Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Materi ISPE 2

Prof. Bustanul Arifin

Read Full Post »

The Roles of Input Policies in Transforming Indonesian Agriculture

(IFPRI Resakss Asia Working Paper, Number 3/2014.)

To download this file, please click the following link:

2014-arifin-the-roles-of-input-policies-in-transforming-agriculture-in-indonesia-ifpri-working-paper-03-2014

Read Full Post »

Peluang Banding di WTO

BUSTANUL ARIFIN

Kompas, Sabtu 7 Januari 2017

Sebagaimana diduga, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akhirnya mengabulkan gugatan Selandia Baru dan Amerika Serikat, dan menghukum Indonesia untuk mengganti ketentuan perdagangan internasional pada produk hortikultura, hewan, ataupun produk hewan. Setelah melalui proses notifikasi (protes keras) dan perundingan bilateral antara Selandia Baru dan Indonesia, antara Amerika Serikat dan Indonesia, sejak 2012, kedua negara membawa sengketa dagang itu ke meja sidang Majelis Panel Sengketa dengan nomor perkara DS 477 dan DS 478.

(more…)

Read Full Post »

Overestimasi Data Produksi Pangan

Bustanul Arifin

Bisnis Indonesia, Kamis 5 Januari 2017

Tanpa banyak disadari masyarakat luas, pada 2016 Badan Pusat Statistik (BPS) tidak merilis data produksi pangan, khususnya padi, jagung dan kedelai. Pertimbangannya pun cukup sederhana, bahwa saat ini dan sekian waktu ke depan, BPS sedang berupaya memperbaiki metode estimasi data produksi pangan.

(more…)

Read Full Post »

Pertanian untuk Tingkatkan Kualitas Pertumbuhan

Bustanul Arifin

Koran Sindo, Kamis 5 Januari 2017

Pertumbuhan ekonomi dianggap berkualitas apabila perekonomian tidak terlalu banyak dihinggapi tiga persoalan besar yakni ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran. Agak sulit untuk membanggakan kinerja perekonomian yang mencatat pertumbuhan 5,02%, tapi ketimpangan pendapatan masih besar dengan indeks gini 0,40, angka kemiskinan mendekati 11%, dan pengangguran 5,6%. Pada triwulan III 2016 pertumbuhan sektor pertanian hanya 2,67%, masih cukup jauh untuk mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Literatur ekonomi tentang ketimpangan pendapatan telah banyak dan menjadi fokus kajian selama bertahun-tahun, baik pada tingkat global maupun pada tingkat domestik. Literatur itu bahkan dapat dirunut jauh ke belakang sampai pada era Simon Kuznets pada dekade 1950-an. Pemikiran Kuznets tentang hubungan tingkat pendapatan atau produk domestik bruto (PDB) dengan ketimpangan pendapatan berbentuk Kurva- U terbalik walaupun bukan tanpa kritik. Pada tahap awal tingkat pendapatan rendah dan ketimpangan juga rendah.

Kemudian, pendapatan meningkat, ketimpangan juga meningkat, sampai pada suatu titik kritis tertentu, pendapatan meningkat, ketimpangan pun menurun. Pada tingkat perekonomian yang tinggi, ketimpangan pendapatan akhirnya rendah. Literatur terbaru tidak sekadar menelusuri Kurva-U tersebut, tapi banyak membedah determinan dari ketimpangan pendapatan tersebut, mulai dari kualitas kebijakan fiskal, belanja negara dan perpajakan, ketidakstabilan politik, sampai pada dimensi ekonomi-politik yang lebih komprehensif (misalnya Jaejoon Woo, 2011; Inyong Shin, 2012; Atkinson, 2015; dan lain-lain).

Pada tataran global, fenomena ketimpangan ekonomi dapat dituliskan secara sederhana sebagai berikut: (1) Ketimpangan di China dan India amat buruk, mendekati angka indeks gini 50, atau dua kali lipat dari indeks gini negara-negara Nordic di Eropa; (2) Ketimpangan di Amerika Latin cukup tinggi: Meksiko, Peru, Uruguay, Brasil, Kolombia; dan (3) Ketimpangan di negara maju OECD juga masih tinggi, tapi ada kecenderungan terjadi penurunan sejak 1980-an. Sesuatu yang perlu dicatat adalah data ketimpangan pada tataran global tidak mudah untuk diperbandingkan karena sumber data dan kualitasnya sering bermasalah.

