Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Artikel’ Category

Diplomasi Hortikultura Dimulai dari Dalam Negeri

BUSTANUL ARIFIN

Analisis Ekonomi KOMPAS, Senin, 4 Februari 2013

Mengawali tahun 2013 ini, ekonomi hortikultura Indonesia memperoleh ujian diplomasi yang mengejutkan. Tanpa banyak diduga sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat tiba-tiba mengajukan langkah notifikasi dan keberatan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas pembatasan impor produk hortikultura yang dilakukan Indonesia. Langkah notifikasi AS juga memuat keberatan atas pembatasan dan pengaturan impor hewan dan produk hewan. Kebijakan pembatasan impor hortikultura itu dinilai cukup kompleks bagi mitra dagang Indonesia dan ditengarai akan menyulitkan ekspor produk hortikultura (dan daging sapi) dari AS.

Indonesia sedang berupaya membangun dan mengembangkan hortikultura lokal, setidaknya agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri yang potensi pasarnya demikian besar. Setelah memperoleh tekanan dari masyarakat, pemerintah pelan-pelan mulai bergerak untuk membangun dan mendorong kemajuan buah lokal, sayur khas domestik, dan bunga eksotik domestik, yang pasti memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Masyarakat cukup resah terhadap kinerja ekonomi hortikultura yang jauh dari memadai, apalagi jika dibandingkan dengan potensi dan peluang yang demikian besar.

Nilai impor produk hortikultura tahun 2007 hanya 798 juta dollar AS, naik menjadi 1,7 miliar dollar AS tahun 2011. Nilai impor produk hortikultura pada Januari-Juli 2012 saja mencapai 1 miliar dollar AS atau setara Rp 10 triliun. Lebih separuh dari nilai impor hortikultura tahun 2012, yakni 600 juta dollar AS, disumbang oleh impor buah.

Hal yang memiriskan bahwa impor buah Indonesia tidak hanya berupa buah subtropis, seperti apel merah, anggur, pir, dan kiwi, tetapi juga buah tropis yang dimiliki Indonesia, seperti durian dan nangka. Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan impor yang dimaksudkan memberikan perlindungan kepada petani hortikultura di dalam negeri. Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan secara berkala mengeluarkan beberapa ketentuan impor hortikultura.

Terakhir, versi aturan teknis impor hortikultura dalam Permentan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan Permendag Nomor 60 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura berlaku September 2012. Proses perumusan kebijakan yang aktif-dinamis tentu ditanggapi beragam di dalam negeri. Dianalisis secara ekonomi dan politik kepentingan, periode pemberlakuan yang terus diundur, hingga bermuara pada pelarangan impor 11 produk hortikultura untuk periode Januari-Juni 2013.

Kementerian Pertanian tidak merekomendasi impor untuk enam jenis buah (durian, nanas, melon, pisang, mangga, dan pepaya), empat jenis sayuran (kentang, kubis, wortel, dan cabai), dan tiga jenis bunga (krisan, anggrek, dan helicona). Alasan utama bahwa produk hortikultura yang dihasilkan di dalam negeri masih cukup untuk memenuhi permintaan produk hortikultura yang ada. Ketentuan impor inilah yang dinilai membingungkan, tidak hanya oleh eksportir hortikultura atau partner dagang di luar negeri, juga oleh pelaku usaha di dalam negeri.

Dinamika ekonomi hortikultura ini menjadi lebih menarik ditelusuri karena justru AS yang resmi melaporkan Indonesia ke WTO, bukan China yang menjadi pemasok buah impor ke Indonesia. Nilai impor hortikultura Indonesia dari AS hanya 120 juta dollar AS per tahun. Tidak lebih 12 persen dari total impor hortikultura. Bahkan, nilai impor daging Indonesia dari AS juga hanya 3,5 persen dari total daging sapi impor yang 417 juta dollar AS.

AS terkesan berlebihan saat ”urusan kecil” seperti itu sampai harus diselesaikan pada tingkat diplomasi ekonomi melalui lembaga DSB (Dispute Settlement Body). Tidak ada pilihan bagi Indonesia, kecuali segera menjawab protes AS itu dalam 60 hari, sebelum meningkat menjadi permintaan arbitrase yang lebih rumit dan menguras energi.

