketiga,  pengembangan SDM pertanian perlu bervisi pemberdayaan dan pendampingan secara spartan dan konsisten. Hal ini merupakan representasi kehadiran negara pada segenap persoalan lapangan yang dihadapi petani, apalagi jika Pemerintah memiliki tujuan dan target tertentu, misalnya untuk mencapai swasembada pangan atau kedaulatan pangan. Untuk itu perlu dibedakan antara strategi yang bersifat jangka pendek-menengah dalam lima tahunan, yang lebih operasional, dan strategi yang bersifat jangka panjang, untuk melakukan investasi sumberdaya manusia (human investment) yang lebih serius.

Prof. Dr. Bustanul Arifin, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian UNILA, Ekonom Senior INDEF dan Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI)

 

Read Full Post »

Soal Impor Beras 1,5 juta Ton

Bustanul Arifin

Kompas, Sabtu 3 Oktober 2015

Rencana impor beras sebesar 1,5 juta ton yang disampaikan Wakil Presiden M Jusuf Kalla di Dubai, saat transit dalam perjalanan ke Amerima Serikat (Kompas, 25 September 2015), sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Para analis dan ekonom pertanian telah memperkirakannya jauh-jauh hari, terutama setelah kualitas data produksi semakin sulit diverifikasi. Dampak dari buruknya akurasi data tentu tidak hanya pada kredibilitas kebijakan, tapi jauh sampai pada kesejahteraan petani dan masyarakat umum. Tulisan ini menjelaskan tafsir kebijakan dari rencana impor beras tersebut, setidaknya meliputi akurasi data estimasi produksi, asimetri informasi harga dan struktur pasar beras dalam negeri, dan inkonsistensi kebijakan perberasan secara umum.

Pertama, data produksi memerlukan kalibrasi dan rekalibrasi, setidaknya dengan data konsumsi.  Pada awal Juli 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan secara resmi bahwa angka ramalan pertama (aram 1) produksi padi tahun 2015 mencapai 75,55 juta juta ton gabah kering giling (GKG), atau mengalami peningkatan 6,65 persen dibandingkan produksi pada 2014 yang mencapai 70,8 juta ton.  Angka tersebut setara dengan 41 juta ton beras. Jika angka konsumsi beras sebesar 114,12 kg per kapita per tahun, maka total konsumsi beras untuk 253 juta penduduk berkisar sekitar 30 juta ton. Artinya, Indonesia seharusnya telah mencapai target surplus beras lebih 10 juta ton, suatu overestimasi yang sulit diverifikasi. Dengan metodologi estimasi yang sama-sama fragil, tahun 2014 pun Indonesia mengalami surplus 8,8 juta ton, tahun 2013 surplus 9,5 juta ton dan seterusnya ke belakang. Seandainya surplus beras itu benar adanya, stok beras yang dikasai Perum Bulog, yang beredar di tengah masyarakat, dan yang dijadikan stok tahun berjalan (carry-over stock), seharusnya amat besar.

Fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan adalah bahwa estimasi data produksi padi, jagung dan kedelai dilakukan bersama oleh BPS dan Kementerian Pertanian. Angka produksi adalah perkalian data produktivitas (ton/hektare) dengan luas panen (hektare).  Data produktivitas adalah adalah aproksimasi sampel lahan petani 2,5 x 2,5 meter (ubinan) yang dilakukan petugas lapangan BPS bekerja sama dengan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pertanian Tanaman Pangan atau dengan Penyuluh Pertanian Lapang (PPL).  Data luas panen diperoleh bukan dari pengukuran, tapi dengan metode kira-kira sejauh mata memandang (eye estimate) menggunakan sistem blok pengairan, dan lain-lain. Bias data dapat terjadi pada metode ubinan yang tidak bebas dari sampling error dan non-sampling error, maupun pada metode eye estimate yang tidak lepas dari kepentingan politik dan birokrasi. Apalagi sistem pelaporan data dari lapangan akhir-akhir ini telah melibatkan petugas yang tidak memiliki kompetensi khusus melakukan pengukuran variabel produksi pangan.

Solusi yang dapat ditempuh adalah bahwa data produksi perlu dikalibrasi dengan data konsumsi beras yang menunjukkan penurunan secara perlahan tapi pasti. Hasil Susenas menunjukkan bahwa konsumsi beras langsung tahun 2014 telah menurun menjadi 85,04 kg/kapita, menurun dari 90,10 kg/kapita pada tahun 2011.  Konsumsi beras oleh rumah makan dan industri makanan-minumam menurun menjadi 19,32 kg/kapita pada tahun 2014 (dari 20,51 kg/kapita pada tahun 2011). Ditambah konsumsi beras di hotel, restoran, dan lain-lain, sehingga tingkat kondumsi beras pada tahun 2014 hanya tercatat 114,13 kg/kapita, suatu angka yang cukup relaistis dibandingkan dengan angka 139,15 kg/kapita yang selama ini digunakan.  Langkah rekalibrasi boleh juga dilakukan dengan data hasil audit lahan sawah dan hasil  pendatataan industri penggilingan padi (pipa), walau survai tidak dilakukan setiap tahun.

Kedua, pasar beras di dalam negeri masih diliputi asimetri informasi harga dan struktur pasar yang jauh dari prinsip-prinsip persaingan sempurna. Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa harga eceran beras premium di pasar dalam negeri per 25 September masih cukup mahal Rp 10.280 per kilogram. Harga itu hampir dua kali lipat dari harga beras internasional untuk kualitas sejenis (Thailand 25% broken) yang tercatat US$ 362/ton atau sekitar Rp 5.430 per kilogram atau bahkan kualitas lebih baik (Vietnam 5% broken) yang tercatat US$ 340.1 atau sekitar Rp 5.100.  Sementara itu, harga jual gabah petani masih cukup “murah” Rp 4,100 per kilogram, walau lebih mahal dibandingkan harga referensi pembelian pemerintah (HPP) Rp 3,700 per kilogram gabah kering panen (GKP) dengan kadar air 25 persen dan kadar hampa/kotoran 25 persen maksimum. Perbedaan harga yang begitu besar antara harga internasional dan harga dalam negeri dan antara harga tingkat konsumen dan harga tingkat produsen adalah persoalan asimetri informasi yang perlu mendapat perhatian memadai.

