Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2016

Membenahi Kemelut Industri Perunggasan

Bustanul Arifin

Bisnis Indonesia, Selasa, 2 Februari 2014

Industri perunggasan nasional menghadapi tantangan baru yang sepertinya tidak terbayangkan sebelumnya. Tantangan tersebut kini demikian kompleks, mulai dari kelangkaan jagung sebagai sumber pakan utama, harga pakan yang sangat tinggi, harga bibit ayam (DOC= day old chick) yang berfluktuasi, ketersediaan sarana produksi dan terbaru adalah semakin menurunnya modal sosial atau rasa saling percaya di antara pelaku industri. Dalam satu bulan terakhir, para pelaku industri seakan sibuk ke sana kemari, mencari tempat mengadu dan meminta perhatian sekian instransi Pemerintah dan bahkan sampai ke anggota Parlemen di Senayan.

Setelah dengan susah payah mengendalikan wabah flu burung satu dekade lalu, industri perunggasan sebenarnya secara perlahan telah mulai bangkit.  Produksi daging ayam nasional mencapai lebih dari 2,4 juta ton, jumlah populasi unggas sekitar 1,6 miliar ekor dan produksi telur juga telah melampaui 2,2 juta ton.  Industri perunggasan secara relatif tidak terlalu memperoleh intervensi Pemerintah, sehingga falsafah demand-driven benar-benar mewarnai perkembangan sektor pangan strategis ini. Industri perunggasan seakan berkembang sendiri seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Masyarakat berpenghasilan rendah sekali pun kini mulai memperoleh akses pangan lebih mudah, khususnya dalam pemenuhan protein yang berasal dari daging ayam dan telur.

Berkaca dari tantangan itu, penulis perlu menjelaskan sekian dimensi kemelut industri perunggasan, yang perlu segera memperoleh solusi yang tepat dan efektif. Tentu saja, semua terpulang pada pelaku dan Pemerintah, apakah mereka berminat untuk keluar dari kemelut ini atau tidak.

Kelangkaan Jagung

Pertama, salah satu pangkal dari kemelut industri perunggasan adalah kinerja produksi jagung yang dilaporkan mencapai 19,8 juta ton pada tahun 2015 atau surplus 5 juta ton di atas kertas, ternyata masih harus mengandalkan jagung impor sampai sekitar 2 juta ton untuk memenuhi kebutuhan industri pakan.  Hampir sama dengan kasus produksi beras, produksi jagung sangat mungkin mengalami overestimasi, apalagi jika proses estimasi dilakukan dengan metode ubinan pada produktivitas dan perkiraan luas panen yang sulit dipertanggunjawabkan.  Demikian pula, angka konversi kadar air terlalu tinggi karena menyamakan antara jagung untuk konsumsi manusia dan jagung pakan ternak. Drama pelarangan jagung impor karena dikhawatirkan menurunkan harga beli jagung petani juga ikut berkontribusi pada keliaran harga jagung pakan yang melampaui Rp 5,000 per kilogram, bahkan pernah menyentuh Rp 7,000 per kilogram pada suatu saat.

Para pelaku industri pakan juga amat paham cerita lengkap di balik penyimpanan jagung asal impor yang belum dapat digiling. Penugasan impor jagung yang diberikan kepada Perum Bulog nampaknya masih perlu waktu untuk menyesuaikan dengan skema pasar dan struktur industri yang ada.  Akibatnya, harga pokok produksi (HPP) daging ayam menjadi sangat mahal, menyentuh Rp 18.500 per kilogram, sehingga hanya peternak kelas menengah ke atas saja yang mampu bertahan. Peternak kelas rakyat atau dengan skala produksi di bawah 5.000 ekor, cukup kesulitan untuk menentukan harga jual ayam hidup (live bird), bahkan untuk sekadar bertahan dalam industri perunggasan. Sebagian besar peternak di Indonesia adalah mereka yang berskala kecil dan 73 persen berlokasi di Jawa. Menariknya lagi, lebih dari 745 juta ekor ayam berada di Provinsi Jawa Barat, sebagai pemasok utama kebutuhan daging unggas nasional.

Solusi jangka pendek masalah ini adalah ketegasan dan landasan kebijakan tertulis untuk memanfaatkan jagung impor yang telah masuk ke Tanah Air. Kekhawatiran bahwa jagung impor tersebut dapat mengganggu harga beli jagung petani dapat dipertegas melalui landasan kebijakan tersebut.  Dalam skema bisnis, governansi adalah hal yang paling penting. Kerjasama Perum Bulog dengan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) perlu dituangkan dalam suatu nota kerjasama yang lebih fair dan menguntungkan. Langkah ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kepastian usaha  dan skema stabilitas harga jagung yang menjadi acuan penjaminan pasar.

Solusi jangka panjangnya adalah lebih serius untuk meningkatkan produksi dan produktivitas jagung di dalam negeri. Akses terhadap benih jagung unggul, hibrida, dan bersertifikat tentu akan sangat membantu petani jagung, disamping penjaminan pasar dan kepastian harga beli di tingkat petani. Karakter petani jagung sebenarnya lebih rasional dan lebih berorientasi pasar dibandingkan petani padi yang lebih merupakan strategi survival dan kebanggan.

Struktur Industri

Kedua, struktur industri perunggasan tidak berimbang, karena dari awal memang kurang menjadi perhatian Pemerintah. Penguasaan aset, omzet pasar dan pangsa pasar masih terpusat pada industri kelas besar, yang terdiri beberapa pelaku saja. Integrasi pasar vertikal dan horizontal demikian tinggi, sehingga mereka sering mendapat disebut integrator.  Produsen biang benih ayam atau great-grand parent stock (GGPS) hanya satu perusahaan. Industri benih ayam grand parent stock (GPS) tidak lebih dari 15 perusahaan, dengan dua perusahaan menguasai pangsa pasar 70 persen.  Industri pembiakan bibit ayam atau parent stock (PS) terdiri dari 100 perusahaan, dengan lima perusahaan menguasai pangsa pasar 80 persen dan 20 persen sisanya terbagi di antara 95 perusahaan kecil dan menengah lainnya.