Indonesia mungkin akan menggunakan argumen perdagangan adil karena hortikultura belum didaftarkan sebagai produk khusus sebagaimana beras, jagung, kedelai, dan gula. Ketentuan klausul proteksi pada produk khusus ini masih dapat dibenarkan WTO sepanjang untuk ketahanan pangan, pengentasan rakyat miskin, dan pembangunan pedesaan. Rentang, jenis, dan macam produk hortikultura tentu terlalu banyak dan beragam untuk didaftarkan sebagai produk khusus. Argumen ”proteksi demi keadilan” masih cukup relevan untuk digunakan sebagai hak jawab bagi Indonesia dalam menghadapi notifikasi AS tentang ketentuan impor produk hortikultura.

Nuansa untuk ”menghakimi” kebijakan pengaturan impor hortikultura Indonesia tampak saat Mari Pangestu menyampaikan visi-misinya sebagai calon direktur jenderal WTO di Geneva, Swiss (Kompas, 31/1). Indonesia yang juga Ketua Kelompok 33 Negara Berkembang (G-33) perlu mampu mengembangkan basis argumen ”perdagangan global yang terbuka, adil, dan seimbang” demi kepentingan nasional yang lebih luas dan kemajuan negara berkembang lainnya.

Salah satu contoh sederhana mewujudkan kepentingan nasional itu adalah tentang konsistensi dan soliditas kebijakan perdagangan di dalam negeri sendiri. Para diplomat Indonesia perlu paham bahwa kebijakan negara tentang pengaturan impor produk hortikultura adalah untuk memberikan perlindungan dan sistem insentif bagi peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura lokal.

Rasa percaya diri korps diplomat ekonomi atau lebih khusus Tim Perundingan Perdagangan Internasional perlu selalu ditumbuhkan. Setidaknya bahwa kebijakan pada level koordinasi, teknis pertanian dan perdagangan merupakan satu kesatuan utuh yang tak dapat dipecahkan. Para diplomat ini perlu diberikan tambahan pemahaman persoalan hortikultura nasional, yang terkadang lebih bersifat struktural, mulai dari teknis-agronomis sampai pada aspek sosial-ekonomi dan perdagangan internasional.

Kekuatan diplomasi yang paling tangguh adalah apabila ditopang oleh soliditas kebijakan ekonomi di dalam negeri dan dukungan penuh masyarakat untuk menunjukkan kewibawaan kebijakan pangan negara yang sebenarnya.

Terakhir, para perumus kebijakan bidang pertanian dan perdagangan wajib mewujudkan perbaikan struktur perdagangan dan distribusi produk hortikultura di dalam negeri. Kebijakan proteksi dan pembatasan impor seperti sekarang tidak akan membawa dampak kesejahteraan bagi petani hortikultura jika tak ada langkah nyata di lapangan.

Dukungan pembiayaan bagi petani hortikultura perlu segera diwujudkan sebelum Juni 2013. Skema pembayaran pelaku usaha ritel dan supermarket kepada petani perlu disederhanakan, dengan rentang waktu yang diperpendek, jika perlu secara tunai. Pembenahan aransemen kelembagaan ini lebih efektif untuk menggairahkan produksi dan meningkatkan produktivitas hortikultura. Inilah esensi diplomasi ekonomi hortikultura di pasar domestik yang juga penting.

Bustanul Arifin, Guru Besar UNILA; Professorial Fellow di InterCAFE dan MB-IPB

Advertisements

Read Full Post »

Serangan Bergelombang terhadap Hortikultura Lokal

Metro Kolom | Senin, 28 Januari 2013 WIB

Bustanul Arifin

Beberapa hari terakhir ini sektor hortikultura Indonesia sedang memperoleh serangan bergelombang dari pihak asing dan sekian macam sekondan-nya di dalam negeri. Sejak Indonesia berupaya memperketat impor produk hortikultura dan mendorong kemajuan buah lokal, sayur khas dalam negeri dan bunga eksotik domestik, banyak pihak merasa terganggu. Langkah Pemerintah yang sedang berupaya memberikan sistem insentif ekonomi bagi petani hortikultura di dalam negeri untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya benar-benar memperoleh tantangan dan ujian nyata di tingkat lapangan.

Di antara sekian kebijakan operasional tentang sektor hortikultura, dua peraturan menteri yang dipermasalahkan adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Impor Hortikultura. Ketentuan operasional yang sebenarnya resmi berlaku sejak September 2012 telah memberikan tenggang waktu masa transisi sampai Desember 2012, sambil diikuti sosialisasi dan diskusi terbuka tentang setting agenda kebijakan lain pada sektor hortikultura yang lebih luas dan strategis.