Pada saat musim paceklik atau pada saat petani sedang menjadi konsumen beras, harga eceran beras di dalam negeri terlalu mahal sehingga sulit dijangkau oleh petani, terutama mereka yang berada pada kelompok miskin. Pemerintah merasa perlu untuk membantu kelompok pra-sejahtera melalui paket kebijakan ekonomi tanggal 9 September 2015 untuk menambah penyaluran beras untuk keluarga pra-sejahtera (sekarang bernama ”rastra”, perubahan dari raskin) sampai bulan ke-13 dan ke-14. Jumlah stok beras yang dikuasai Bulog saat ini sekitar 1,5 – 1,7 juta ton, suatu jumlah yang tidak terlalu aman, jika untuk mengantisipasi lonjakan harga eceran beras pada November, Desember dan Januari 2016 karena dampak kekeringan El-Nino. Indeks El-Nino yang saat ini telah mencapai 1,8 derajat Celcius (atau kategori moderat), masih mungkin akan naik, jika sampai akhir Oktober belum turun hujan secara normal.

Solusi yang dapat ditempuh adalah dengan mempertegas penugasan negara kepada Perum Bulog untuk melakukan pengadaan gabah dan beras dalam negeri, tidak secara ad hoc, tapi lebih permanen. Kewajiban pelayanan publik (PSO) bagi Bulog tidak hanya sebatas penambahan anggaran untuk Rastra, tetapi pada fleksibilitas pembelian gabah petani. Bulog tidak boleh kalah gesit dengan para tengkulak yang telah menjalankan fungsi door-to-door mencari gabah petani sampai ke pelosok, terkadang menunggu di pinggir pematang sawah.  Pemerintah juga perlu lebih tegas untuk segera mendirikan kelembagaan Badan Pangan Nasional (BPN), sebagaiana amanat Pasal 126-129 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Ketiga, rencana impor beras 1,5 juta ton dari Thailand, Vietnam dan Myambar pada akhir tahun ini adalah satu lagi bukti inkonsistensi kebijakan perberasan nasional. Apa pun alasannya, kredibilitas kebijakan pemerintah telah dipertaruhkan, walaupun Anggaran Kementerian Pertanian pada tahun 2015 telah ditambah dua kali lipat, menjadi Rp 32,7 Triliun.  Tambahan anggaran sebanyak itu untuk rehabilitasi jaringan irigasi tersier 1,1 juta hektar lahan Rp 1,32 triliun, pengadaan benih untuk 12 ribu hektar lahan tebur Rp 1,18 trilun, bantuan pupuk untuk 3,6 juta hektar padi dan jagung  Rp 2,33 triliun dan lain-lain.  Rehabilitasi jaringan irigasi dan pencetakan sawah baru dan ekspansi areal panen di luar Jawa seharusnya mendapat prioritas, apabila aspek resilensi, mitigasi risiko dan pemerataan pembangunan dijadikan pertimbangan. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa pada keadaan normal, tambahan anggaran untuk investasi di infrastruktur dan proyek fisik lain baru akan memperlihatkan hasil pada tahun ketiga.

Sebagai penutup, rencana impor beras perlu dilihat sebagai alternatif terakhir dan tidak sebagai suatu rutinitas kebijakan, apalagi sampai terjadi adiksi. Fenomena ketergantungan impor kedelai seharusnya dijadikan pelajaran amat berharga, bahwa suatu sistem produksi yang mapan pun dapat roboh dan rusak hanya karena godaan harga murah kedelai impor dari Amerika Serikat.  Kesejahteraan petani Indonesia dan masyarakat umum tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada pasar pangan global, apalagi pasar yang terdistorsi.

Prof. Dr. Bustanul Arifin, Guru Besar UNILA, Ekonom Senior INDEF, Ketua Forum Masyarakat Statistik (FMS)

 

Read Full Post »

Deregulasi dan Ancaman Swasembada Sapi

Bustanul Arifin

Bisnis Indonesia, Rabu, 23 September 2015

Pada 9 September 2015, pemerintah mengumumkan kebijakan ekonomi melalui paket deregulasi, debirokratisasi dan kepastian hukum, salah satunya memuat kemudahan impor pangan, termasuk sapi hidup, bakalan, dan daging beku. Dengan argumen mencegah dampak inflatoir dari kenaikan harga daging sapi, pemerintah seakan mendorong kemudahan impor sapi dan daging, walau harus mengorbankan target-target strategis untuk mendukung kedaulatan pangan. Pemerintah mungkin trauma terhadap lonjakan harga daging sapi sampai Rp130.000 per kilogram, tanpa mencoba menelusuri salah satu proses pembentukan harga dan struktur pasar daging sapi yang jauh dari persaingan sempurna.

Pada Agustus lalu, ‘kuota’ impor daging sapi diturunkan menjadi 50.000 ton, sambil berupaya menggenjot produksi daging domestik. Tidak sampai beberapa lama, para importir daging mulai beraksi, para pedagang bakso dan pangan berbasis daging sapi turut serta melakukan demonstrasi menuntut penurunan harga daging sapi.

Pemerintah akhirnya sepakat untuk memberikan izin impor tambahan sapi hidup dan sapi bakalan 300.000 ton setara daging. Pada saat yang sama Perum Bulog juga diberikan kewenangan untuk melakukan impor sapi hidup dan daging sapi, dengan pertimbangan untuk berkontribusi pada stabilitas harga pangan.

Para analis cenderung semakin skeptis terhadap paket kebijakan yang baru, jika komunikasi dan integrasi pengampu kepentingan bidang perdagangan tidak berjalan baik dengan pengampu kepentingan bidang pertanian dan peternakan.

Berbeda dengan target swasembada padi, jagung dan kedelai (pajale), target swasembada daging sapi hanya sayup-sayup terdengar.

Pada masa Kabinet Kerja, target swasembada daging sapi tidak secara eksplisit disampaikan secara resmi. Mungkin saja, Kabinet Kerja sekarang ini tidak ingin mengulang kesalahan yang telah diperbuat pada masa Kabinet Indonesia Bersatu.

Sampai akhir 2014, swasembada daging sapi tidak tercapai, bahkan impor sapi dan daging sapi Indonesia mencapai 46%, disertai persoalan governansi kebijakan yang serius dan berujung di meja hijau.

Pada dokumen resmi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, Kabinet Kerja menetapkan target produksi daging sapi 755.000 ton pada 2019, atau mencapai pertumbuhan 10,8% per tahun.

Target produksi sebesar itu tentu amat optimistis. Namun, sampai sekarang belum banyak diketahui terobosan program atau strategi peningkatan produksi daging sapi yang diperkirakan mampu mencapai target pertumbuhan itu.

Secara umum, sektor peternakan sebenarnya cukup prospektif, setara dengan sektor perikanan, andalan sumber pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas. Pangsa peternakan terhadap sektor pertanian 12,60%, sedangkan pangsa perikanan terhadap sektor pertanian 22,26%.