Industri ayam pedaging (broiler) terdiri dari perusahaan besar, menengah dan kecil. Pelaku kecil amat tergantung pada produsen bibit ayam (DOC), yang sebagian juga terafiliasi dengan industri pakan.  Banyak perusahaan skala kecil dan menengah harus putar otak untuk sekadar bertahan, dibanding harus gulung tikar, karena struktur industri yang timpang seperti itu.  Industri ayam petelur (layer) skala kecil dan rumah tangga menjadi pihak yang paling terpukul dengan kelangkaan dan tingginya harga jagung. Mereka terkadang ”berinovasi” mencampur pakan sendiri dengan gandum dan bahan baku seadanya, tanpa studi akademik yang memadai.  Apakah kualitas telur yang dihasilkan mampu memenuhi standar kualitas protein tertentu, tampaknya menjadi pertimbangan nomor sekian.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan investigasi tentang struktur industri perunggasan ini, apakah terdapat praktik persaingan usaha tidak sehat, fenomena oligopoli, kartel atau kolusi harga yang dapat membahayakan perekonomian (predatory pricing). KPPU layak berhati-hati karena industri perunggasan juga perlu dikembangkan dengan skema bisnis modern, berbasis teknologi tinggi, ilmu pemuliaan (breeding) berbasis penelitian jangka panjang, tanpa melupakan perusahaan skala kecil dan basis rumah tangga yang mewarnai ekonomi Indonesia secara umum.

Solusi jangka pendek adalah Pemerintah perlu memfasilitasi dialog antarpelaku industri dengan segenap agenda dan tingkat kepetingannya.  Wibawa pemimpin dan kredibilitas kebijakan menjadi faktor penting dalam dialog yang dimaksudkan juga untuk meningkatkan rasa saling percaya antarpelaku atau stakeholders industri. Singkatnya, suatu strategi penyelesaian kalah-kalah (loose-loose) bagi segenap pelaku perlu dijadikan acuan, bukan strategi menang-menang (win-win) yang lebih sulit – apalagi strategi mau menang sendiri – terutama di tengah kondisi turbulensi seperti sekarang ini.

Solusi jangka panjang adalah strategi restrukturisasi industri perunggasan, dengan memperjelas peta jalan (roadmap) industri untuk menguatkan, menyehatkan dan meningkatkan dayasaing industri dalam kancah regional dan dalam memenuhi akses pangan berkualitas.  Industri perunggasan dalam sistem agribisnis modern perlu mampu “hidup berdampingan” dengan sistem peternakan tradisional yang dikelola pelaku skala kecil dan menengah, baik dalam skema kemitraan, maupun skema mandiri.  Pemerintah juga perlu tegas jika mau mengupayakan langkah konsolidasi usaha peternak skala kecil dan menengah, disertai bimbingan memadai, dan penyediaan akses pembiayaan dan sarana produksi peternakan untuk meningkatkan produktivitas dan dayasaing industri.

***Prof. Dr. Bustanul Arifin, Guru Besar UNILA dan Ekonom Senior INDEF, Jakarta

 

Advertisements

Read Full Post »

Reorientasi Pembangunan Pertanian

Bustanul Arifin

Kompas,  Senin, 11 Januari 2016

Pengumuman terbaru Badan Pusat Statistik di awal tahun 2016 tentang kenaikan angka kemiskinan dan angka pengangguran sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Ketika pembangunan pertanian hanya diterjemahkan menjadi aktivitas rutin dan administratif, bahkan cenderung berorientasi pada peningkatan produksi komoditas dan mengejar target politis, seperti swasembada padi, jagung, dan kedelai (pajale), maka esensi dari strategi pembangunan nyaris kehilangan makna.

Ketika pembangunan ekonomi—yang pada hakikatnya adalah proses transformasi yang bersifat struktural dan memberdayakan pelaku ekonomi—ditafsirkan sebagai sesuatu yang mekanistis, peningkatan kesejahteraan masyarakat terasa semakin jauh. Dan, ketika desentralisasi ekonomi dan otonomi daerah belum mampu menerjemahkan strategi besar pembangunan nasional, hasilnya adalah ketimpangan pendapatan.

Banyak pejabat pemerintah seakan tersentak setelah Bank Dunia mengeluarkan hasil analisis dari data BPS tentang Indeks Gini yang mencapai 0,41, dibandingkan ketika para analis dan lembaga domestik yang telah lama memperingatkannya. Implikasinya, pemerintah wajib mereorientasi strategi pembangunan pertanian dan ekonomi umumnya, tanpa harus menunggu status kualitas sumber daya manusia semakin memburuk.

Artikel ini menganalisis perjalanan dan hasil pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi umumnya.Opsi reorientasi kebijakan akan ditawarkan pada setiap contoh kasus anomali yang menyertainya.

Kemiskinan-pengangguran

Pertama, peningkatan kemiskinan dan pengangguran.Strategi pembangunan pertanian dianggap anomali apabila tidak mampu mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru. Literatur klasik ekonomi pembangunan versi John Mellor dan Bruce Johnston cukup yakin bahwa pembangunan pertanian yang efektif mampumenghasilkan pengganda pendapatan dan pengganda lapangan kerja.Anomali itu ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin per September 2015 yang meningkat jadi 28,51 juta jiwa (11,13 persen) dari 27,73 juta (10,96 persen) pada September 2014.Angka kemiskinan di pedesaan, yang sebagian besar bekerja di pertanian, juga meningkat menjadi 17,89 juta jiwa pada 2015 (62,7 persen dari total orang miskin) dari 17,73 juta jiwa (62,6 persen) pada 2014.

Jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2015 tercatat 114,8 juta orang atau 93,8 persen dari jumlah angkatan kerja, 122,4 juta orang. Angka itu bertambah 190.000 orang dibandingkan jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2014 sebesar 114,6 juta orang atau 94,1 persen dari jumlah angkatan kerja 121,4 juta orang. Artinya, jumlah penganggur di Indonesia pada 2015 tercatat 7,56 juta orang atau 6,2 persen, meningkat 320.000 orang, dari jumlah penganggur pada 2014 yang tercatat 7,24 juta orang atau 5,9 persen dari total angkatan kerja.

Pekerja di sektor pertanian menurun dari 38,97 juta orang (34 persen dari total pekerja) pada 2014 jadi 37,75 juta orang atau (32,9 persen) pada 2015.Pekerja di sektor industri juga sedikit menurun, dari 15,26 juta (13,31 persen) pada 2014 menjadi 15,25 juta (13,28 persen) pada 2015.Maknanya, pekerja di sektor jasa meningkat dari 60,4 juta orang (52,7 persen) menjadi 61,8 juta (53,8 persen) pada 2015.