Ketimpangan dan Kemiskinan

Di dalam negeri, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan adalah dua fenomena yang saling berhubungan dan menjadi persoalan tersendiri dalam pembangunan ekonomi. Angka resmi Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2016 menunjukkan bahwa rasio gini pada Maret 2016 tercatat 0,397 atau terjadi sedikit penurunan dari angka Maret 2015 sebesar 0,408 pada skala tiga digit di belakang koma.

Angka kemiskinan pada Maret 2016 masih tercatat 10,86% atau mengalami penurunan dari 11,22% pada Maret 2015. Dalam angka absolut, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan masih 28,01 juta orang pada Maret 2016, lebih rendah dari 28,59 juta orang pada Maret 2015. Di samping itu, angka kemiskinan di perdesaan, yang sebagian besar bekerja di pertanian, juga meningkat menjadi 17,89 juta jiwa pada 2015 (62,7% dari total orang miskin) dari 17,73 juta jiwa (62,6%) pada 2014.

Dalam hal lapangan kerja, jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2016 tercatat 118,4 juta orang atau 94,4% dari jumlah angkatan kerja 125,4 juta orang. Angka itu bertambah 3,6 juta orang dibandingkan jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2015 sebesar 114,8 juta orang atau 93,8% dari jumlah angkatan kerja 122,4 juta orang. Artinya, jumlah penganggur di Indonesia pada Agustus 2016 tercatat 7,03 juta (5,61%) atau mengalami penurunan 530.000 orang dari jumlah penganggur pada Agustus 2015 sebesar 7,56 juta o r a n g (6,18%).

Pekerja di sektor pertanian naik sedikit dalam jumlah, sekitar 20.000 orang, dari 37,75 juta orang pada 2015 menjadi 37,77 juta orang pada 2016. Tapi, menurun dalam persentase, dari 32,9% dari total pekerja pada 2015 menjadi 30,3% pada 2016. Pekerja di sektor industri juga sedikit meningkat, dari 15,25 juta (13,28%) pada 2015 menjadi 15,54 juta (13,5%) pada 2016. Implikasinya, pekerja di sektor jasa menurun dalam hal jumlah, dari 51,8 juta orang menjadi 51,6 juta orang, tapi meningkat dalam persentase, dari 42,3% pada 2015 44,8% pada 2016. Lambannya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran selama dua tahun terakhir pemerintahan Kabinet Kerja tidak dapat dilepaskan dari melebarnya ketimpangan pendapatan, terutama sejak otonomi daerah.

Indeks gini 0,40 saat ini termasuk tinggi karena mengalami peningkatan 10 basis poin dari 0,30 pada 2000 atau sebelum era otonomi daerah. Upaya mendekatkan pelayanan publik kepada warganya melalui desentralisasi ekonomi tidak serta membawa dampak pemerataan pendapatan. Siapa pun yang menjadi pemimpin akan sulit menanggulangi ketimpangan pendapatan ini jika orientasi kebijakan hanya bervisi jangka pendek dan tidak berupaya melakukan pembenahan struktural. Karakter pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas juga terkonfirmasi dengan dominasi sektor non-tradable, yang tidak diimbangi kinerja sektor tradable yang masih tertatihtatih, terutama pertanian dan industri manufaktur.

Sektor tradable itu memiliki keterbatasan akses terhadap faktor produksi dan sumber daya strategis lain, buruknya infrastruktur ekonomi, dan sumber daya produksi lain. Dalam hal distribusi kepemilikan aset, petani pangan yang memiliki lahan sempit (0,5 hektare atau kurang) kini diperkirakan telah mencapai 55%.

Governansi yang buruk dalam pengelolaan subsidi pupuk juga membuka peluang terjadi ketidakmerataan akses pada faktor produksi pertanian yang lain. Sekitar 65% petani miskin menerima 3% subsidi pupuk, tetapi 1% petani kaya menikmati 70% subsidi. Sekitar 5% petani terkaya bahkan telah menikmati 90% subsidi pupuk yang selama ini justru terkesan amat tidak efektif.