Sementara itu, pangsa sektor pertanian terhadap PDB Indonesia semakin turun menjadi 14,92%, suatu tanda-tanda transformasi struktural yang alamiah saja. Sektor peternakan dicirikan dengan suatu proses demand-driven, bahwa perkembangannya lebih banyak dipicu oleh meningkatnya pendapatan masyarakat atau semakin membaiknya perekonomian.

Di dalam literatur ekonomi pembangunan, fenomena yang terjadi di sektor peternakan sering disebut Revolusi Peternakan (Livestock Revolution) karena karakter demand-driven itu.

Selama dua dasawarsa terakhir, baik ternak besar (ruminansia atau kaki empat), maupun unggas (ayam, bebek dll.) berkembang pesat. Pada 2014, produksi daging sapi tercatat 540.000 ton menurut data Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

Akan tetapi, Asosiasi Feedlodter Indonesia (Apfindo) menyampaikan estimasi bahwa produksi daging sapi pada 2014 hanya 400.000 ton. Apabila konsumsi daging sapi 590.000 ton, maka impor sapi hidup pada 2014 tercatat 700.000 ekor atau 120 ribu ton setara daging, dan impor daging beku 140.000 ton.

Namun demikian, berdasarkan Sensus Pertanian 2013, jumlah peternak saat ini mencapai 4,6 juta rumah tangga, dengan skala kepemilikan ternak 2-3 ekor, sekitar 99% skala rakyat ini umumnya memiliki karateristik: jarak melahirkan 18 -21 bulan, dari kondisi ideal 14 -16 bulan. Angka kebuntingan pada ternak lokal 56%, dari kondisi ideal 70%.

Angka kematian pedet masih cukup tinggi, sekitar 5%-10%, sampai terdapat kecurigaan bahwa kebijakan inseminasi buatan (IB) menggunakan semen simental dan limosin mengakibatkan populasi ternak lokal yang telah teradaptasi dengan lingkungan Indonesia justru menurun.

Kinerja produksi dan reproduktivitas, serta adopsi teknologi IB, pakan, dan kesehatan hewan belum dapat berkembang penuh, atau hanya mencapai 35% dari betina produktif.

Pada masa administrasi sebelumnya, pernah dilakukan Pendataan Sapi, Sapi Perah dan Kerbau (PSPK) 2011. Hasilnya, populasi sapi dan kerbau 16,7 juta ekor, terdiri dari populasi sapi potong 14,8 juta; sapi perah 597.200 dan kerbau 1,3 juta.

Kemudian, hasil sementara Sensus Pertanian (ST 2013) menunjukkan bawa populasi sapi dan kerbau hanya 14,2 juta ekor atau turun 2,5 juta ekor dari PSPK 2011. Perubahan populasi ternak yang menurun drastis tersebut jelas merupakan fenomena ‘salah signal’, bahwa kenaikan harga eceran daging sapi, justru menjadi insentif untuk meningkatkan pemotongan sapi, sampai pada stok pejantan, betina produktif, dan bahkan sapi perah.

Kebijakan peternakan yang lebih liberal belum tentu memberikan insentif yang benar kepada para peternak untuk meningkatkan produksi dan reproduktivitasnya. Pembukaan kran impor yang lebih lebar belum tentu membawa kemajuan bagi sektor peternakan secara umum.

Hasil analisis ST 2013 menunjukkan bahwa dengan skenario yang realistis, swasembada daging sapi baru akan tercapai pada 2024. Oleh karena itu, beberapa hal berikut perlu diperhatikan untuk membantu percepatan swasembada daging sapi.

Pertama, penyediaan sapi bakalan, daging sapi dan kerbau lokal yang bersumber dari usaha ternak berkelompok atau kandang komunal, yang mulai tersebar di Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu berkontribusi pada pembangunan pedesaan dan penyerapan lapangan kerja yang lebih produktif.

Kedua, pengaturan stok daging sapi dan kerbau dalam negeri, melalui perbaikan basis data stok aktif sapi potong siap dikonsumsi, serta pengembangan metodologi estimasi stok setara binatang.

Ketiga, penyediaan sapi bakalan melalui pengembangan breeding farm secara sistematis dengan landasan akademik yang memadai. Langkah ini seharusnya mampu berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan reproduktivitas ternak sapi lokal.

Keempat, program kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) tetap perlu diteruskan. Hal lain yang perlu dicatat adalah bahwa Program KUPS saja tidak akan memadai, tanpa program pendampingan secara spartan dan
pengawalan lapangan.

Kelima, pembenahan keseriusan dan perhatian sektor perbankan dalam melaksanakan penyaluran KUPS aggar tepat sasaran, efisien dan bekerjasama lebih erat dengan petugas teknis peternakan.

*) Prof. Dr. Bustanul Arifin, Guru Besar Universitas Lampung, Ekonom Senior INDEF,  Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi)

Read Full Post »

Memperbaiki Kualitas Data Pangan

Bustanul Arifin

Guru Besar Universitas Lampung Ekonom Indef,Ketua Forum Masyarakat Statistik

Media Indonesia, Kamis 20 Agustus 2015

GEBRAKAN pertama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk memperbaiki kualitas data ekonomi pangan sebenarnya perlu disambut dengan baik.  Data ialah pangkal dari semua kebijakan publik di mana pun di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Bayangkan, jika sesama lembaga negara harus bersilang pendapat tentang data resmi pemerintah, kualitas kebijakan pasti akan terpengaruh.

Momentum perbaikan yang telah digulirkan pemerintah tidak boleh hilang begitu saja karena sulit sekali menemukan momentum yang tepat seperti sekarang. Menteri baru, semangat baru, dan gairah baru seharusnya lebih dari cukup untuk memperbaiki kualitas data ekonomi pangan.
Salah satu penyebab kontroversi keputusan perlu-tidaknya impor sapi, impor jagung, atau bahkan klaim tentang surplus beras yang lebih dari 10 juta ton ialah kualitas data dan estimasi produksi dan konsumsi komoditas strategis itu ternyata jauh dari memadai.

Benar bahwa semuanya ialah estimasi atau aproksimasi dari kenyataan yang sebenarnya. Akan tetapi, estimasi yang bersumber dari pengukuran umumnya lebih akurat jika dibandingkan dengan data yang bersumber dari asumsi. Jika asumsi yang digunakan cukup jauh dari kondisi yang sebenarnya, tentu estimasi yang dihasilkan akan bias.

Apalagi, jika metodologi yang digunakan untuk menghasilkan estimasi itu telah terkesan kedaluwarsa (obsolete) karena keengganannya untuk mengaplikasikan temuan baru, inovasi baru, dan hasil penelitian baru yang diperoleh dari proses panjang dengan metodologi yang ketat dan teruji secara akademik.

