Feeds:
Posts
Comments

Governansi Ekonomi, Bukan Sekadar Perpendek Rantai

Bustanul Arifin

Koran Sindo, 14 Juni 2016
Memasuki minggu kedua Ramadan, target pemerintah untuk memperpendek rantai nilai produk pangan strategis masih belum terlihat mencapai kemajuan yang berarti.

Langkah operasi pasar di yang dilakukan Bulog, PD Pasar Jaya dan beberapa pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia tidak serta- merta menurunkan harga keseimbangan produk pangan di pasar. Rencana pemerintah untuk menurunkan harga eceran daging sapi segar sampai Rp80.000 per kilogram belum tercapai secara mulus.

Harga eceran ratarata daging sapi di pasar-pasar tradisional di seluruh Indonesia sampai dengan Sabtu 10 Juni 2016 masih Rp115.000 atau belum turun secara signifikan. Harga daging ayam masih Rp32.500, harga gula pasir bahkan merangkak naik menjadi Rp15.720, harga cabe merah Rp33.600 dan harga bawang merah hanya turun sedikit menjadi Rp38.160 per kilogram.

Operasi pasar yang dilakukan pemerintah, pemda, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) baru mencapai segmentasi pasar saja. Harga eceran produk pangan strategis pada tenda-tenda operasi pasar terlihat jauh lebih rendah dari harga pasar. Misalnya harga daging sapi dijual pada rentang Rp85.000-90.000 tergantung jenisnya, harga gula pasir dijual Rp14.000.

Harga cabai merah Rp20.000 dan harga bawang merah Rp25.000 per kilogram. Para pembeli dengan enteng berbelanja pada tenda-tenda operasi pasar, walau harus mengantre. Sementara sebagian lain tetap berbelanja di kioskios di dalam los pasar tradisional dan pasar modern, walaupun dengan harga pasar yang masih mahal. Segmentasi pasar produk pangan yang tercipta karena operasi pasar tersebut tidak banyak mengganggu psikologi penjual dan pembeli. Transaksi jual-beli di pasar masih berlangsung lancar, tidak terdapat gangguan yang berarti.

Sistem perdagangan produk pangan pokok dan strategis serta segenap sistem rantai nilai atau rantai pasok yang terbangun bertahun-tahun tampak tidak akan mampu diubah begitu saja dengan langkah jangka pendek atau terobosan sekalipun. Memperpendek rantai hanya dengan melakukan operasi pasar atau menugaskan BUMN dan BUMD dalam sistem rantai nilai produk pangan belum tentu akan memperbaiki stabilisasi harga pangan dalam waktu singkat.

Pemerintah dan segenap pengampu kepentingan masih memiliki pekerjaan rumah yang tidak ringan, yaitu membenahi governansi ekonomi (economic governace)dari rantai nilai tersebut, sebagaimana yang akan diuraikan pada artikel ini. Pembenahan di sektor hulu usaha tani melalui perbaikan sistem produksi dan peningkatan produktivitas masih amat dibutuhkan.

Apabila sistem produksi di hulu masih menderita efisiensi yang akut, penggunaan teknologi produksi yang ketinggalan zaman, serta sistem usaha tani tradisional yang terlalu banyak menggunakan input yang tidak efisien, maka suatu sistem rantai nilai produk pangan dipastikan juga tidak akan efisien.

Demikian pula sistem perdagangan yang terlalu tertutup dan dikuasai para pelaku ekonomi beberapa gelintir saja, tapi dengan posisi yang amat dominan, tentu amat sulit untuk membangun suatu rantai nilai efisien, yang memberikan kenyam a n a n atau balas jasa yang fair bagi petani produsen dan konsumen.

Apabila pelaku perdagangan produk pangan terkesan menghalang- halangi pelaku ekonomi baru yang akan masuk ke dalam sistem rantai nilai, entrybarriers seperti itu pasti akan memperlambat upaya-upaya stabilisasi harga pangan, seperti yang menjadi tugas pemerintah.

Governansi ekonomi yang dimaksudkan di sini adalah suatu sistem nilai atau tata kelola yang menjunjung tinggi keterbukaan dan keadilan. Governansi ekonomi dapat tercipta melalui pelayanan sistem informasi yang terbuka dan kredibel, data volume produksi, penjualan, dan konsumsi yang dapat dipercaya para pelaku, data harga produk dan kualitasnya yang tidak menipu sehingga dapat dijadikan referensi para pelaku dan perumus kebijakan.

Sistem rantai nilai produk pangan yang memiliki governansi yang baik tidak harus melibatkan aparat militer dan tentara yang ditugaskan di desa-desa untuk sekadar memastikan target-target pembelian produksi pangan yang dihasilkan petani. Benar, bahwa rantai nilai produk pangan yang melibatkan impor memiliki dimensi permasalahan yang tidak sederhana, bahkan multidimensi, mulai ekonomi, politik, dan sosialkultural .