Untuk periode Januari-Juni 20013, Pemerintah melarang impor untuk enam jenis buah lokal, empat jenis produk sayuran dan tiga jenis bunga, karena komoditas itu tidak mendapatkan secara formal Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Alasan utama yang disampaikan Pemerintah adalah bahwa produk hortikultura yang dihasilkan di dalam negeri masih cukup untuk memenuhi permintaan produk hortikultura yang terus berkembang. Enam jenis buah yang dilarang masuk ke Indonesia yakni durian, nanas, melon, pisang, mangga dan pepaya. Selain itu, empat jenis sayuran yang dilarang diimpor ke Indonesia adalah kentang, kubis, wortel dan cabe; dan tiga jenis bunga adalah krisan, anggrek dan helicona.

Serangkan pertama terhadap hortikultura Indonesia muncul pada awal Januari 2013, walaupun upaya tertulis dari pihak asing itu sebenarnya telah muncul pada akhir tahun 2012. Masyarakat benar-benar agak dikejutkan dengan langkah notifikasi dan keberatan (baca: protes keras) Pemerintah Amerika Serikat (AS) kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap kebijakan Indonesia tentang pembatasan impor produk hortikultura dan impor hewan dan produk hewan. Alasan yang disampaikan AS adalah bahwa kebijakan impor yang diterapkan Indonesia dinilai kompleks dan berdampak buruk bagi kegiatan ekspor produk hortikultura dan daging dari AS.

Langkah yang diambil AS itu sebenarnya cukup mengejutkan, jika tidak dikatakan berlebihan, karena volume impor hortikultura Indonesia dari AS tidak terlalu besar, hanya bernilai sekitar US$120 juta per tahun. Impor daging Indonesia dari AS juga hanya 3,5 persen dari total daging sapi impor yang mencapai US$ 417.  Pada 2012, total impor sapi hidup (bakalan) mencapai 97 ribu ton ekuivalen daging dan impor daging mencapai 37 ribu ton, sebagian berasal dari Australia dan Selandia Baru. Negara yang seharusnya melancarkan protes keras kepada WTO karena ketentuan impor hortikultura adalah China dan negara yang seharusnya komplain pertama karena ketentuan impor daging sapi adalah Australia.

Belum hilang keterkejutan masyarakat terhadap reaksi berlebihan dari AS terhadap hortikultura Indonesia, serangan berikutnya justru datang dari dalam negeri sendiri. Gabungan Importir Hasil Bumi Indonesia (Gisimindo) bahkan melempar ejekan menyakitkan terhadap produk hortikultura lokal. Buah lokal nan eksotik seperti manggis, apel, jeruk, dan mangga dituduh dapat menciptakan diare karena rasanya asam (DetikFinance, Ahad, 27 Januari 2013). Apakah akan terdapat reaksi yang lebih keras lagi kepada para importir buah tersebut, semua akan tergantung dari penanganan dan langkah kebijakan yang sedang dan akan diambil pemerintah dan kemampuannya untuk mewujudkan kebijakan tertentu.

Untuk memberikan kontribusi nyata pada pembangunan hortikultura nasional, kelompok masyarakat madani (civil society organizations) sebenarnya sedang memainkan peran penting, terutama dalam kerangka governansi kebijakan ekonomi. Berbagai gerakan dilakukan oleh masyarakat luas, setidaknya telah dimotori oleh Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA-IPB) selama dua tahun terakhir, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas, agar mau mencintai dan mengonsumsi buah lokal. Secara implisit tentu di sana terkandung pesan strategis untuk mengurangi, jika perlu menghentikan, konsumsi buah impor.

Sebagian besar masyarakat merespons ajakan, imbauan, dan gerakan itu dengan menjadikan hari Jumat sebagai Hari Buah Lokal. Bahkan banyak instansi pemerintah yang secara sadar tidak lagi menyajikan hidangan buah impor pada berbagai rapat dinas dan acara formal lain. Pesan berantai yang tersebar melalui media sosial, seperti Blackberry, Twitter, Facebook, pesan pendek biasa (sms) untuk mengingatkan tentang Hari Buah Lokal itu tampak cukup efektif, terutama pada era serba cyber seperti sekarang. Bahkan di beberapa tempat, permintaan buah lokal meningkat cukup drastis, sehingga banyak petani hortikultura, yang umumnya berlahan sempit dan bermodal pas-pasan untuk memenuhi permintaan buah lokal yang ada. Hal yang paling jelas saat ini adalah bahwa serangan terhadap sektor hortikultura Indonesia, masih akan terus bergulir, apa pun kondisi dan reaksi yang dikeluarkan pemerintah.
****
Rekomendasi kebijakan dan langkah ke depan yang wajib dilakukan Pemerintah dan pejuang hortikultura domestik adalah terus memantau, menjawab, dan mengantisipasi serangan–serangan yang datang secara bergelombang tersebut.