Harusnya surplus

Data ekonomi pangan di Indonesia sebagian bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebagian lagi bersumber dari Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah. Penjelasan kasus data beras itu seharusnya menjadi perhatian serius.

Pada 1 Juli lalu BPS mengumumkan secara resmi bahwa angka ramalan pertama (aram I) produksi padi pada 2015 diperkirakan mencapai 75,55 juta ton gabah kering giling (GKG), atau mengalami peningkatan 6,65% jika dibandingkan dengan produksi pada 2014 yang mencapai 70,8 juta ton. Angka tersebut setara dengan 40 juta ton beras, dengan angka konversi 0,57. Jika angka konsumsi beras sebesar 114,12 kg per kapita per tahun, total konsumsi beras untuk 253 juta penduduk berkisar sekitar 30 juta ton. Artinya, Indonesia seharusnya telah mencapai target surplus beras 10 juta ton.

Fakta yang terjadi ialah sampai Juni 2015, Indonesia telah melakukan impor beras sekitar 50 ribu ton walau sering dibantah hanya sebagai beras premium atau beras untuk penderita diabetes yang tidak diproduksi di Indonesia. Estimasi data produksi padi, jagung, dan kedelai dilakukan bersama oleh BPS dan Kementerian Pertanian. Data produksi ialah perkalian data produktivitas (dalam ton per hektare) dengan luas panen (dalam hektare).

Data produktivitas diperoleh dengan aproksimasi data ubinan atau sampel lahan petani 2,5 x 2,5 meter yang dilakukan petugas BPS bekerja sama dengan kepala cabang dinas (KCD) pertanian tanaman pangan, atau yang dulu dikenal dengan mantri tani, atau dengan penyuluh pertanian lapang (PPL).  Data luas panen diperoleh bukan dari pengukuran (objective measurement), melainkan dengan metode eye estimate (sejauh mata memandang) menggunakan sistem blok pengairan, perkiraan penggunaan pupuk, dan lain-lain.

Setidaknya terdapat tiga faktor yang menjadi sumber diskrepansi dari estimasi data produksi beras sampai saat ini.

Pertama, pengambilan sampel ubinan yang berjumlah puluhan ribu sampel, karena 50% dilakukan petugas BPS (mantri statistik) dan 50% dilakukan mantri tani atau PPL, tentu saja membuka peluang terjadinya kesalahan sampel (sampling error) dan kesalahan nonsampel (non-sampling error).

Kedua, perkiraan eye estimate yang dilakukan mantri tani cenderung bias (ke atas), apalagi mereka ialah bawahan kepala dinas tanaman pangan yang memiliki atasan seorang politikus bupati/wali kota dengan berbagai macam kepentingannya, apalagi jika mereka sedang melaksanakan program tertentu, yang melibatkan instansi lain yang tidak memiliki kompetensi khusus melakukan pengukuran dan estimasi data luas panen.

Ketiga, bias indeks pertanaman (IP atau cropping intensity) yang masih menggunakan metodologi yang tidak mengikuti perkembangan zaman atau kenyataan sebenarnya di lapangan. Para ahli hidrologi memiliki anggapan dengan kondisi saluran irigasi rusak hampir setengahnya seperti saat ini, angka indeks pertanaman (IP) yang logis ialah 1,3-1,4. Faktor IP itu menjadi penting karena sebagai kalibrasi luas baku sawah atau luas tanam sawah menurut data citra satelit yang seluas kurang dari 8 juta hektare menjadi 14,3 juta hektare luas panen. Artinya, IP yang digunakan pada saat ini mendekati 1,7, suatu angka yang sangat besar untuk ‘meledakkan’ data produksi atau perkalian luas panen dengan produktivitas.

Secara detail, sumber diskrepansi dan overestimasi data produksi beras tentu tidak dapat semua diungkapkan pada ruang yang terbatas di sini.

Akurasi estimasi

Contoh kedua ialah kasus diskrepansi data jagung. BPS memperkirakan produksi jagung pada 2015 diperkirakan mencapai 20,67 juta ton jagung pipilan kering, atau mengalami peningkatan sebesar 8,72% jika dibandingkan dengan produksi 2014 yang mencapai 19 juta ton. Jika sebagian besar produksi jagung nasional digunakan untuk pakan ternak, estimasi konsumsi jagung oleh industri pakan maksimal 12 juta ton, dan konsumsi langsung oleh masyarakat sebesar 6 juta ton, seharusnya Indonesia telah mengalami surplus jagung.

Faktanya ialah impor jagung pada 2014 tercatat sebesar 3,2 juta ton. Ini suatu bukti lain tentang kenyataan buruknya akurasi estimasi produksi jagung di Indonesia. Ketika pemerintah mengambil keputusan untuk melarang impor jagung, karena data produksi telah menunjukkan surplus, para pelaku ekonomi industri pakan akhirnya melakukan protes keras, walau tidak sampai turun ke jalan, karena mereka kesulitan memperoleh pasokan jagung dari dalam negeri.

Sebagaimana dimaklumi, akhirnya pemerintah kembali memberikan izin impor jagung hampir 1 juta ton, terdiri dari 483 ribu ton yang telanjur tiba di pelabuhan dan 503 ribu ton untuk pengapalan Agustus dan September 2015. Penjelasan yang hampir sama dapat diberikan terhadap kualitas data ekonomi kedelai, ekonomi gula, ekonomi daging sapi, dan sebagainya.

Kalangan akademik, para petani, dan pelaku usaha sebenarnya sudah terlalu letih untuk membahas kualitas data ekonomi pangan karena respons yang tidak positif dan hampir selalu menentang dan membantah. Sekarang, semua kembali terpulang kepada nurani dan akal sehat para perumus kebijakan di negeri ini, apakah akan terus membiarkan menghasilkan kebijakan yang tidak akurat dengan mengandalkan data yang tidak akurat atau berupaya untuk memperbaiki kualitas kebijakan dan dampak kesejahteraannya kepada masyarakat luas.

Sebagai penutup, beberapa solusi berikut dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki kualitas data ekonomi pangan.

Pertama, di bidang produksi, ketiga sumber diskrepansi data tersebut wajib ditanggulangi, dengan cara perbaikan kerangka sampel dan pengukuran atau survei luas panen dan luas tanam yang lebih teliti.

Kedua, di bidang konsumsi, pemerintah harus berani mengambil keputusan untuk menggunakan data konsumsi yang telah dihitung dengan kalibrasi survei stok pangan dan metodologi lain yang lebih ketat.

Ketiga, melepaskan kepentingan politik sesaat, dengan memberi tanggung jawab lebih besar kepada BPS.