Suatu sistem rantai nilai yang tidak dilandasi oleh modal sosial atau tingkat kepercayaan (trust) yang tinggi antarpelaku, maka sistem tersebut dapat mengarah pada suatu distorsi yang pasti akan menghambat stabilisasi pangan. Dan bahkan lebih berbaya bagi sistem perekonomian dibandingkan dengan sinyalemen mafia atau kartel pangan, sebagaimana sering disampaikan para pejabat.

Contoh terbaru tentang potensi persoalan governansi ekonomi pada sistem rantai nilai produk pangan adalah tentang impor sapi bakalan pada 2016 ini yang mencapai 600.000 ton, setara daging dan tambahan impor daging beku secondary cut sebanyak 10.000 ton lagi. Rencana impor sapi pada kuartal kedua Mei- Agustus 2016 sebesar 250.000 ton setara daging belum sepenuhnya dapat direalisasikan, karena proses pengapalan sapi dari Australia perlu waktu yang tidak sebentar.

Solusi jangka pendek yang ditempuh pemerintah adalah membuat prioritas tambahan impor daging beku, khusus untuk mengantisipasi permintaan pada Ramadan dan Idul Fitri. Setidaknya, di sini terdapat dua potensi masalah baru dalam governansi ekonomi yang saling berkaitan.

Pertama, stakeholders atau pelaku lama importir daging sapi merasa diperlakukan tidak adil karena pemerintah tibatiba menunjuk 10 perusahaan baru untuk melakukan impor daging secondary cut tersebut. Importir daging yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Importir Daging Sapi (Apsidi) yang konon telah memiliki jaringan distribusi dan rantai pendingin, sebagaimana disyaratkan, justru tidak dilibatkan dalam impor daging beku tersebut. Apakah langkah pemerintah tersebut memang dimaksudkan untuk menghilangkan entry barriers dalam sistem rantai nilai pangan? Waktu jualah yang akan menjawabnya.

Kedua, konsumen daging sapi dan kebanyakan masyarakat Indonesia tidak terlalu terbiasa melakukan konsumsi langsung daging beku, sehingga daging impor secondary cut tersebut belum tentu laku keras di pasaran. Maksudnya, daging beku asal impor tersebut tidak cukup mudah untuk mampu menembus jaringan pengecer daging di pasar tradisional, yang umumnya telah terafiliasi dengan jaringan pedagang daging yang lama.

Apakah hal ini ada hubungannya dengan tindakan negara melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah menghukum denda beberapa industri penggemukan sapi (feedloter) atas tuduhan persaingan usaha tidak sehat, sehingga terdapat perlawanan (retaliasi) dari pelaku ekonomi tersebut, waktu jualah yang akan menjawabnya Contoh potensi masalah baru governansi ekonomi dalam rantai nilai daging sapi seperti inilah yang perlu secara integratif dipertimbangkan dalam upaya stabilisasi harga pangan pokok dan strategis.

Upaya memperpendek rantai nilai daging sapi dengan membawa sapi secara langsung dari peternak di Nusa Tenggara Timur (NTT), wajib disertai langkah-langkah perbaikan governansi rantai nilai. Langkah yang ditempuh dengan menekan harga beli sapi di tingkat peternak sampai Rp33.000 per kilogram berat sapi hidup, demi untuk menekan harga eceran daging sapi sampai Rp80.000 tentu tidaklah bijak.

Maksudnya, langkah untuk menyenangkan konsumen perkotaan dengan cara mengorbankan kesejahteraan peternak sapi di daerah pedesaan, tentu bukan contoh governansi ekonomi yang baik. Tugas utama pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur pedesaan, jaringan distribusi, dan fasilitas perdagangan, serta perbaikan birokrasi perizinan dan pemihakan kebijakan lain yang lebih kondusif jauh akan mampu memperbaiki governansi ekonomi rantai nilai yang lebih.

Persoalan inefisiensi rantai nilai produk pangan yang bersifat struktural pasti mensyaratkan solusi kebijakan yang lebih struktural juga. Langkah pintas untuk memperpendek rantai, pasar murah, operasi pasar, dan lain-lain adalah syarat cukup (necessary condition), tapi perbaikan governansi ekonomi berupa kemudahan perizinan, perlakuan adil dan terbuka kepada segenap stakeholders, plus pembenahan infrastruktur, sistem informasi dan lain-lain adalah syarat lengkap (sufficient condition) stabilisasi harga pangan yang lebih berjangka panjang.

BUSTANUL ARIFIN, Guru Besar UNILA dan Ekonom Senior INDEF

 

 

Siklus Rutin Kenaikan Harga Pangan

Bustanul Arifin

Bisnis Indonesia, Perspektif, Senin, 6 Juni 2016

Bulan Ramadan, Idul fitri dan momen keagaamaan lain, harga-harga pangan strategis hampir pasti mengalami peningkatan. Pemerintah dan masyarakat juga paham tentang siklus rutin kenaikan harga tersebut.