Pertama, pada arena diplomasi internasional, tidak ada pilihan lain bagi Pemerintah, untuk segera menghadapi notifikasi AS kepada WTO itu secara jantan dan berwibawa. Pemerintah perlu segera mengeluarkan hak jawab dan penjelasan yang memadai sebelum ”bola panas” itu disampaikan kepada lembaga DSB (Dispute Settlement Body) di dalam WTO. Apalagi jika sampai terbawa ke lembaga arbitrase internasional yang lebih tinggi lagi. Esensinya adalah bahwa apabila lembaga negara telah mengambil sikap dan mengeluarkan suatu kebijakan, hal itu merupakan kebijakan resmi Negara Indonesia, bukan kebijakan Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pertanian.

Kedua
, menyusun Tim Perundingan Perdagangan Internasional (TPPI) yang tangguh dan memahami persoalan hortikultura nasional, baik pada aspek ekonomi dan perdagangan internasional, maupun pada aspek agronomi dan dimensi teknis lainnya. Sekadar informasi, pada arena WTO sebenarnya cukup banyak kamar-kamar perundingan dan kelompok-kelompok diplomasi ekonomi, yang harus secara elegan mampu dimainkan oleh para diplomat Indonesia. Kekuatan diplomasi yang paling tangguh adalah apabila ditopang oleh soliditas kebijakan ekonomi di dalam negeri dan dukungan penuh masyarakat untuk menunjukkan kewibawaan kebijakan pangan negara yang sebenarnya.

Ketiga,
 mengambil tindakan tegas bagi importir atau siapa pun yang mengganggu dan melecehkan kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah masih memiliki banyak “kartu berharga” yang dapat dimainkan dalam beberapa arena kesempatan kebijakan ekonomi hortikultura di dalam negeri. Langkah ini perlu melibatkan komponen akademisi dan organisasi lain yang peduli pada pengembangan hortikultura di dalam negeri sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Keempat, memperbaiki governansi ekonomi, ekosistem inovasi dan kebijakan hortikutura Indonesia. Kosa kata governansi ekonomi (economic governance) saat ini sedang menjadi salah satu jargon baru, yang dipercaya mampu meningkatkan kualitas kebijakan ekonomi dan hasil (outcome) kinerja pembangunan ekonomi secara umum. Ekosistem inovasi wajib diperbaiki dengan memberkan insentif yang memadai bagi inovasi baru yang dilakukan oleh lembaga riset, sektor swasta dan komponen masarakat banyak. Dengan demikian, tantangan besar yang harus dihadapi oleh para pemimpin Indonesia di masa depan adalah bagaimana meramu dan mendorong kerjasama empat pilar utama penopang pembangunan. Kerjasama kemitraan yang sering disebut dengan ABGC (academics, business, government and civil society) akan menjadi harapan baru bagi kemajuan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Prof. Dr. Bustanul Arifin, Guru Besar UNILA dan Ekonom Senior INDEF-Jakarta.

Read Full Post »

Kartel Pangan dan Kegagalan Negara

Bustanul Arifin

Headline, Investor Daily, Senin 28 Januari 2013

Fenomena kartel ekonomi pangan di Indonesia sebenarnya telah ditengarai sejak lama, dengan struktur pasar, tingkah laku dan praktik yang beragam.  Sebagian besar kartel pangan sudah bersifat amat struktural sehingga penyelesaiannya tidak akan pernah cukup jika hanya sekadar pidato, pernyataan dan himbauan pejabat. Sebagian lagi, kartel pangan sudah bersifat turun-temurun dari generasi tua pada Era Orde Baru kepada generasi muda yang muncul pada Era Reformasi. Beberapa pelaku baru memang mampu menerobos barriers to entry yang sengaja diciptakan oleh para kartel ekonomi pangan, tentunya setelah mengalami proses jatuh-bangun yang tidak sederhana. Setelah terbukti mampu bertahan dan bahkan berkembang, pendatang baru itu seakan  disambut dengan ungkapan “Welcome to the Club” dan proses gurita bisnis ekonomi pangan selanjutnya akan berevolusi mengikuti sistem ekonomi-politik di Indonesia.