Teori dasar transformasi struktural dalam suatu pembangunan ekonomi menyebutkan, makin maju suatu bangsa, pangsa tenaga kerja di sektor pertanian pasti menurun. Namun, penurunan pangsa tenaga kerja pertanian di Indonesia jauh lebih lambat dibandingkan penurunan pangsa produk domestik bruto pertanian yang kini 14,6 persen.

Reorientasi kebijakan yang diperlukan adalah mengintegrasikan pembangunan pertanian wajib dengan pembangunan pedesaan.Beberapa opsi, misalnya fokus pada penciptaan lapangan kerja pedesaan di luar usaha tani.Pembagian pupuk, benih, dan traktor gratis bagi petani terlihat populis dalam jangka pendek, tetapi dapat mengganggu logika insentif ekonomi dan kewirausahaan petani jika membuat ketergantungan akut pada bantuan pemerintah.

Pembagian sarana pertanian itu akan lebih membawa dampak horizontal yang lebih produktif apabila pemerintah dan pemerintah daerah lebih serius melatih keterampilan dan memberdayakan pemuda desa. Kementerian Pertanian perlu lebih sering bekerja sama dalam pembangunan pedesaan ini dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Ketimpangan pendapatan

Kedua, peningkatan ketimpangan pendapatan. Memburuknya angka kemiskinan dan pengangguran satu tahun terakhir tak dapat dilepaskan dari melebarnya ketimpangan pendapatan, terutama sejak otonomi daerah. Indeks Gini kini mencapai 0,41 atau mengalami peningkatan 11 poin dari 0,30 pada 2000 atau sebelum era otonomi daerah.

Anomali strategi pembangunan seakan terkonfirmasi bahwa upaya mendekatkan pelayanan publik kepada warganya melalui desentralisasi ekonomi tak serta membawa dampak pemerataan pendapatan.  Siapa pun yang jadi pemimpin akan sulit menanggulangi ketimpangan pendapatan ini jika orientasi kebijakan hanya bervisi jangka pendek dan tidak berupaya melakukan pembenahan secara struktural.

Tidak terlalu mengherankan jika kinerja pertumbuhan pertanian hanya 3,21 persen pada triwulan III-2015, jauh lebih rendah daripada kinerja pertumbuhan ekonomi makro 4,73 persen.Dalam hal distribusi kepemilikan aset, petani pangan yang berlahan sempit (0,5 hektar atau kurang) kini mencapai 55 persen.

Governansi yang buruk dalam pengelolaan subsidi pupuk juga membuka peluang terjadinya ketidakmerataan akses pada faktor produksi pertanian yang lain. Sekitar 65 persen petani miskin menerima 3 persen subsidi pupuk, tetapi 1 persen petani kaya menikmati 70 persen subsidi.

Reorientasi kebijakan pembangunan pertanian untuk mengurangi persoalan ketimpangan pendapatan perlu fokus pada empat hal berikut. Pertama, peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Kedua, lebih serius pada perbaikan distribusi kepemilikan aset dan lahan pertanian. Jika perlu, mengembangkan skema kemitraan yang saling menguntungkan. Ketiga, pembenahan identifikasi petani yang akan memperoleh akses terhadap faktor produksi dan sumber daya pertanian. Keempat, pemantauan berjenjang terhadap kebijakan subsidi dan bantuan pemerintah, tidak hanya untuk keperluan administratif, tetapi juga untuk tujuan strategis yang lebih berjangka panjang.

Sebagai penutup, pembangunan pertanian tidak hanya upaya khusus pada swasembada padi, jagung, dan kedelai, tetapi perlu bervisi pengembangan kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan petani. Pada era digital seperti sekarang, petani amat perlu akses informasi pasar, teknologi, dan pembiayaan. Pertanian masa depan juga perlu kompatibel dengan pengembangan inisiatif budaya kreatif, peningkatan nilai tambah produk, dan dukungan kebijakan yang lebih sistematis.

BUSTANUL ARIFIN, GURU BESAR UNILA, EKONOM SENIOR INDEF DANKETUA PERHIMPUNAN EKONOMI PERTANIAN INDONESIA

Read Full Post »

Menatap Ekonomi Pangan dan Pertanian 2016

Bustanul Arifin

Media Indonesia, Senin, 4 Januari 2016

PROSPEK ekonomi pangan dan pertanian Indonesia 2016 diperkirakan tidak akan banyak berbeda dari 2015. Namun, tantangan yang akan dihadapi ekonomi pangan hampir dapat dipastikan akan lebih berat ketimbang 2015. Dampak kekeringan ekstrem El Nino yang menekan sebagian produksi pangan dan keterlambatan musim tanam akan mulai terasa pada 2016.

Di dalam negeri, ekonomi pangan dan pertanian Indonesia harus menghadapi kenaikan harga pangan pokok karena kinerja produksi dan manajemen stok yang bermasalah. Walaupun laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal November 2015 menunjukkan peningkatan produksi beras 5,6%, jagung 4,4%, dan kedelai 2,9%, atau mengindikasikan surplus produksi pada beras dan jagung, fakta di lapangan tidak seperti yang diramalkan.

Akan tetapi, ketika dampak kekeringan tersebut telah mulai terasa, ratusan hektare (ha) lahan padi mengalami puso dan gagal panen. Masyarakat perdesaan terpaksa harus berjalan berpuluh kilometer hanya untuk memperoleh satu-dua ember air bersih. Rasa percaya diri terhadap kenaikan produksi pangan spektakuler tersebut pun perlahan berkurang.

Pada awal November, sekitar 500 ribu ton beras impor dari Vietnam telah mulai dibongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok yang sebagian besar mengisi cadangan beras yang dikelola Perum Bulog. Para analis dan ekonom pertanian sebenarnya cukup mafhum bahwa impor beras 1,5 juta ton sebenarnya tidak terlalu istimewa. Stok beras pada akhir Desember 2015 berada pada titik kritis di bawah 1 juta ton dan fakta memperlihatkan sulitnya pengadaan beras dalam negeri pada masa kekeringan.

Karena itu, harga eceran beas dalam negeri merangkak naik. Fenomena sebaliknya justru dijumpai di tingkat global. Hampir seluruh harga pangan strategis mengalami penurunan yang signifikan. Dalam ekonomi global modern, harga-harga pangan strategis sangat berhubungan dengan harga minyak bumi. Bahkan, penurunan harga pangan global tersebut telah menekan sektor perkebunan secara amat signifikan karena rendahnya harga karet, kelapa sawit, teh, dan lain-lain yang sempat mengurangi insentif bagi petani dan usaha perkebunan untuk menggenjot produksi.