Read Full Post »

Efektivitas Perpres Baru untuk Perbaikan Persaingan Usaha

Bustanul Arifin

Guru Besar UNILA, Ekonom INDEF, Dewan Pakar ACI (ASEAN Competitiveness Institute)

Bisnis Indonesia, Rabu 24 Juni 2015

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada 15 Juni 2015. Perpres 71/2015 memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan harga komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting). Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan harga khusus menjelang, saat, dan setelah hari besar keagamaan atau saat terjadi gejolak harga, untuk 14 komoditas barang kebutuhan pokok: beras, kedelai (bahan baku tahu dan tempe), cabai, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang. Disamping itu, Perpres juga telah mentapkan barang penting, yaitu benih (padi, jagung, dan kedelai), pupuk, elpiji 3 kilogram, tripleks, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.

Sekian macam saran, kritik, dan masukan yang disampaikan masyarakat, baik para ahli, profesional dan aparat pemerintah sendiri sejak penyusunan Rancangan Perpres 71/2015 itu tidak banyak terakomodasi. Tidak kurang dari Wakil Presiden M Jusuf Kalla terkesan agak menyangsikan akan efektivitas Perpes baru tersebut, karena kini Indonesia telah masuk pada era keterbukaan. Pemerintah seharusnya mampu membangun lingkungan yang kondusif untuk terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, buakn lagi era kontrol harga-harga seperti pada dekade 1960an.  Tantangan terbesar justru akan datang dari kesiapan dan kemampuan aparat pemerintah, mulai dari tingkat Pusat sampai Daerah, untuk menegakkan Perpres 71/2015, agar kredibilitas dan wibawa kebijakan pemerintah menjadi lebih baik.

Tidak berlebihan untuk disebutkan bahwa Perpres baru tersebut dipicu oleh melonjak-liarnya harga-harga kebutuhan pokok, terutama beras, pada bulan Maret, sesaat sebelum musim panen raya. Para pejabat Pemerintah sempat bersilang pendapat dan saling bantah tentang keberadaan mafia beras, yang ditengarai menjadi salah satu faktor pemicu eskalasi harga pangan pokok. Hal yang lebih menarik adalah bahwa setelah musim panen raya berlalu, harga-harga kebutuhan pokok pada awal Juni atau menjelang Ramadhan kembali melonjak, walau tidak seliar pada bulan Maret lalu. Benar bahwa harga beras, gula, daging ayam, minyak goreng dan lain-lain tidak mengalami lonjakan berarti, hanya meningkat sekitar 5 persen atau kurang. Akan tetapi, kenaikan harga bawang merah dan cabe merah justeru sempat mencapai lebih dari 20 persen, termasuk di Bukittinggi dan Palu.

Akhir minggu lalu, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel bahkan melaporkan bahwa harga-harga kebutuhan pokok telah mulai stabil – tentu pada harga yang lebih tinggi. Harga cabai merah keriting masih mengalami kenaikan 11,79 persen, daging ayam ras naik 4,74 persen, dan daging sapi 4,02 persen. Beberapa barang justeru mengalami penurunan. Seperti: gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, kedelai dan lain-lain. Dalam satu-dua minggu ke depan, harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting masih akan bergherak dinamis seiring dengan meningkatnya permintaan dan/atau ekspektasi positif masyarakat konsumen dan pedagang akan kenaikan harga tersebut.

****

Pertanyaannya adalah apakah Perpres 71/2015 tersebut akan efektif memperbaiki persaingan usaha di Indonesia? Sepertinya belum. Selain Perperes baru itu memang hanya dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi penetapan harga dan penyimpanan barang pokok dan penting, persaingan usaha yang sehat adalah agenda besar yang perlu terus-menerus diperjuangkan oleh Pemerintah dan stakaholders lain. Masyarakat sudah cukup paham bahwa melonjaknya harga kebutuhan pokok tidak hanya berhubungan dengan keseimbangan pasokan dan permintaan (supply dan demand), tapi juga dengan struktur pasar, tingkah laku pasar, dan praktik persaingan usaha pada komoditas penting tersebut. Kualitas sistem logistik, mulai dari sarana-prasarana, infrastruktur, transportasi, pangkalan, pelabuhan, pergudangan, sistem informasi dan lain-lain juga ikut menentukan kualitas persaingan usaha.

Karakter perburuan rente (rent-seeking behavior) juga amat berhubungan dengan ketidaksempurnaan informasi yang ada di pasar, mulai dari sistem informasi harga, produk, teknologi, akses pembiayaan, pelayanan dan lain-lain. Fenomena kartel produk pangan atau yang sering disebut mafia dan samurai adalah akibat atau hasil akhir dan ketidaksempurnaan dan asimetri informasi, yang hanya dikuasaai oleh mereka yang memiliki akses pada pusat-pusat kekuasaan ekonomi dan politik. Walau pemerintah sudah paham bahwa kartel dan mafia ini akan membawa biaya sosial-ekonomi-politik yang tidak kecil, upaya mengatasi dan mengurangi fenomena kartel ini tentu tidaklah mudah. Kredibilitas kebijakan dan wibawa pemerintah dan aparatnya tentu menjadi faktor sentral yang harus diperbaiki.

Kartel pangan biasanya memiliki dua struktur ekstrem, yaitu struktur pasar yang monopsoni/oligopsoni dan struktur monopoli/oligopoli. Struktur monopsoni adalah apabila pembeli komoditas pangan itu hanya satu, atau beberapa pembeli (oligopsoni) bersekongkol mengatur harga beli komoditas pangan. Struktur monopoli adalah apabila penjual komoditas pangan itu hanya satu, atau beberapa penjual (ologopoli) besekongkol mengatur harga jual komoditas pangan. Pendekatan legal formal yang ditempuh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan pengadilan niaga di Indonesia tentu tidak akan cukup untuk menanggulangi persoalan struktural dan menggurita pada kartel pangan.

Perpres baru 71/2015 adalah langkah awal dalam upaya stabilisasi harga barang pokok, tapi belum cukup efektif untuk memperbaiki persaingan usaha.  Suatu Peraturan Menteri Perdagangan masih harus dirumuskan agar Perpres baru dapat lebih berwibawa dan operasional. Perbaikan persaingan usaha, strategi dan langkah aksi berikut ini perlu dipertimbangkan:

Pertama, pendekatan ekonomi dan kebijakan perlu senantiasa ditempuh, mengingat tingkah laku persekongkolan harga itu akan dicatat dan dibuatkan dokumen, sebagaimana disyaratkan dalam proses hukum.  Bukti-bukti tidak langsung (indirect evidence) dalam fenomena persaingan tidak sehat, seperti ekslasi harga dan pembentukan harga yang di luar normal seharusnya dapat dijadikan dalam ipaua perbaikan persaingan usaha.