Inisiatif Peningkatan Kualitas 

Beberapa pilihan kebijakan ekonomi dan inisiatif dunia usahaperlusecara hati-hatidirumuskan agar diperoleh manfaat dan dampak ganda yang lebih efektif. Dunia usaha dan pemerintah perlu mengambil kebijakan perubahan teknologi untuk mendorong inovasi yang mampu meningkatkan keahlian tenaga kerja (employability) dan dimensi kemanusiaan dalam pelayanan. Kebijakan publik perlu mengarah pada perimbangan kekuasaan, dimensi pemerataan kebijakan persainganusaha, sertakerangka legal bagi serikat pekerja untuk mewakili kepentingannya.

Opsi kebijakan yang perlu diambil misalnya fokus pada penciptaan lapangan kerja perdesaan di luar usaha tani (off-farm). Pembagian pupuk, benih, dan traktor gratis bagi petani terlihat populis dalam jangka pendek, tetapi dapat mengganggu logika insentif ekonomi dan kewirausahaan petani jika membuat ketergantungan akut pada bantuan pemerintah. Pembagian sarana pertanian itu akan lebih membawa dampak horizontal yang lebih produktif apabila pemerintah dan pemerintah daerah lebih serius melatih keterampilan dan memberdayakan pemuda desa.

Kementerian Pertanian perlu lebih sering bekerja sama dalam pembangunan perdesaan ini dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT).

Terakhir, penargetan kebijakan subsidi perlu diperbarui melalui perbaikan distribusi kepemilikan aset dan lahan pertanian. Pemerintah wajib mengembangkan kebijakan kerja sama ekonomi usaha besar dan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam suatu skema kemitraan yang saling menguntungkan. Pembenahan identifikasi petani (farmer’s ID) berisi nama dan alamat yang akan memperoleh akses terhadap faktor produksi dan sumber daya lain menjadi hampir mutlak harus dilakukan. Kemudian, pemantauan wajib dilakukan secara berjenjang terhadap kebijakan subsidi dan bantuan pemerintah, tidak hanya untuk keperluan administratif, tetapi juga untuk tujuan strategis berjangka panjang, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bustanul Arifin, Guru Besar UNILA dan Ekonom Senior INDEF 

Read Full Post »

Berharap Inpres Perlindungan Lahan Pertanian

Bustanul Arifin  

Bisnis Indonesia, Perspektif, Senin 17 Oktober 2016

Draf Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) telah beberapa kali dibahas.

Masyarakat menduga Presiden Joko Widodo akan menandatangani inpres tersebut sekarang ini, sekaligus untuk memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) setiap tanggal 16 Oktober.

Masih ada waktu beberapa hari lagi, jika Inpres penting dan strategis tersebut akan ditandatangan dalam acara puncak peringatan HPS yang akan dipusatkan di Boyolali, Jawa Tengah pada 26-28 Oktober.

Melalui Inpres tentang Percepatan Penetapan LP2B tersebut, Presiden memberi perintah kepada tujuh menteri, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya ada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ditambah Kepala Badan Informasi Geo spasial (BIG), para gubernur dan bupati/wali kota, sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Menko Perekonomian ditugaskan melakukan koordinasi, peng awasan, pengendalian, dan evaluasi dan kemudian Kepala

Bap penas memasukkannya ke dalam rencana pembangunan jang ka pendek. Adapun Mendagri me la kukan pembinaan kepa da pimpinan daerah dan evaluasi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah (Perda RTRW) dan se lanjutnya Mentan mengompilasi data luas lahan de ngan memperhitungkan kebutuhan pangan daerah dan nasional.

Sementara itu, Menteri ATR tidak menerbitkan izin alih fungsi lahan sawah pada daerah yang belum memiliki RTRW, Menteri PUPR melakukan pengawasan alih fungsi lahan pada daerah irigasi, dan Kepala BIG melakukan sinkronisasi pemetaan lahan sawah dan melakukan verifikasi dan validasi petalahan.

Selanjutnya, gubernur melakukan percepatan penetapan LP2B, memverifikasi dan melaporkan hasil dan melakukan pengawasan, dan memasukkan pelaksanaan Inpres dalam rencana kerja pemerintah (RKP) provinsi.

Sedangkan bupati/wali kota menetapkan LP2B, menunda izin alih fungsi lahan sawah, melakukan pengawasan dan memasukkan pelaksanan Inpres dalam RKP kabupaten/kota.