Singkatnya, sepanjang 2015, ekonomi pangan Indonesia menderita persoalan struktur pasar dalam negeri, governansi ekonomi, dan tata niaga komoditas yang tidak efisien. Pelaku ekonomi yang paling lemah selalu menanggung dampak dari buruknya struktur pasar komoditas pangan tersebut.

Kualitas rendah

Secara makro, kinerja pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sampai dengan triwulan 3 2015 tercatat hanya 3,21% per tahun, masih jauh lebih rendah daripada kinerja pertumbuhan ekonomi makro yang mencapai 4,73%.  Tingkat pertumbuhan sebesar itu belum cukup untuk menyerap tenaga atau penciptaan lapangan kerja baru, apalagi mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Angka kemiskinan pada 2015 justru meningkat menjadi 28,59 juta jiwa (11,22%) dari 27,73 juta (10,96%) pada September 2014.  Angka kemiskinan di perdesaan, yang sebagian besar penduduknya masih bekerja di sektor pertanian, pada 2015 meningkat menjadi 17,94 juta jiwa (62,7% dari total orang miskin) dari 17,73 juta jiwa (62,6%) pada 2014.

Dalam pandangan teori kualitas pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi makro Indonesia memiliki kualitas rendah atau kinerja ekonomi makro tidak berkualitas sehingga cukup sulit untuk menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menetapkan sasaran kedaulatan pangan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019.

Secara sederhana, kedaulatan pangan dimaksudkan sebagai suatu kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang didukung oleh (1) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (2) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan bangsa sendiri; dan (3) kemampuan melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan terutama petani dan nelayan. Kementerian Pertanian yang merasa sebagai instansi pemerintah yang ikut bertanggung jawab untuk mencapai sasaran kedaulatan pangan telah menerjemahkan amanat RPJM tersebut dalam suatu strategi besar Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai (Upsus Pajale). Dukungan politik yang demikian tinggi dari anggota parlemen, berupa tambahan alokasi anggaran pada APBN-P 2015 sekitar Rp16 triliun sehingga total anggaran sektor pertanian mencapai Rp32,7 triliun, telah membuat Upsus Pajale seakan tidak boleh gagal.

Setidaknya terdapat empat gugus kegiatan besar dalam Upsus Pajale, yaitu (1) peningkatan produktivitas padi melalui program Gerakan Penerapan-Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT), yang merupakan ‘fotokopi’ atau penyempurnaan dari program pada pemerintahan sebelumnya, yaitu Sekolah Lapangan-Pengeloan Tanaman Terpadu (SL-PTT); (2) perluasan area dan pengelolaan lahan melalui pengembangan atau rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RIJT) dan optimasi lahan (oplah); (3) Pengamanan produksi pangan melalui bantuan benih, pupuk, dan traktor atau alat-mesin pertanian, dan (4) dukungan manajemen pengawalan/pendampingan dan kelembagaan yang melibatkan aparat militer di segenap pelosok Tanah Air dan sivitas akademika beberapa universitas.

Strategi Upsus Pajale tersebut merupakan respons dari tekanan besar yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada berbagai kesempatan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mencapai swasembada padi, jagung, dan kedelai dalam waktu tiga tahun, atau pada akhir 2017. Walaupun secara semantik istilah swasembada tidak terlalu tepat karena di atas kertas Indonesia sebenarnya telah mencapai swasembada beras, ‘kontrak politik’ telah telanjur disepakati. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) agak longgar mendefisikan swasembada pangan, yaitu apabila setidaknya 90% dari kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Impor beras sebesar 1,5 juta ton pada tahun lalu sebenarnya tidak lebih dari 4% dari total produksi beras nasional sekitar 43 juta ton beras, hasil konversi 74,99 juta ton gabah kering gilimg (GKG).  Akan tetapi, impor jagung yang diperkirakan sekitar 3 juta ton pada 2015 lalu setara dengan 15% produksi jagung nasional, yang tercatat 19 juta ton pipilan kering.  Dalam hal itu, Indonesia belum mencapai swasembada jagung karena masih harus mengandalkan jagung impor, terutama dari Amerika Serikat (AS), untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak yang berkembang amat pesat.

Demikian juga Indonesia belum mencapai swasembada kedelai karena produksi kedelai dalam negeri hanya 982 ribu ton atau hanya sepertiga dari kebutuhan kedelai nasional yang mencapai hampir 3 juta ton.  Indonesia masih sekitar 70% tergantung pada kedelai impor yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat (AS), Brasil, dan Argentina.

Sistem usaha tani kedelai di Indonesia telah telanjur ‘rusak’ selama 20 tahun terakhir dan semakin parah sejak liberalisasi perdagangan kedelai pada akhir 90-an semasa krisis ekonomi Asia. Sampai awal 90-an, Provinsi Sumatra Selatan dan Lampung bahkan pernah tercatat sebagai sentra produksi kedelai sangat potensial dengan penerapan teknologi budi daya amat modern dan mekanisasi pertanian yang cukup efisien.  Ketika petani tidak memiliki insentif harga yang memadai, terutama karena harga kedelai impor yang amat murah, sulit diharapkan terjadi peningkatan produktivitas kedelai dalam waktu singkat.

Prospek 2016

Dengan kinerja ekonomi pangan 2015 yang demikian dramatis, walaupun anggaran telah dinaikkan dua kali lipat, prospek ekonomi pangan dan pertanian pada 2016 masih akan menyesuaikan diri dengan langgam perubahan birokrasi dan administrasi di pusat dan daerah.

Pertama, prospek ekonomi beras masih tidak akan beranjak besar dari pencapaian pada 2015. Dengan metode estimasi yang belum diperbaiki, pemerintah menargetkan produksi beras pada 2016 diperkirakan mencapai 77 juta ton GKG.  Pengalaman historis menunjukkan setelah fenomena kekeringan esktrem El Nino, kinerja produksi pangan biasanya menurun.