Kedua, uapaya revisi UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat perlu dilakukan untuk menyediakan landasan hukum atau perundangan yang mampu lebih mengikat dan wibawa kebijakan.

Ketiga, perbaikan kualitas persaiangan usaha perlu lebih spesifik dan fokus pada komoditas pangan yang sedang menjadi pusat perhatian, karena setiap komoditas memiliki hakikat, tingkah laku harga dan karakteristik pelaku dan pasar yang berbeda.  Penanganan persaingan usaha di beras tentu amat berbeda dengan penanganan persaingan usaha di gula, daging sapi, daging ayam, dan sebagainya.

Read Full Post »

Eskalasi Harga Pangan Cermin Kebijakan Ekonomi Makro

Bustanul Arifin

Guru Besar Universitas Lampung, Ekonom senior INDEF, Ketua Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan

Media Indonesia, Senin 8 Juni 2015

ESKALASI harga pangan menjelang Ramadan bukanlah fenomena baru. Selain karena hari-hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal, tahun baru, dan lain-lain, siklus tahunan harga-harga pangan selalu mengalami peningkatan pada musim tanam dan pada musim kemarau. Peningkatan ini ialah konsekuensi logis dari kecenderungan tingginya permintaan, karena setiap rumah tangga berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh anggota keluarganya.

Pada awal Juni, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaporkan laju inflasi Mei sebesar 0,5% dan itu suatu rekor tertinggi selama 6 tahun terakhir, terutama didorong oleh kenaikan harga seluruh kelompok pengeluaran. Kelompok bahan makanan berkontribusi sangat besar, yaitu 1,39%, kelompok makanan jadi 0,5%, kelompok kesehatan 0,34%, kelompok sandang 0,23%, dan lain-lain. Laju inflasi di Kota Palu (Sulawesi Tengah) mencatat rekor tertinggi, yaitu 2,24% yang sekaligus merefleksikan suatu daerah yang tergantung pada pasokan pangan dari daerah lain. Sistem logistik, kualitas sarana dan prasarana transportasi, dan persoalan sistem produksi di dalam daerah sendiri telah menjadi faktor penjelas (explanatory variables) dari tingginya harga-harga komoditas pangan.

Ketika media massa melaporkan kenaikan harga bawang merah di Palu dari Rp20 ribu per kilogram (kg) menjadi Rp45 ribu per kg (Media Indonesia, 5/6), sebagian pejabat tidak terlalu terkejut, tapi sebagian kecil seakan terkaget-kaget, sambil mencoba mencari tahu tentang sistem tata niaga komoditas pangan.

Bawang merah dan cabai merah seakan menjadi primadona untuk dipantau secara sistematis karena eskalasi kenaikan harganya terjadi amat fenomenal. Harga bawang merah dan cabai merah di Jambi naik 21% dan 63%, di Langkat naik 20% dan 25%, di Bukittinggi naik 7% dan sebagainya. ‘Untungnya’, menjelang Ramadan ini harga beras, gula pasir, daging dan telur ayam masih meningkat dengan laju yang masuk akal, paling tinggi tidak lebih dari 7%.

Namun bukan berarti, bahwa dalam satu-dua minggu mendatang, harga-harga kebutuhan pokok tersebut tidak akan naik. Berbagai kemungkinan masih dapat terjadi sesuai dengan dinamika pasar dan kinerja kebijakan ekonomi makro Indonesia.

Ada ekspektasi

Di dalam ilmu ekonomi, peningkatan harga juga dipicu oleh ekspektasi positif tentang kemungkinan terjadinya kenaikan harga pangan. Setiap individu konsumen dan pedagang bahkan merasa perlu untuk mengamankan permintaan dan pemenuhan pasokan masing-masing. Tanpa aksi borong atau langkah spekulatif lainnya, akumulasi dari ekspektasi positif itulah secara bersama-sama ikut menaikkan harga pangan.  Apalagi memang terbukti terhadap aksi spekulatif yang hanya mementingkan diri sendiri, masa depan bisnisnya, dan bahkan jaringan kecil yang mereka kuasai.

Fenomena sebaliknya juga dapat dijumpai pada proses menurun atau anjloknya harga pangan walaupun dengan sekuensi proses yang tidak sama dan cenderung lebih tiba-tiba.
Harga-harga pangan mengalami penurunan pada musim panen, terutama didorong oleh ketersediaan stok di dalam negeri yang cukup besar.

Kebijakan ekonomi makro setidaknya terdiri dari kebijakan harga makro dan kebijakan anggaran. Kebijakan harga makro dapat berupa kebijakan nilai tukar, kebijakan suku bunga dan bahkan kebijakan upah, yang secara mudah dapat dipantau dan dievaluasi salah satunya melalui kinerja laju inflasi.  Kebijakan anggaran yang menaungi sekian macam program pangan, baik kepada petani produsen, maupun konsumen, atau yang terangkum dalam kebijakan pangan, produksi, perdagangan, konsumsi, stabilisasi, yang juga dapat dipantau melalui kinerja laju inflasi.

Kinerja dari pemerintahan Kabinet Kerja sekarang ini tampak lebih serius dalam upaya pengendalian laju inflasi, apalagi driver utamanya adalah volatilitas harga pangan, harga-harga yang teradministrasi, dan inflasi inti itu sendiri. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa eskalasi harga pangan juga merupakan cermin dari kinerja kebijakan ekonomi makro Indonesia.

Kinerja birokrasi

Secara sederhana, masyarakat produsen, konsumen, dan pedagang sebenarnya telah cukup paham tentang siklus tahunan harga pangan. Pemerintah pun seharusnya paham tentang fenomena eskalasi dan penurunan harga pangan dan komoditas pertanian lain, terutama mereka yang bertanggung jawab langsung pada perumusan dan implementasi serangkaian kebijakan ekonomi.

Masyarakat luas tentu bertanya-tanya tentang kinerja birokrasi pemerintahan apabila tugas pokok mendasar yang menjadi menu pekerjaan sehari-hari tersebut tidak dapat dijalankannya secara konsisten. Pertanyaan dari masyarakat masih terkesan wajar karena pemerintah pernah berencana dan telah membahas skema kebijakan pengendalian harga pangan melalui suatu rancangan peraturan presiden (perpres).