Sebenarnya masyarakat sudah cukup letih membaca berita bahwa negara seakan tidak berdaya menghadapi tekanan yang begitu tinggi dari sistem perekonomian dan dari para petualang rente untuk mengkonversi lahan sawah subur beririgasi teknis menjadi kegunaan lain seperti lahan perumahan dan industri.

Proses konversi lahan itu terjadi secara pragmatis dan dilakukan dengan kesadaran penuh oleh masyarakat, terutama dunia usaha, spekulan, aparat birokrasi daerah, perangkat desa dan kecamatan.

Wakil Presiden M. Jusuf Kalla pernah menyampaikan bahwa laju konversi lahan pertanian pangan atau sawah beririgasi teknis mencapai 100.000 hektare per tahun.

Kemampuan pemerintah untuk mencetak sawah-sawah baru yang dibiayai dari anggaran negara tidak lebih dari 50.000 hektare per ta hun. Sangat jauh dari target kampanye Presiden Jokowi seluas 1 juta hektare selama lima tahun masa pemerintahannya.

Pemerintah pusat dan daerah seakan tidak tahu harus berbuat apa dan hanya dapat me nyaksikan proses konversi lahan sawah subur terus ber lang sung sampai dengan saat ini. Masyarakat menjadi tidak sabar karena seperangkat aturan dan produk hukum untuk mengatasi la ju konversi lahan pertanian benar-benar terkesan mandul.

Indonesia telah lama memiliki UU No. 41/2009 ten tang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), yang seharusnya men ja di benteng utama dalam upaya pencegahan konversi lahan sa wah di Indonesia. Ditambah dengan empat aturan turunannya.

Secara legal-formal, langkah yang dilakukan pemerintah sebenarnya telah lebih da ri memadai. Serangkaian in sentif yang dijanjikan pemerin tah pusat dan daerah pun seharusnya cukup menggiurkan.

INSENTIF

Contohnya, yaitu pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas ung gul, dan kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi.

Ada pula penyediaan sarana dan prasarana produksi per ta nian, jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B dan/ atau penghargaan bagi petani berpres tasi tinggi. Pemerintah daerah pun menambah satu insentif dengan bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan.

Di tingkat yang lebih teknis-operasional, Menteri Pertanian juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Selama empat tahun perjalanan Permentan 7/2012 ini, proses konversi lahan masih terjadi, karena aturan hukum tersebut hanya menjangkau lahan hamparan di atas 5 hektare. Dengan kata lain, pemerintah tidak mampu mencegah konversi lahanlahan pertanian berskala kecil, apalagi melalui proses pewarisan dan fragmentasi lahan, yang mempercepat proses pemiskinan petani dan masyarakat pedesaan, terutama di Jawa.

Apakah dengan rencana Inpres Percepatan Penetapan LP2B, persoalan konversi atau alih fungsi lahan sawah subur akan berhenti? Sepertinya tidak akan mudah.

Urusan konversi lahan sawah bukan semata urusan formal payung hukum dan peraturan perundangan, tetapi lebih merupakan pragmatisme bisnis
dan politik di lapangan, yang nampak tidak akan mempan jika hanya ditanggulangi melalui sekian macam program, yang terkadang normatif.

Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu secara tegas mengumumkan secara terbuka lahan pertanian pangan yang telah dialokasikan untuk tidak akan dialih-fungsikan menjadi kegunaan lain. Logikanya, setelah lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) tersebut ditetapkan secara terbuka, maka ekspektasi pelaksanaan kebijakan teknis pertanian akan lebih membawa hasil, mulai penyaluran pupuk bersubsidi, benih unggul, bimbingan-penyuluhan dan pendampingan petani, penjaminan harga jual, dan lain-lain.

Disamping itu, aparat negara di tingkat pusat dan daerah wajib lebih ofensif dalam melaksanakan kebijakan teknis di atas. Langkah ofensif ini juga dapat berfungsi menjadi benteng perlindungan lahan pangan di tingkat masyarakat.

Terakhir, skema penalti dan struktur penegakan hukum dalam menerapkan sanksi juga perlu lebih tegas, untuk memberikan efek jera dan pembelajaran yang efektif.