Hal yang jelas ialah musim tanam telah mundur satu bulan menjadi akhir November atau awal Desember karena musim kering yang cukup dahsyat.  Kemudian masa panen raya pada musim rendeng sekarang ini akan mundur sampai April 2016. Jika masa panen hanya bergeser satu bulan, tentu hal itu bukan masalah. Mundurnya musim tanam biasanya juga mengganggu keseimbangan agroekosistem tanaman pangan, khususnya padi. Kasus ledakan hama wereng cokelat pada 2012 ialah salah satu contoh terganggunya keseimbangan ekologis karena perubahan iklim dan cuaca yang mendadak basah agak berkepanjangan. Faktor-faktor itulah yang seharusnya diantisipasi pemerintah, di samping tentunya menggenjot upaya percepatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, optimasi lahan, dan manajemen intenfisikasi produksi lainnya.

Demikian pula dalam masa tunggu tiga bulan selama musim tanam sekarang ini, yaitu pada Januari, Februari, dan Maret, pemerintah wajib fokus pada pemantauan pergerakan harga eceran pangan pokok, khususnya beras. Antisipasi operasi pasar dan simplifikasi mobilisasi cadangan pangan di tingkat daerah wajib diupayakan dengan sungguh-sungguh.  Pengalaman kenaikan harga beras pada Februari 2015 sampai 25%-30% tentu tidak harus berulang jika pemerintah mampu mengantisipasi pergerakan harga pangan pokok yang telah mulai terlihat sejak awal tahun atau Januari 2015.

Kedua, prospek produksi jagung 2016 juga tidak akan banyak beranjak dari angka 19 juta-20 juta ton karena perhatian pada intensifikasi produksi jagung tidak sebesar pada beras. Kasus liarnya harga jagung pangan sampai sekitar Rp5 ribu per kilogram tidak boleh terulang pada 2016.

Pada 2015, cukup besar stakeholders peternakan rakyat yang terpukul karena tingginya harga jagung, yang digunakan sebagai bahan baku pakan ternak. Pemerintah telah seharusnya memperhatikan penggunaan dan adopsi benih jagung unggul atau jagung hibrida, yang tentu saja cukup berbeda dalam pemeliharaannya jika dibandingkan dengan jagung varietas biasa.

Ketiga, prospek ekonomi kedelai pada 2016 masih tidak secerah kedua komoditas pangan padi dan jagung. Produksi kedelai diperkirakan masih sulit untuk menembus 1 juta ton karena konversi ladang kedelai menjadi kegunaan lain, termasuk kelapa sawit. Pengembangan sistem insentif produksi kedelai kepada petani kecil, skema penjaminan harga tingkat petani, dan jaminan pembelian atau jaminan pemasaran kedelai perlu diupayakan untuk dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

Keempat, prospek ekonomi pangan dan pertanian akan cerah apabila pemerintah mampu bekerja sama dengan seluruh stakeholders bidang pangan. Strategi Upsus Pajale hanyalah salah satu pendekatan. Pembangunan pertanian yang berhasil tidak hanya akan memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani saja, tapi juga berkontribusi pada keberadaban proses transformasi struktural perekonomian.

Maknanya, pembangunan pertanian yang akan dikenang sepanjang masa oleh warga negaranya sendiri dan oleh warga dunia ialah apabila pembangunan tersebut mampu memberikan dampak pendapatan dan dampak lapangan kerja bagi warga negara dan bagi sektor-sektor ekonomi yang lain. Proses transformasi struktural yang kukuh pasti akan menghasilkan sektor industri yang tangguh. Hal itu juga menjadi andalan pembangunan ekonomi nasional dan menciptakan sektor jasa serta tersier lain, yang menjadi tumpuan hidup kaum kelas menengah masa depan, yang diperkirakan melebihi 100 juta orang dalam waktu dekat.

Prof. Dr. Bustanul Arifin, Guru Besar UNILA, Ekonom Senior INDEF, dan Professorial Fellow di Sekolah Bisnis IPB

Read Full Post »

Menuju Ekonomi Beras yang Lebih Beradab

Bustanul Arifin

Media Indonesia, Senin 16 November 2015

EKONOMI beras hampir selalu mendapat perhatian memadai dan memancing debat publik.Kadang berlangsung dengan sehat, tapi lebih sering berlangsung agak emosional. Sejak awal November, sekian macam kejadian yang berhubungan dengan ekonomi beras seakan datang bertubi-tubi, seakan tanpa respons kebijakan atau solusi penanggulangan yang berarti.

Reaksi dari petani, konsumen, pedagang dan para analis tentu beragam, tergantung pada tingkat pemahaman dan kepedulian, serta dampak langsung dan tidak langsung yang dirasakannya.

Beberapa kejadian berikut akan dianalisis secara mendalam untuk dicarikan jalan keluarnya menuju ekonomi beras yang lebih beradab.

Pertama, berita gembira estimasi Badan Pusat Statistik (BPS) tentang kenaikan produksi beras sampai 74,99 juta ton gabah kering giling (GKG) atau naik 5,85% yang disambut masyarakat secara dingin.  Masyarakat telah cukup cerdas bahwa estimasi produksi terkesan agak jauh dari kenyataan karena secara implisit menandakan surplus beras yang sangat tinggi, sampai 12 juta ton sepanjang 2015 ini.  Perhitungan ini menggunakan basis angkat konsumsi 114,12 kilogram (kg) per kapita, sebagaimana hasil estimasi BPS sendiri dan Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, karena fakta konsumsi beras semakin lama semakin menurun, seiring meningkatnya pendapatan masyarakat, walau dengan laju yang melambat.

Kedua, fenomena surplus beras ini agak bertolak belakang dengan kenaikan harga eceran beras sampai-sampai Rp10.500 per kg pada Jumat (13/11). Para ekonom pertanian telah cukup lama menengarai terdapat persoalan metodologi dalam estimasi produksi beras di Indonesia, terutama estimasi luas panen yang dilakukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dan estimasi produktivitas padi yang dilakukan BPS bekerja sama dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan di segenap daerah di Indonesia. BPS terpaksa harus menerima tanggung jawab sepenuhnya, karena estimasi produksi padi tersebut dipublikasi oleh BPS, walaupun sumber datanya tidak sepenuhnya berasal dari jajaran BPS di daerah. Agak sulit bagi BPS untuk melemparkan tanggung jawab akurasi estimasi produksi ini kepada jajaran Dinas Pertanian Tanaman Pagan di Daerah, karena otoritas data tertinggi di negeri ini adalah BPS.