Pembahasan yang masih dalam tahap awal tersebut sepertinya masih cukup jauh untuk terealisasi karena peraturan perundangan atau aransemen kelembagaan yang diacu masih ambigu, antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Apabila dipaksakan dalam waktu dekat, justru rancangan perpres tersebut dapat menjadi salah satu kartu mati (back fire) kebijakan stabilisasi harga pangan karena kelembagaan atau organisasi yang melingkupinya masih tidak terlalu kuat.

Indonesia memerlukan kelembagaan pangan yang amat kuat untuk mampu menjalankan misi besar kedaulatan pangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019.  Kelembagaan pangan tersebut adalah amanat eksplisit dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 126-129, yang kelak menjadi jangkar dan induk dari Perum Bulog dan sekian badan usaha milik negara (BUMN) pangan lainnya.

Idealnya, kelembagaan ini berfungsi melakukan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi, harga, konsumsi dan keamanan pangan serta penanganan kerawanan pangan dan gizi. Kelembagaan pangan ini juga melakukan strategi pengembangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang ketersediaan, distribusi, harga, konsumsi dan keamanan pangan serta penanganan kerawanan pangan dan gizi.

Ketegasan dan stabilitas

Apakah rencana penggantian Direktur Utama dan Direktur Pelayan Publik Bulog berhubungan dengan fenomena eskalasi harga pangan ini? Mungkin tidak langsung. Roda ekonomi pangan dan dinamika kebijakan ekonomi makro masih akan terus berputar.  Penggantian personel tidak akan begitu saja langsung memperbaiki kinerja stabilitas harga pangan atau meningkatkan jumlah cadangan pangan yang dikelola negara. Sekian faktor lain masih harus direformasi dan diperbaiki secara konsisten dan sistematis.

Pertama, sistem produksi pangan wajib diperbaiki dan dimodernisasi, tanpa harus menggusur petani kecil dari sistem ekonomi pangan, sebagaimana perannya selama ini.
Konsolidasi lahan, perubahan teknologi, pengembangan inovasi baru adalah sekian contoh dari upaya modernisasi sistem produksi pangan dan produk pertanian lainnya.
Solusi seperti ini memang tidak dapat diselesaikan secara jangka pendek karena sifatnya sangat struktural dan berhubungan dengan keseriusan negara dalam melakukan pemihakan dan pendampingan pada petani di seluruh Indonesia.

Kedua, manajemen pasokan dan operasi pasar (OP) pangan pokok, utamanya beras, memerlukan ketegasan sekaligus fleksibilitas, yang dapat meningkatkan wibawa negara dalam mengelola cadangan pangan.  Negara tidak boleh kalah wibawa dengan spekulan harga pangan yang hanya mengejar rente ekonomi dan keuntungan sesaat. Kebijakan stabilisasi harga pangan wajib menjadi acuan bagi pelaku usaha ekonomi untuk bertindak sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya.

Ketiga, rasa saling percaya di antara pejabat pemerintah, di pusat dan di daerah, serta di antara pelaku ekonomi, perdagangan dan masyarakat perlu senantiasa dibangun dan dikembangkan. Masyarakat tentu lelah membaca kontroversi pernyataan para pejabat negara dan dikhawatirkan menimbulkan peluang spekulasi baru, yang justru tidak kondusif bagi upaya stabilisasi harga pangan secara umum. Aparat penegak hukum tidak perlu ragu untuk menindak tegas bagi siapa pun yang bermain-main dengan stabilitas harga pangan yang dapat meresahkan.

Read Full Post »

Darurat Pangan dan Gizi?

Bustanul Arifin

Majalah Gatra, 18 Mei 2015

Sebagaimana diketahui, Pemerintahan Kabinet Kerja Joko Widodo – M Jusuf Kalla telah menargetkan swasembada pangan tiga komoditas penting: padi, jagung, dan kedelai dalam tiga tahun.  Target yang ingin dicapai sebenarnya tidak terlalu spektakuler, yaitu padi tumbuh 3,0 persen per tahun dan jagung tumbuh 4,7 persen per tahun, menggunakan basis data produksi tahun 2014. Pada tahun 2017, produksi padi ditarget mencapai 77,2 juta ton gabah kering giling (GKG), jagung ditarget 21,9 juta ton pipil kering pada tahun. Memperhatikan pertumbuhan produksi padi 2,7 persen dan jagung 5,5 persen selama masa administrasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama10 tahun terakhir, target-target produksi tersebut mungkin akan tercapai. Akan tetapi, target produksi kedelai sebesar 22,7 persen sulit sekali untuk tercapai karena sistem insentif ekonomi kedelai telah terlanjur rusak.

Kementerian Pertanian bahkan mendapat tambahan anggaran Rp 16,9 triliun pada APBN- P tahun 2015, sehingga total anggaran mencapai Rp 32,7 triliun. Jumlah tersebut tentu amat-sangat besar atau 10 kali lipat dibandingkan anggaran Departemen Pertanian pada masa administrasi Presiden Megawati Soekarnoputri. Tambahan anggaran sebanyak itu lebih banyak digunakan untuk rehabilitasi jaringan irigasi tersier untuk 1,1 juta hektar lahan Rp 1,32 triliun, pengadaan benih untuk 12 ribu hektar lahan tebur Rp 1,18 trilun, bantuan pupuk untuk 3,6 juta hektar padi dan jagung  Rp 2,33 triliun dan lain-lain (Gatra News, 16 Februari 2015).

Di tengah kegencaran Pemerintah melaksanakan Upaya Khusus (Upsus) mencapai target swasembada pangan tersebut, harga beras bergerak amat liar di pasar. Kenaikan harga pada musim paceklik yang biasanya hanya 10-15 persen, sejak pertengahan Februari 2015, harga beras naik 25-30 persen. Banyak pejabat seakan tersentak dan sibuk melempar kesalahan pada orang lain atau mencari kambing hitam, tanpa berusaha berfikir mendalam, membedah fondasi dan soliditas kebijakan pangan secara komprehensif.

Para ekonom pertanian telah amat paham bahwa kebijakan ekonomi pangan yang tambal sulam dan terfragmentasi tidak akan efektif dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Strategi pencapaian swasembada pangan at all costs dianggap segalanya, tanpa mencoba memperhatikan dimensi akses pangan dan stabilitas harga akan menjadi bumerang di kemudian hari. Pada kesempatan lain, penulis telah menjelaskan determinan keliaran harga beras yang amat berhubungan dengan kinerja produksi, distribusi, manajemen stok dan penyaluran beras pada keluarga miskin (Arifin, 2015). Tidak ada pilihan lain, bahwa strategi ekonomi pangan harus ditera ulang dan dirumuskan kembali secara komprehensif karena dimensi ekonomi pangan ke depan akan semakin rumit.