Bustanul Arifin, Guru Besar UNILA dan Ekonom Senior INDEF


 

Read Full Post »

Obsesi Holding BUMN Pangan

BUSTANUL ARIFIN 

Bisnis Indonesia, Perspektif, Senin 15 September 2016

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres M. Jusuf Kalla saat ini sedang memfinalisasi rencana pembentukan perusahaan induk (holding) badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang pangan.

Berbeda dengan holding BUMN pupuk, perkebunan, dan semen yang fokus pada produksi, sekian banyak BUMN bidang pangan hanya sedikit yang berkinerja bagus di bidang produksi.

Sebagian besar BUMN pangan melaksanakan fungsi jasa seperti logistik, transportasi, per gudangan, perdagangan, dan jasa lain yang mendukung stabilitasi harga pangan. Lebih rumit lagi, banyak BUMN pangan justru tidak memiliki kinerja keuangan yang dapat dibangga kan.

Pemerintah telah memulai melakukan audit keuangan terhadap sekian BUMN yang dipersiapkan berada dalam suatu holding BUMN pangan. Bentuk dan fokus usaha holding BUMN pangan telah mulai menjadi agenda diskusi publik, walau masih belum terarah.

Setidaknya terdapat delapan BUMN pangan yang dipersiapkan pemerintah untuk membentuk satu perusahaan induk, yang diharapkan lebih kuat dan sehat, berdaya saing dan mampu berkontribusi untuk memecahkan persoalan pangan yang kini menjadi semakin rumit.

Pertama, Perum Bulog selama ini mendapat tugas stabilisasi harga pangan pokok, khususnya beras, bahkan sejak berupa lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK).

Pada 2015, Bulog mencatat laba Rp1,6 triliun atau yang paling tinggi di antara BUMN lain, walaupun kontribusi laba dari public service obligation mencapai 20%. Bulog sepertinya dipersiapkan untuk menjadi induk atau pimpinan holding ini, apalagi dua aturan hukum PP 13/2006 tentang Perum Bulog dan Perpres 48/2016 ten tang Perum Bulog dalam Ketahanan Pangan Nasio nal memberikan keleluasaan kepada Bulog untuk mengelola berbagai komoditas pangan.

PT Pertani masih berjuang untuk mencapai kinerja perusahaan yang baik, setelah mendapatkan suntikan modal Rp470 miliar pada 2015 untuk bisnis peningkatan kuantitas dan kualitas beras, benih padi, dan revitalisasi sarana produksi.

Pada 2016, PT Pertani juga mendapat tambahan modal Rp500 miliar. PT Sang Hyang Seri (SHS) yang memiliki bis nis inti produksi benih, pemasaran dan per da gangannya sedang mencoba melakukan di versifikasi ke arah agroindustri.

PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) yang memiliki bisnis inti sistem logistik, transportasi, gudang dan perdagangan telah membukukan laba Rp60 miliar pa da 2015. PT BGR dapat menjadi harapan baru dalam upaya perbaikan efisiensi sistem logistik, khususnya pangan. PT Berdikari melaksanakan tugas bidang peternakan, benih dan bibit ternak, produksi daging, perdagangan sarana dan produk pertanian, saat ini masih berjuang untuk mem perbaiki governansi perusahaan.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang memiliki ciri khas bisnis perdagangan diharapkan mampu berkon tribusi pada stabilisasi harga dan penyangga pangan pokok, dan jasa perdagangan un tuk komoditas strategis.

Tahun ini PT PPI ti dak memperoleh tambahan PMN, karena te lah dianggap mendapatkan alokasi modal da ri impor gula Rp1,5 triliun. PT Perikanan Nusantara (Perinus) yang menang ani bisnis perikanan pada 2015 membuku kan laba Rp3 miliar, yang sebenarnya ma sih dapat ditingkatkan mengingat potensi per i kanan demikian besar.

Terakhir, Perum Peru sa haan Perikanan Indonesia (Perindo) mengelola aset negara pada sektor kelautan perikanan, pe ngu sahaan dan pelayanan barang dan jasa pe la bu han dan lainnya, serta melakukan pe ngem bangan sistem bisnis perikanan, termasukbudi daya.