Ketiga, harga eceran beras rata-rata di dalam negeri itu hampir dua kali lipat dari harga eceran beras internasional untuk kualitas sejenis (Thailand 25% broken) yang mendekati US$390/ton atau sekitar Rp5.304 per kg, atau bahkan kualitas lebih baik (Vietnam 5% broken) sekitar US$380 atau sekitar Rp5.168 per kg. Harga jual gabah petani masih ‘murah’ sekitar Rp4.100 per kg, walau lebih mahal dibandingkan harga referensi pembelian pemerintah (HPP) Rp3.700 per kg gabah kering panen (GKP) dengan kadar air 25% dan kadar hampa/kotoran 25% maksimum.

Perbedaan harga beras pada pasar domestik dan pasar internasional yang begitu besar adalah salah satu gambaran struktur pasar beras dan ekonomi beras secara umum di dalam negeri tidak efisien, atau yang jauh dari prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Sistem produksi beras, sejak di hulu usaha tani, pengumpulan gabah, dan penggilingan padi, memang tidak efisien sehingga harus beroperasi dengan ekonomi biaya tinggi. Demikian pula, sistem rantai nilai ekonomi beras, terutama yang melibatkan perdagangan besar dan perdagangan eceran, termasuk beras asal impor, juga tidak efisien, karena sistem informasi dan pembentukan harga sangat mungkin menderita asimetri.

Ada penyusutan

Keempat, cadangan pangan di Bulog dikabarkan menyusut, karena Bulog harus melaksanakan penyaluran beras untuk keluarga pra-sejahtera (rastra atau yang dahulu dikenal dengan raskin) bulan ke-13, sebagaimana dicanangkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi yang diumumkan September lalu. Pada Oktober, cadangan beras di Bulog dilaporkan hanya 1,8 juta ton, terdiri dari 1,1 juta ton beras berasal dari skema penugasan Pemerintah (PSO=public service obligation) dan 700 ribu ton beras yang diperoleh dari skema komersial.

Maksudnya, kekhawatiran terjadinya krisis cadangan beras tersebut semakin terlihat setelah Bulog semakin sulit mendapatkan gabah dan beras dari dalam negeri, apalagi jika harus menggunakan referensi harga pembelian pemerintah (HPP) sesuai dengan Inpres No.5/2015 tentang tentang Kebijakan Pangadaan Gabah/Berass dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Cadangan beras di Bulog menyusut karena keharusan untuk menyalurkan rastra 460 ribu ton atau dua kali lipat dari biasanya 230 ribu, ditambah dengan penyaluran rutin dan operasi pasar. Apabila stok beras Bulog pada November ini terkuras habis sampai di bawah 700 ribu ton, tentu ekonomi beras di dalam negeri akan semakin kritis.

Kelima, impor beras akhirnya benar-benar terjadi, walaupun harus menjadi pukulan telak bagi Pemerintah yang belum langsung berhasil daalam upaya peningkatan produksinya. Pada November ini ratusan ribu ton beras dari Vietnam telah masuk ke Indonesia secara bertahap, dari rencana 1,5 juta yang direncanakan Pemerintah untuk 2015. Hukum ekonomi yang paling dasar mengatakan bahwa komoditas akan begerak dari daerah atau negara yang memiliki keunggulan komparatif tinggi ke daerah atau negara yang memiliki keunggulan komparatif rendah.  Kecuali terdapat hambatan perdagangan yang sangat ketat, perbedaan keunggulan komparatif yang amat mencolok tersebut akan menjadi insentif postif terjadinya impor beras masuk ke Indonesia, bagaimana pun caranya.

Ternyata, impor beras kali ini cukup mulus masuk ke Indonesia, karena kekhawatiran lonjakan harga yang lebih liar pada musim paceklik Desember dan Januari, bahkan sampai Februari 2016.

Perburuan rente

Jika determinan yang melatar belakangi lima kejadian atau fenomena di atas merupakan proses ekonomi biasa, tentu solusi kebijakan yang diambil relatif lebih mudah.

Akan tetapi, jika determinan kejadian di atas merupakan tingkah laku persaingan usaha yang tidak sehat, solusi yang harus diambil perlu lebih komprehensif dan memerlukan kehadiran negara yang lebih integral.

Determinan kenaikan harga beras, disparitas harga domestik dan harga internasional dan ketidakeberadaban ekonomi beras secara umum tidak hanya ditentukan oleh keseimbangan pasokan dan permintaan (supply and demand), tapi juga oleh struktur pasar, tingkah laku pasar, dan praktik persaingan usaha sepanjang rantai nilai beras.

Kualitas sistem logistik, mulai dari sarana-prasarana, infrastruktur, transportasi, pangkalan, pelabuhan, pergudangan, sistem informasi dan lain-lain juga ikut menentukan kualitas persaingan usaha.  Indikasi yang disampaikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menarik untuk dijadikan basis penataan ekonomi beras ke depan.

Saat ini terdapat kecenderungan pelaku usaha beras skala besar yang telah mulai masuk ke industri beras, bahkan dengan menguasai pembelian dari petani, mengolahnya dan mendistribusikan ke konsumen dengan brand tertentu, sehingga mengarah kepada struktur pasar yang oligopoli alias kartel pangan (Media Indonesia, 13/11). Karakter perburuan rente dari para pelaku karena peluang ke sana memang terbuka lebar karena ketidaksempurnaan informasi yang ada di pasar, mulai dari sistem informasi harga, produk, teknologi, akses pembiayaan, pelayanan dan lain-lain.
Di dalam istilah ekonomi, kartel pangan biasanya memiliki dua struktur ekstrem, yaitu struktur pasar yang monopsoni/oligopsoni dan struktur monopoli/oligopoli.  Struktur monopsoni adalah apabila pembeli komoditas pangan itu hanya satu, atau beberapa pembeli (oligopsoni) bersekongkol mengatur harga beli komoditas pangan.

Struktur monopoli adalah apabila penjual komoditas pangan itu hanya satu, atau beberapa penjual (oligopoli) bersekongkol mengatur harga jual komoditas pangan. Hasil investigasi KPPU (2015) sebenarnya cukup konsisten dengan literatur ekonomi pangan, bahwa ekonomi beras di Indonesia memiliki struktur pasar sebagai berikut; secara umum, struktur industri beras relatif kompetitif, bahwa interaksi para pelaku di dalam pasar cukup dinamis.

Kekosongan pasokan beras pada wilayah tertentu, terutama yang mengalami defisit beras akan segera diisi oleh beras dari wilayah lain. Hambatan logistik berupa biaya transportasi yang mahal umumnya terefleksi dari pembentukan harga yang lebih tinggi. Akan tetapi, tingkah laku pasar sepanjang rantai nilai beras cukup bervariasi dan mengarah pada persaingan usaha yang tidak sehat.