Berita dan analisis yang beredar di media massa tentang kartel pangan sepanjang minggu lalu (Investor Daily 23 dan 25 Januari 2013), sebagai follow-up dari Laporan Komite Ekonomi Nasional (KEN) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tampak terlalu kusut untuk mampu diurai satu-per satu. Apalagi juga ditengarai bahwa sebagian besar kartel ekonomi pangan ini terafilisasi dengan raksasa bisnis global yang selalu menganggap Indonesia sebagai pasar besar yang menggiurkan. Potensi keuntungan kartel ekonomi pangan sampai belasan atau puluhan triliun rupiah tentu menarik bagi  siapa pun yang hanya berniat mengerek keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pada hampir setiap jengkal kegiatan ekonomi pangan, peluang terjadinya fenomena kartel atau tepatnya persaingan usaha tidak sehat selalu muncul. Selain karena kecenderungan perburuan rente di kalangan pelaku ekonomi yang tumbuh subur, fenomena kartel juga muncul karena lemahnya struktur penegakan aturan main, lemahnya pengawasan dan buruknya kualitas kebijakan ekonomi secara umum.  Walau masyarakat dan Pemerintah sudah paham bahwa kartel ekonomi pangan merupakan salah satu bentuk dari praktik persaingan usaha tidak sehat dan membawa biaya sosial-ekonomi yang tidak sedikit, upaya mengatasi dan mengurangi fenomena kartel ini tidaklah mudah.

Pendekatan legal formal yang ditempuh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan pengadilan niaga di Indonesia tentu tidak akan cukup untuk menanggulangi persoalan struktural dan menggurita tersebut. Apalagi, jika pada banyak kasus lembaga negara tersebut justeru menjadi pihak yang kalah di tingkat pengadilan. Jika pun lembaga negara memenangi proses pengadilan dan menjatuhkan sanksi nominal berupa denda dan sanksi pencabutan izin usaha sekalipun, dampak distortif yang terlanjur ditanggung oleh perekonomian telah demikian besar. Sanksi hukum itu terkadang terkesan hambar karena proses pengadilan yang bertele-tele dan melelahkan, sementara persoalan di lapangan telah bermetamorfosis menjadi persoalan lain yang lebih kompleks.

Pemerintah perlu secara cerdas mencari solusi kebijakan yang lebih bersifat struktural, mulai dari sektor produksi di hulu, sektor distribusi dan perdagangan di tengah, sampai pada sektor konsumsi di hilir. Solusi kebijakan ini wajib dilakukan oleh segenap instansi pemerintah yang terlibat dengan ekonomi pangan, baki secara langsung, maupun secara tidak langsung. Beberapa solusi kebijakan ini akan diuraikan pada akhir tulisan, setelah penjelasan tentang penyebab atau hakikat kartel ekonomi pangan ini.

****

Dua bentuk ekstrem struktur pasar ekonomi pangan yang dapat terlihat dan terasakan langsung oleh masyarakat adalah struktur monopsoni plus variannya berupa oligopsoni dan struktur monopoli plus variannya berupa oligopoli. Struktur ekonomi pangan disebut monopsoni adalah apabila pembeli komoditas pangan itu hanya satu, atau beberapa pembeli (oligopsoni) bersekongkol mengatur harga beli komoditas pangan. Struktur pasar pangan disebut monopoli apabila penjual komoditas pangan itu hanya satu, atau beberapa penjual (ologopoli) besekongkol mengatur harga jual komoditas pangan.

Dalam ilmu ekonomi, struktur pasar yang mendekati atau mengarah pada dua bentuk ekstrem monopsoni/oligopsoni dan monopoli/oligopli seperti itu dikatakan telah mengalami kegagalan pasar (market failures). Istilah kegagalan pasar ini sering disandingkan dengan istilah kegagalan negara (state failures) yang merujuk pada ketidakmampuan negara dalam melaksanakan tugas eksekusi program sampai pada menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri. Kasus inefisiensi birokrasi, penyalahgunaan wewenang eksekutif, legislatif, dan yuidikatif, non-governansi pemerintahaan atau lembaga non-struktural kementerian adalah beberapa contoh kecil dari kegagalan negara.

Dalam literatur ekonomi pangan, terdapat banyak kelompok komoditas pangan yang sering menderita monopsoni/ oligopsoni dan juga terdapat kelompok komoditas yang menderita monopoli/oligopoli. Apa pun bentuk dan struktur pasarnya, petani dan masyarakat banyak akan selalu dirugikan karena tidak kuasa menembus tembok-tembok struktur pasar pangan tidak sehat atau kartel pangan ini. Sejak di tingkat usahatani di hulu, petani sudah berhadapan dengan para tengkulak atau dengan istilah lokal pengijon, pengagep, dan lain-lain, yang terkadang amat leluasa menentukan harga beli produk pangan. Kriteria yang ditetapkan serba tidak jelas, tidak transparan dan tidak adil karena petani tidak memiliki alternatif pasar yang lebih sehat. Kriteria kadar air, kadar patah, butir hijau, rendemen, dan lain-lain seperti yang diberlakukan pada gabah, beras, jagung, tebu, kopi, kakao, dan lain-lain lebih sering hanya searah. Posisi dan daya tawar hampir selalu dimenangi para tengkulak karena penguasaan informasi pasar juga berbeda.