TANTANGAN EFISIENSI

Ekonomi pangan saat ini masih akan berha dap an dengan inefisiensi rantai nilai komoditas pangan strategis. Sangat banyak hasil stu di yang menunjukkan bahwa sistem rantai ni lai komoditas pangan tidak efisien, elastisitas transmisi harga amat rendah, biaya transaksi sangat tinggi, dan lain-lain.

Sistem rantai nilai nyaris menyerupai kartel dan amat dekat dengan praktik perburuan rente, yang bersenyawa dengan kepentingan politik dan administrasi birokrasi.

Misalnya, rantai nilai beras menghadapi struktur biaya produksi yang amat tinggi dan tidak efisien, sehingga harga eceran beras di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan dengan di Thailand, Vietnam, dan lain-lain. Tingkat kehilangan pascapanen pada industri penggilingan beras RI mencapai 10,8%, penggilingan 3,3% dan pengeringan 3,2%.

Akibatnya, rendemen beras di Indonesia hanya 62,7%, jauh lebih kecil dibandingkan rendemen beras di Vietnam 66,6%, Thailand 69,1%, dan China 70%. Jika holding BUMN pangan itu ditugaskan untuk peningkatan efisiensi industri penggilingan padi, maka kriterianya akan lebih jelas.

Misalnya, bagaimana BUMN pangan perlu membina dan melakukan konsolidasi penggilingan padi kecil (PPK) yang berjumlah 170.000 unit (94%) dari total 182.000 penggilingan padi, untuk modernisasi industri, perbaikan skala usaha ekonomi dan sebagainya.

Pada industri daging sapi, persoalan terbesar adalah tidak adanya sektor swasta yang tertarik dan terjun pada sektor pembibitan dan pembiakan sapi. Sebagai aktivitas sektor hulu dan amat strategis, pembibitan bahkan berfungsi untuk melestarikan breed sapi khas Indonesia seperti sapi Bali, atau menyilangkan bibit asli dengan sapi impor yang unggul dan bernilai ekonomi tinggi.

Swasembada daging sapi pasti amat sulit tercapai jika negara tidak pernah menugaskan BUMN untuk terjun langsung. Masyarakat tentu amat lelah mental jika disuguhi drama gover nan si tentang impor sapi dan dan impor daging setiap tahun, hanya untuk menekan har ga jual daging sapi sampai Rp80.000 per kg. Di bidang kelautan dan perikanan, persoalan rantai nilai produk perikanan tidak jauh berbeda.

Kinerja perikanan tangkap tidak terlalu berkilau dibandingkan perikanan darat, apalagi banyak industri pengolahan ikan terancam tidak mendapat pasokan bahan baku yang memadai. Kebijakan terbaru telah dikeluarkan dalam bentuk Inpres 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan, yang memberikan tugas khusus kepada 18 menteri dan 7 pejabat tinggi lain yang terlibat secara langsung dan tidak langsung.

Potensi tumpang tindih kewenangan masih mungkin terjadi karena Kemenperin juga sedang memfinalisasi penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah bekerjasama dengan seluruh provinsi sesuai dengan pemetaan industri prioritas sesuai dengan Perpres 14/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

Sebagai penutup, pilihan perusahaan induk BUMN pangan masih terbuka lebar, mulai dari koordinator, agregator bisnis, clearing house (penyedia informasi) atau bahkan pembuka jalan hubungan bisnis setiap unit atau individu BUMN pangan dengan stakeholders yang lebih luas.

Terpenting adalah holding BUMN pangan ini perlu masuk ke dalam suatu bisnis strategis yang mengintegrasikan perusahaan pangan dan energi (integrated food and energy estate).

Pada saat yang sama, holding BUMN pangan ini juga mampu menstimulasi suatu sistem insentif bagi petani, peternak dan nelayan sebagai mitra kerja, yang berbasis inovasi produksi, panen-pascapanen, logistik dan perdagangan, pemasaran.

Sebagai perusahaan induk, BUMN pangan perlu terus membangun tradisi penelitian dan pengembangan (R&D) dan penelitian untuk pengembangan (R-4-D) yang menjadi tulang punggung daya saing industri pangan RI ke depan.

 

Prof. Bustanul Arifin, Guru Besar Unila, Ekonom Senior Indef dan Professorial Fellow di InterCAFE dan SB-IPB

Read Full Post »

Older Posts »