Di tingkat petani padi, tingkat laku pasar cukup kompetitif, para petani relatif memperoleh informasi harga dan informasi teknologi yang relatif sama.

Di tingkat pedagang pengumpul, drama persaingan sehat itu mulai terjadi. Petani nyaris tidak memiliki pilihan pemasaran yang terbuka, karena para pedangang pengumpul dan tengkulak lebih aktif masuk jauh ke pelosok pedesaan, bahkan secara door-to-door. Sebagian pedagang pengumpul bahkan sampai menunggui atau menongkrongi petani di sawahnya, bahkan lengkap dengan truk atau sarana transportasi lainnya.

Persaingan tidak sempurna juga terjadi pada mata rantai penggilingan padi dan pedagang kecamatan dan kabupaten, karena para pelaku ini biasanya masih merupakan kepanjangan tangan dari pedagang besar. Hal yang menarik adalah bahwa tingkah laku pedagang pengecer beras cenderung ke arah persaingan monopolistik, walau pun terdapat upaya khusus, misalnya dengan promosi merek dan brand tertentu.

Penegakan hukum

Pembahasan dan analisis yang lebih mendalam tentu amat diperlukan, terutama karena karakter atau kekhasan daerah sentra produksi padi (surplus beras) berbeda dengan karakter daerah sentra konsumsi beras (defisit beras).

Hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa solusi atau pendekatan legal formal yang ditempuh KPPU dan pengadilan niaga di Indonesia tentu tidak akan cukup untuk menanggulangi persoalan struktural dan menggurita pada kartel pangan, khususnya beras. Penanggulangannya perlu memadukan atau mengkombinasikan solusi legal dan solusi kebijakan atau governansi ekonomi.  Kinilah saat yang tepat bagi Pemerintah dan KPPU untuk menyelesaikan persoalan kartel dan ketidakberadaban ekonomi beras di Tanah Air.

Pemerintah senantiasa perlu memberikan dukungan moral dan governansi kebijakan ekonomi yang lebih baik. Penegakan hukum tentu amat diperlukan, termasuk penyertaan bukti-bukti tidak langsung (indirect evidence) yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat.

Pemerintah perlu mendukung upaya KPPU dalam merevisi UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat, karena tantangan persaingan usaha sekarang tentu berbeda dengan periode awal Reformasi Ekonomi pada akhir 1990an. Ekonomi beras akan lebih beradab di masa mendatang apabila landasan hukum mampu lebih mengikat, dan wibawa kebijakan lebih adil dan kredibel.

 

Prof. Dr. Bustanul Arifin, Guru Besar Universitas Lampung, Ekonom Senior INDEF Professorial Fellow di InterCAFE dan MB-IPB

Read Full Post »

Impor Beras 2015 Tidak Terlalu Istimewa

Bustanul Arifin

Bisnis Indonesia, Perspektif Halaman 1, Senin 16 November 2015

Impor beras 1,5 juta ton yang sudah mulai masuk ke Indonesia pada awal November 2015 sebenarnya tidak terlalu istimewa.  Indonesia melakukan impor beras sudah sejak lama, bahkan ketika Pemerintah sebelumnya juga mencanangkan program swasembada pangan strategis. Tahun 2014 Indonesia mengimpor beras sampai 844 ribu ton karena produksi beras menurun hampir 1 persen. Kemarau agak panjang, musim tanam terlambat, dan serangan wereng yang tiba-tiba muncul kembali adalah beberapa faktor penurunan produksi beras hingga produksi tercatat hanya 70,8 juta ton gabah kering giling (GKG).  Tahun 2011 impor beras amat tinggi sampai 2,8 juta ton karena kemarau basah yang berkepanjangan.  Impor turun menjadi 1,8 juta ton pada 2012 karena terdapat sedikit perbaikan produksi domestik. Tahun 2013 nyaris dicatat sebagai tanpa impor beras, sebelum kemudian heboh setelah terbongkar fenomena impor beras premium 472 ribu ton, yang diduga tercampur beras medium.

Kini, dengan fenomena kemarau panjang atau El-Nino yang lebih dahsyat, tambahan stok beras untuk menghadapi musim paceklik awal 2016 dapat dianggap logis – karena musim tanam yang mundur satu bulan.  Bahkan ada pejabat yang masih agak khawatir jika “target” impor beras tahun ini tidak mampu terpenuhi hingga akhir Desember, karena produksi beras dunia hanya meningkat tipis karena fenomena El-Nino juga melanda Thailand, Vietnam dan Myanmar sebagai produsen dan eksportir utama beras dunia.  Filipina ternyata lebih agresif dalam mengambil beras dari pasar global untuk mengisi stok domestiknya, lalu melakukan kontrak impor ketika harga beras dunia masih berkisar US$ 300 – 340 per ton. Sangat mungkin, kontrak impor beras yang dilakukan Indonesia dengan Vietnam pada awal Oktober telah menggunakan harga baru yang kini berkisar US$ 350 – 400 per ton.

Pemerintahan Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil M Jusuf Kalla seharusnya tidak perlu merasa terpukul atau terlalu risau dengan kenyataan impor beras sekarang ini.  Pembicaraan tingkat tinggi tentang sekian macam pertentangan dan posisi politik, strategi stabilisasi, pengendalian volatilitas harga pangan beras dan dampaknya pada laju inflasi lebih baik diselesaikan di ruang Rapat Kabinet, tidak perlu dilemparkan ke ruang publik.  Pemerintah pun sebenarnya telah paham tentang ketidaksempurnaan metodologi estimasti produksi padi, jagung dan kedelai, yang masih harus diperbaiki.  Masyarakat menjadi bertanya-tanya tentang niat baik dan kesungguhan untuk melakukan perbaikan estimasi produksi tersebut, terutama setelah sumber-sumber diskrepansi data pangan sudah semakin mudah diidentifikasi.

Penulis telah menyampaikan pada beberapa kesempatan (Arifin, 2015) bawa produksi pangan diperkirakan mengalami overestimate atau bias ke atas. Metodologi perkiraan luas panen dengan cara sejauh mata memandang (eye estimate) menggunakan blok pengairan yang diperoleh dari petugas lapangan, Kepala Cabang Dinas (KCD) Tanaman Pangan, Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) dan lain-lain terlalu sulit untuk diverifikasi dan dikalibrasi.  Demikian pula, metodologi sampel ubinan yang dilakukan petugas lapangan di atas dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengestimasi sampel produktivitas tanaman pangan sangat mungkin menderita sampling error dan non-sampling error. Kekakuan birokrasi dan kendala administrasi dan pengawasan di lapangan menjadi salah satu kesulitan tersendiri untuk melakukan rekalibrasi data lapangan yang sudah dikumpulkan.