Kondisi menjadi lebih rumit ketika secara sosiologi-psikologi para tengkulak juga memberi pinjaman modal kerja, benh, pupuk, pengolahan lahan dan sebagainya. Benar, bahwa satu-dua kasus tengkulak “baik hati” yang dapat dijadikan tumpuan harapan bagi ekonomi rumah tangga petani dan dinamika ekonomi pedesaan di beberapa tempat. Akan tetapi, secara umum sistem tataniaga komoditas pangan tidak efisien karena manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh mereka yang mengeluarkan jasa sedikit, tapi dengan proporsi keuntungan yang amat besar.

Dari perspektif perdagangan, komoditas pangan strategis sering menjadi lahan spekulasi bagi para pelaku monopoli/oligopoli, terutama jika sifat fluktuasi harga pangan demikian tinggi dan berpotensi menghasilkan rente ekonomi dan keuntungan besar.  Pada komoditas pangan asal impor, para pelaku kartel ini cenderung agak leluasa “mengatur” harga jual di dalam negeri, apalagi jika kinerja produksi pangan di dalam negeri bermasalah. Masih segar dari ingatan masyarakat kejadian yang menimpa kedelai, gula, dan daging sapi, bahwa sebagian besar konsumen seakan menjadi penonton di tengah persaingan tidak sehat yang terjadi. Faktor ketidakberdayaan negara dalam menghadapi lobi dan serbuan produk impor plus kemampuan menegakkan kebijakan stabilisasi harga pangan, maka lengkaplah sudah dampak buruk dari kartel ekonomi pangan ini bagi kesejahteraan masyarakat.

****

Indonesia yang mengkalim diri sebagai negara kesejahteraan (welfare state) tentu wajib segera mengatasi fenomena kartel pangan atau setidaknya menyembuhkan penyakit kegagalan pasar pada beberapa komoditas pangan strategis tersebut di atas. Jika kegagalan pasar ini dibiarkan terlalu lama, maka biaya sosial-ekonomi dan politik yang harus ditanggung masyarakat pasti lebih besar dan menimbulkan inefisiensi yang semakin akut.

Pertama, tidak ada alasan untuk tidak meningkatkan produksi, produktivitas, dan efisiensi usahatani dan tataniaga komoditas pangan di hulu. Kinerja produksi pangan yang baik akan mengurangi dampak buruk dari sistem perdagangan tidak efisien, sampai batas tertentu. Perbaikan infrastruktur keras seperti jalan, jembatan, saluran irigasi perlu dilihat sebagai fixed variables untuk menunjang produksi pangan. Pembenahan sistem informasi harga, informasi pasar dan teknologi baru akan mengurangi inefisiensi sistem perdagangan atau tataniaga komoditas pangan di tingkat lapangan. Seluruh brokrasi pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah wajib mewujudkan target besar swasembada produksi pangan dan efisiensi perdagangan ini.

Kedua, pembenahan administrasi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Terlalu miris untuk mendengar fakta bahwa birokrasi pemerintah tidak mengetahui jumlah gudang pangan atau tidak memiliki data tanda daftar gudang (TDG) dari pelaku usaha pangan. Setelah informasi gudang pangan dapat dikuasai, tentu arus pergerakan barang dari satu titik ke titik lain akan dengan mudah diestimasi, berikut fluktuasi harga yang terjadi. Administrasi data ini adalah cikal-bakal pencegahan praktik persaingan usaha tidak sehat, bahkan sampai pada penimbunan dan spekulasi harga yang menimbulkan dampak distortif.

Ketiga, peningkatan wibawa dan kapasitas lembaga pengawas persaingan usaha. Langkah ini dimulai dari awareness di tingkat dasar dan perbaikan pendidikan atau pemahaman tentang fenomena kartel dan kegagalan pasar ini. Apabila terdapat beberapa hambatan dalam penerapan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka KPPU, Pemerintah dan Parlemen tidak harus merasa tabu untuk memperbaiki aransemen kelembagaan yang paling strategis tersebut.