****

            Indonesia saat ini menderita persoalan akses pangan dan darurat gizi yang amat serius dan telah menjadi salah satu contoh buruk bagi negara-negara berkembang lain. Ekonom pangan dan gizi menyebut dengan istilah triple burden, karena tiga persoalan gizi akut terjadi pada waktu bersamaan.  Banyak pejabat pemerintah seakan tersentak dengan memburuknya status gizi di Indonesia, walaupun para analis telah memperkirakan kemungkin buruk ini.  Benar, bahwa pertumbuhan ekonomi masih di atas 5 persen, tapi tingkat ketimpangan pendapatan terus meningkat sampai menyentuh angka Indeks Gini di atas 0,41 persen, suatu rekor tertinggi semenjak era otonomi daerah.  Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas seperti ini pasti akan menghasilkan kinerja pembangunan sektor gizi yang tidak baik.

Berdasarkan publikasi dari hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013,  tiga beban gizi tersebut dapat diikhtisarkan sebagai berikut: Pertama, tingkat prevalensi kurang gizi (malnutrition), terutama Balita di Indonesia 19,6 persen (terdiri dari 5,7 persen gizi buruk dan 13,9 persen gizi kurang). Angka tersebut meningkat dari 17,9 persen pada tahun 2010 (4,9 persen gizi buruk dan 13 persen gizi kurang). Sebanyak 18 provinsi di Indonesia memiliki angka prevalensi kurang gizi di atas angka rata-rata nasional.  Sebagaimana mudah diduga, angka prevalensi kurang gizi terbesar diderita Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mencapai 33,1 persen, disusul Papua Barat, Sulawesi Barat, Maluku dan seterusnya. Provinsi-provinsi tersebut juga memiliki angka kemiskinan yang masih tinggi, karena prevalensi kurang gizi amat dekat berhubungan dengan tingkat kemiskinan.

Kedua, fenomena anak pendek (stunting) saat ini tercatat 37,2 persen, meningkat dari 35,6 persen pada tahun 2010. Secara teknis kesehatan, anak pendek adalah salah bentuk output dari kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama. Tingkat kesejahteaan ibu hamil dan menyusui menjadi amat krusial karena stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Sebanyak 20 provinsi memiliki prevalensi stunting yang lebih buruk dari rata-rata nasional, yaitu: NTT, Sulawesi Barat, NTB, Papua Barat dan lain-lain.

Ketiga, masalah gemuk pada anak umur 5-12 tahun cukup tinggi, yaitu 18,8 persen, terdiri dari gemuk 10,8 persen, sangat gemuk (obesitas) 8,0 persen, yang merupakan beban gizi tersembunyi karena kualitas asupan pangan dan gizi cenderung tidak baik. Sebanyak 15 provinsi dengan prevalensi obesitas di atas rata-rata nasional, yaitu Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Timur, Bali, dan lain-lain. Prevalensi obesitas pada orang dewasa di Indonesia kini telah amat tinggi, yaitu 26,6 persen karena perubahan gaya hidup modern, konsumsi pangan cepat saji, atau pertumbuhan industri pangan yang juga pesat dengan iklan promosi amat gencar nyaris tanpa kontrol. Teknologi pangan mampu menghasilkan pangan padat energi, mengandung gula, garam, dan lemah berlebih. Porsi pangan berlebih dan minimnya aktivitas fisik juga berpotensi mengganggu metabolism tubuh dan meningkatkan risiko penyakit degeneratif berhaya yang jelas akan menurunkan produktivitas tenaga kerja.

Analisis kondisi pangan dan gizi di atas menunjukkan bahwa persoalan ketahanan dan kedaulatan pangan bukan semata urusan peningkatan produksi atau swasembada pangan saja, apalagi at all costs. Kondisi darurat pangan dan gizi yang diderita saat ini adalah buah kumulatif dari keabaian Pemerintah dan sektor swasta dalam memahami keterkaitan pangan dengan sekian macam dimensi ekonomi, politik, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Pemerintahan Jokowi-JK seharusnya tidak boleh mengulang pendahulunya, tapi lebih wajib melakukan langkah-langkah yang komprehensif, tidak pragmatis dan hanya dikendalikan oleh kepentingan politik semata.

Berikut adalah beberapa saran dan jalan keluar yang perlu dilakukan. Pertama, integrasi strategi pembangunan pertanian, pangan, gizi dan kesehatan masyarakat, karena hal tersebut akan berkontribusi pada peningkatan dayasaing bangsa di masa mendatang. Kampus atau dunia akademik dapat menjadi pelopor pendekatan inter dan transdisiplin yang mampu membuat sintesis dari berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, pertanian-pangan, sosial, politik, kesehatan, kesehatan masyarakat dan sebagainya.

Kedua, perbaikan kebijakan pangan nasional untuk lebih terintegrasi mulai dari produksi dan manajemen usahatani di hulu, penjaminan harga produk pertanian, sistem distribusi pangan, pengelolaan stok nasional, subsidi beras untuk keluarga miskin (raskin), dan pemberdayaan masyarakat lainnya.  Dalam konteks beras, kebijakan perberasan yang mengatur harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras wajib segera diperbarui, karena kebijakan perberasan yang lama (Inpres 3/2012) telah berumur tiga tahun lebih dan tidak kompatibel dengan keadaan lapangan saat ini.

Ketiga, pengembangan pangan lokal sesuai kearifan masyarakat, seperti pemberian insentif bagi investasi baru yang berbasis penguasaan teknologi tepat-guna. Dalam konteks yang lebih spesifik, strategi diversifikasi pangan dirumuskan untuk mencapai tingkat keseimbangan gizi, yang akan menghasilkan dampak jangka menengah dan panjang yang lebih produktif. Sistem sistem dis-insentif pangan impor perlu dirumuskan secara terukur untuk memberikan insentif pengembangan pangan lokal di daerah. Misalnya, akan amat sulit berharap tepung mocaf (modified cassava flour) dapat berkembang pesat dan menjadi andalan pengembangan pangan lokal jika pelaku usaha masih dibebani pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen, sementara impor gandum tidak dikenai pajak impor.

Keempat, perbaikan strategi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) gizi, terutama bagi kaum wanita dan ibu muda pada golongan menengah ke bawah. Di sinilah bahwa integrasi pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan gizi masyarakat, mulai dari pangan pekarangan, pos pelayanan kesehatan terpadu (posyandu), pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) akan saling bahu-membahu mampu berkontribusi pada pembangunan ketahanan pangan dan gizi yang lebih menyeluruh.

 Prof. Dr. Bustanul Arifin, Guru Besar UNILA, Ekonom Senior INDEF, dan Ketua Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan

Read Full Post »

Older Posts »