****

Kalau lah persoalan impor beras ini akan dianggap sebagai berita besar, hal itu tidak terlepas dari gambaran kontras antara rasa percaya diri Pemerintah untuk mampu mencapai swasembada dan kenyataan yang terjadi di bulan November ini. Persoalan beban kredibilitas dan tanggung jawab individual para petugas lapangan dan pimpinan pertanian tanaman pangan di tingkat daerah dan provinsi yang demikian besar, peluang terjadinya overestimasi menjadi demikian tinggi. Apalagi anggaran negara di sektor pertanian tahun 2015 yang terlanjur ditingkatkan dua kali lipat menjadi Rp 32,7 triliun, maka pressure untuk meningkatkan produksi pangan tersebut juga amat besar.

Angka Ramalan Kedua (Aram 2) yang disampaikan BPS per tanggal 2 November 2015 tentang produksi padi pada tahun 2015 adalah 74,99 juta ton gabah kering panen GKP atau setara 43 juta ton beras, atau mengalami peningkatan 5,85 persen per taun.  Jika konsumsi padi adalah 114,12 kg per kapita, maka total konsumsi beras untuk sekitar 254 juta penduduk Indonesia adalah 31 juta ton. Indonesia mengalami suplus sebesar 12 juta ton, yang tentu sangat kontras dengan naiknya harga eceran beras medium di lapangan sampai Rp 10,500 per kilogram, suatu rekor harga eceran beras yang jarang sekali terjadi.  Fenomena dugaan surplus dan tingginya harga eceran beras merupakan satu lagi indikasi terjadinya overestimasi produksi beras di dalam negeri.  Apakah kenaikan harga eceran beras tersebut merupakan indikasi bahwa para spekulan sedang menimbun beras dan melakukan persekongkolan harga?  Berbagai kemungkinan tentu amat terbuka. Tapi, seberapa “kuat” para pedagang mampu menahan cadangan beras di gudangnya sehingga harga eceran tetap bertahan tinggi?  Hanya pedagang bermodal amat besar dan menguasai cadangan beras dan infrastruktur serta jaringan perdagangan beras yang mampu melakukan hal tersebut.

Dalam kaitanya dengan manajemen logistik pangan, impor beras pada akhir 2015 juga tidak dapat dilepaskan dari kinerja pengadaan gabah petani serta pengelolaan stok atau cadangan beras yang dilakukan Perum Bulog.  Pada awal tahun 2015, Bulog menargetkan pengadaan cadangan beras sampai 3,5 juta ton, suatu angka lebih dari aman untuk melakukan kegiatan rutin dan stabilisasi harga pangan. Bulog merasa cukup aman untuk melaksanakan tugas pelayanan publik (PSO=public service obligation) yang diembannya, terutama penyaluran beras untuk keluarga miskin dan operasi pasar apabila terdapat gangguan stabilitas pasokan.

Krisis stok beras pertama terjadi pada akhir Februari, setelah harga melonjak liar sampai 25 persen. Pada waktu itu, Pemerintah baru dan Direksi Bulog baru terlihat agak panik, walau pun mampu mengatasinya dengan operasi pasar yang cukup intensif.  Setelah komposisi harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan melalui Inpres Nomor 15/2015 tentang Kebijakan Pangadaan Gabah/Berass dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah dianggap tidak kondusif untuk memenuhinya, target cadangan beras diturunkan menjadi 2,75 juta ton.  Hal yang amat menarik adalah bahwa harga eceran beras kembali meningkat pesat pada bulan Mei, justeru sesaat setelah panen raya.  Harga kemudian tetap bertahan tinggi selama Ramadhan dan Idul Fitri, karena Bulog mengalami kesulitan melakukan pembelian gabah petani, baik karena ketidaksesuaian harga, kualitas, dan persyaratan teknis lain, sampai akhirnya terjadi pergantian Direksi Bulog.

Pada bulan September, Pemerintah mengumumkan Paket Pertama Kebijakan Ekonomi, yang merencanakan tambahan penyaluran beras untuk keluarga miskin untuk bulan ke-13 dan ke-14.  Dalam hal ini. Bulog setidaknya memerlukan tambahan 460 ribu cadangan beras untuk melaksanakan Paket Kebijakan Ekonomi tersebut.  Setelah pada bulan Oktober, cadangan beras di Bulog dilaporkan hanya 1,8 juta ton, terdiri dari 1,1 juta ton beras skema PSO dan 700 ribu ton beras pola komersial, kekhawatiran terjadinya krisis cadangan beras tersebut semakin terlihat.  Pengadaan beras domestik semakin tersendat karena semakin sulitnya Bulog memperoleh beras dengan harga yang ditentukan dalam Inpres 5/2015 atau dengan skema komersial sekali pun. Setelah disalurkan untuk kegiatan rutinnya, stok beras pada bulan November ini pasti akan terkuras, bahkan sangat mungkin sampai di bawah 700 ribu ton.

Maknanya, impor beras dari Vietnam yang masuk secara bertahap sampai 800 ribu ton benar-benar menjadi ”penyelamat” bagi eksistensi dan kelanjutan operasional Bulog, terutama dalam hal stabilisasi beras. Masa paceklik masih akan berlangsung sampai Januari atau Februari, karena musim hujan baru saja turun, sehingga jadwal tanam memang mundur satu bulan atau lebih.  Dengan gambaran manajemen produksi dan cadangan logistik pangan seperti dijelaskan di atas, masyarakat tentu layak bertanya-tanya, sampai kapan Indonesia dapat terlepas dari persoalan tambal-sulam seperti ini? Semua terpulang pada kemampuan pemimpin negeri ini dalam merumuskan, pengorganisasikan dan melaksanakan semua kebijakan ekonomi pangan yang telah secara jelas tertulis dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019.  Namun demikian, Pemerintah tidak perlu merasa tabu untuk merevisi target-target dalam RPJM tersebut, apalagi peluang pencapaiannya masih amat jauh.

*** Prof. Dr. Bustanul Arifin, Guru Besar UNILA, Ekonom Senior INDEF, Professorial Fellow di InterCAFE dan MB-IPB

Read Full Post »