Prof. Dr. Bustanul Arifin, Guru Besar UNILA, Ekonom Senior INDEF-Jakarta

Read Full Post »

Fluktuasi Harga Komoditas Pertanian

BUSTANUL ARIFIN

Analisis Ekonomi KOMPAS, Senin 7 Januari 2013

Selama dua tahun terakhir, pergerakan harga komoditas pertanian di tingkat global semakin tak menentu. Fluktuasi harga yang sangat tajam pada periode krisis global 2008-2009 ternyata belum menemukan tingkat keseimbangan baru. Kini, kian banyak komoditas pertanian yang rentan terhadap kondisi perekonomian global. Komoditas pertanian yang amat bergantung pada pasar ekspor umumnya lebih rentan dan berisiko lebih buruk dibandingkan dengan komoditas yang mampu memiliki pangsa alternatif pasar domestik yang lebih besar.

Penelusuran lebih mendalam dan lebih hati-hati terhadap karakter fluktuasi harga dan sifat komoditas pertanian serta kondisi sosial-ekonomi yang melingkupinya menjadi amat krusial. Kebiasaan para perumus kebijakan membuat generalisasi dan melihatnya dari permukaan, keengganan mencermati detail dan menganggap sepele, serta kesibukan urusan politik murahan dan dimensi pencitraan tidak akan mampu membuat fondasi pembangunan ekonomi yang lebih beradab dan berkualitas tinggi.

Beberapa upaya penelusuran lebih rinci akan diuraikan berikut ini, beserta jalan keluar yang ditawarkan untuk menanggulangi dan mencegahnya di masa mendatang.

Kelompok komoditas perkebunan mengalami penurunan harga paling signifikan selama dua tahun ini. Lesunya perekonomian global ikut mengurangi permintaan terhadap komoditas perkebunan, memicu kelebihan penawaran dan penurunan harga. Kelompok pangan biji-bijian, seperti beras, jagung, kedelai, dan gandum, mengalami peningkatan walau tidak sedrastis tahun 2008. Fenomena ”the cheap food price is over” tampak masih berlaku, terutama karena kekeringan hebat tahun 2012 di Amerika Serikat, Rusia, dan Turki sebagai produsen jagung, kedelai, dan gandum dunia. Harga kelompok daging sapi, daging ayam, pakan ternak, dan udang cenderung naik karena tingkah laku para produsen yang sulit diduga. Negara yang hanya terbiasa menggantungkan pada pangan impor justru akan menanggung konsekuensi ekonomi yang tidak ringan.

Penurunan harga pada kelompok perkebunan dapat memengaruhi sistem insentif ekonomi yang tercipta dan kegairahan petani domestik dalam meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Penurunan harga komoditas ekspor yang terlalu lama berkonsekuensi mengganggu keseimbangan internal dan eksternal perekonomian. Penerimaan devisa dari ekspor ini sangat penting untuk membiayai impor barang modal, memperbesar anggaran pembangunan, agar mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, menyerap lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja.

Harga rata-rata karet dunia anjlok dari 4,52 dollar AS per kilogram (kg) tahun 2011 menjadi 3,18 dollar AS per kg tahun 2012, bahkan menyentuh di bawah 2,90 dollar AS per kg pada Desember 2012. Harga getah karet di tingkat petani mencapai Rp 15.000 per kg atau kurang, suatu insentif negatif yang cukup berbahaya. Upaya peningkatan produksi karet sampai 3 juta ton sekalipun belum cukup untuk memperbaiki kesejahteraan petani karet di dalam negeri.

Dalam jangka pendek, pemerintah harus segera melakukan diplomasi terukur dengan negara-negara produsen, khususnya Thailand dan Malaysia, agar bersepakat mengurangi pasokan karet ke pasar global. Strategi manajemen pasokan ini menjadi ujian awal apakah produsen karet di negara berkembang mampu memengaruhi harga di tingkat global atau tidak. Upaya pengembangan industri hilir karet di dalam negeri perlu segera direalisasikan selagi sedang semangat merealisasikan rencana aksi Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia sampai tahun 2025.

Harga rata-rata minyak sawit mentah (CPO) dunia juga turun drastis dari 1.125 dollar AS per ton tahun 2011 menjadi 1.020 dollar AS per ton tahun 2012 dan jatuh ke kisaran 800 dollar AS per ton pada Desember 2012. Harga minyak biji sawit (PKO) dunia anjlok sampai  810 dollar AS per ton, hampir setara dengan harga CPO. Akibatnya, harga tandan buah segar sawit di tingkat petani rontok sampai Rp 700. Terlalu mahal biaya ekonomi dan biaya sosial yang ditanggung masyarakat jika produksi CPO mencapai 24 juta ton.

Pemerintah perlu segera meninjau ulang kebijakan pungutan ekspor CPO, terutama jika tidak terdapat keterkaitan yang jelas dengan pengembangan industri hilirnya. Hambatan administratif untuk sekadar menugaskan dua perusahaan negara perkebunan melakukan investasi di sektor hilir harus segera dihilangkan. Jika tahun 2013 pemerintah menyia-nyiakan peluang berharga ini, momentum perbaikan ekonomi sawit juga akan hilang. Indonesia kembali akan terjebak dalam konflik-konflik horizontal primitif, perkelahian perusahaan swasta perkebunan dengan masyarakat setempat, dan kontroversi berkepanjangan tentang emisi karbon dari kebun sawit. Sementara Malaysia terus melesat dengan industri makanan dan kosmetik berbasis sawit serta riset dan pengembangan berteknologi tinggi dalam pemetaan genetika varietas kelapa sawit.

Cerita yang mirip juga dialami kopi, kakao, dan teh. Misalnya, harga kopi arabika anjlok dari 5,97 dollar AS per kg tahun 2011 menjadi 4,18 dollar AS per kg tahun 2012. Harga kopi robusta anjlok dari 2,40 dollar AS per kg tahun 2011 menjadi 2,28 dollar AS per kg tahun 2012. Anjloknya komoditas andalan perkebunan rakyat ini juga sangat memukul basis perekonomian pedesaan. Belum lagi cerita memilukan dari hancurnya ekonomi teh Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir karena laju konversi kebun teh mencapai 2,7 persen per tahun dan laju penurunan produksi teh 2 persen per tahun. Harga rata-rata teh dunia anjlok dari 2,92 dollar AS per kg tahun 2011 menjadi 2,28 dollar AS per kg tahun 2012.

Pemerintah perlu fokus pada pengembangan pasar domestik, industri pengolahan, industri makanan dan kuliner berbasis kopi, kakao, dan teh. Di hulu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas kopi dan kakao rakyat, membiasakan petani kopi untuk petik merah, dan memberikan insentif harga memadai pada kakao berfermentasi. Pemerintah wajib mencegah rencana konversi 6.000 hektar kebun teh perusahaan negara tahun 2013 menjadi kegunaan lain. Sistem rantai nilai teh harus diperbaiki secara total agar tidak dinikmati oleh satu-dua perusahaan teh berskala besar. Aransemen kelembagaan dan Pasar Lelang Teh Jakarta (Jakarta Tea Auction) wajib segera dibenahi untuk memberikan kepastian harga bagi petani teh dan perusahaan perkebunan.

Bustanul Arifin Guru Besar Universitas Lampung dan Ekonom Senior INDEF Jakarta

Read Full Post »

Bustanul Arifin

Kompas, Senin 3 Desember 2012

 

Diskusi publik dan silang pendapat soal ekonomi daging sapi belum menemukan titik terang. Posisi setiap pemangku kepentingan daging sapi, termasuk pemerintah, masih sulit bergeser alias tidak mau mengalah. (more…)

Read Full Post »

Bustanul Arifin

Investor Daily, Senin 22 Oktober 2012

 

Setelah melalui pembahasan marathon lebih tujuh bulan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pangan sudah disahkan pada Rapat Paripurna Parlemen tanggal  18 Oktober 2012, untuk selanjutnya diundangkan dan dicatat pada Lembaran Negara. RUU itu dimaksudkan untuk mengganti UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang telah berusia 16 tahun dengan segala kinerja ekonomi pangan yang naik-turun mengikuti langgam kebijakan Pemerintah. (more…)

Read Full Post »

Bustanul Arifin

Majalah InfoBank, Edisi Oktober 2012

 

Prospek industri agribisnis Indonesia pada tahun 2013 relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi pada 2012 yang penuh drama, karena dampak kekeringan di negara-negara besar produsen pangan, seperti Amerika Serikat, Rusia dan Australia. Di belahan bumi lain, Brazil sebagai salah produsen gula dan kedelai terbesar di dunia juga sedang mengalami anomali cuaca yang relatif basah, yang sempat membuat harga-harga cukup liar. Pertanyaan yang perlu segera dijawab adalah apakah dampak keliaran dan fluktuasi harga-harga komoditas agribisnis pada tahun 2012 masih akan berlanjut pada tahun 2013? Jika pemulihan sisi suplai dan stabilitas harga tidak kunjung tercapai pada kuartal pertama 2013, apa saja yang harus dilakukan industri agribisnis di Indonesia? (more…)

Read Full Post »

Older Posts »