Masyarakat terkadang mampu memahami atas lambannya antisipasi dan respons pemerintah, tapi terkadang juga gemas atas excuse tuduhan fenomena kartel, mafia atau upaya pencarian kambing hitam lain yang disampaikan pejabat Pemerintah.

Masyarakat pasti tidak bodoh untuk memahami bahwa suplai yang tidak cukup – untuk memenuhi lonjakan permintaan – menjadi salah satu pangkal dari lonjakan harga pangan pokok dan pangan strategis.

Ekspektasi masyarakat dan para pedagang yang juga berlebihan menjadi faktor penting lain dari kenaikan harga pada Ramadan dan Idulfitri sekarang ini. Tanpa ada fenomena penimbunan pun, harga-harga sudah pasti akan bergerak naik.

Harga beras medium relatif konstan selama sebulan terakhir, bahkan sedikit menurun, yang tercatat mencapai Rp10.570 per kg. Namun, jika dibandingkan dengan harga beras sejenis pada akhir Mei 2015 yang tercatat Rp9.880, harga beras medium di Indonesia telah mengalami peningkatan 7%.

Kenaikan harga beras sekarang ini jauh melebihi laju inflasi tahunan yang hanya tercatat 3,3%. Apalagi sumber utama dari laju inflasi selama setahun terakhir memang lebih banyak dipicu oleh volatilitas harga pangan.

“Beruntunglah” bahwa pada panen raya tahun ini produksi beras terbilang cukup bagus, sehingga stok beras yang dikuasai Bulog dikabarkan mencapai 2 juta ton atau lebih.

Tahun ini, nyaris tidak banyak pedagang yang melakukan spekulasi menyimpan atau penyetokan beras, karena aliran dari daerah produksi ke daerah konsumsi terbilang cukup lancar. Namun demikian, posisi neraca beras terakhir belum memberikan jaminan bahwa harga beras akan selamanya stabil.

Semua masih tergantung pada kinerja panen beras musim gadu nanti September-Oktober. Berbeda dengan harga beras, harga gula pasir bergerak lebih liar lagi. Harga gula pasir pada Jumat 3 Juni tercatat Rp15.520 per kg, suatu rekor peningkatan harga hampir 21% dibandingkan setahun lalu.

Kenaikan harga domestik di tengah harga gula dunia yang relatif stabil pasti menimbulkan berbagai tafsir kebijakan, mulai dari efisiensi budi daya usaha tani tebu dan industri penggilingan gula, sampai pada struktur industri dan struktur pasar gula di dalam negeri.

Pada masa Ramadan sekarang ini, harga komoditas pangan yang meningkat signifikan adalah daging sapi. Pada awal Juni ini, harga rata-rata daging sapi tercatat Rp114.050 per kg, atau mengalami kenaikan 11% dibandingkan Rp102.700 per kg pada awal Juni 2015.

Persoalan klasik tentang ketidakcukupan pasokan daging sapi dari dalam negeri masih belum dapat tertangani dengan baik selama setahun ini. Presiden Joko Widodo bahkan secara khusus berpesan kepada para pembantunya untuk membuat harga pasar daging sapi di Indonesia mencapai Rp 80.000 per kg.

Pesan yang setengah berupa perintah tersebut tentu tidak mudah dilakukan, atau setidaknya perlu waktu yang cukup lama, karena pasar daging sapi yang cukup unik dan agak tertutup. Telah cukup banyak studi yang menyebutkan bahwa rantai nilai daging sapi memiliki kekhasan yang tidak terlalu mudah ditembus oleh pelaku ekonomi baru.

Disamping itu, pemerintah sebenarnya juga telah mengizinkan tambahan impor daging sapi beku atau secondary cut sebanyak 10.000 ton lagi, khusus untuk mengantisipasi lonjakan permintaan daging pada masa Ramadan dan Idul Fitri.

Terakhir, yang perlu diangkat di sini adalah harga bawang yang juga masih bergerak cukup liar, bahkan pernah menembus Rp45.000 per kg pada pertengahan Mei di beberapa tempat di Jakarta.

Pemerintah sebenarnya memiliki obsesi untuk menurunkan harga bawang merah sampai kisaran Rp22.000–Rp25.000 per kg, sehingga terkesan all out melakukan operasi pasar dan melibatkan Perum Bulog untuk ikut membantu menyerap atau melakukan pembelian bawang merah di tingkat petani.

Pemerintah juga sedikit ”mengancam” akan melakukan impor bawang merah sebesar 2.500– 5.000 ton, khusus untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bulan Ramadan atau menjelang Idulfitri.

Pelajaran berharga dari siklus rutin harga pangan pokok dan strategis pada Ramadan dan menjelang Idul Fitri 2016 ini adalah salah satu bukti atau konsekuensi dari konsekuensi dari proses perencanaan kebijakan yang tidak baik.

Awalnya, hal ini tentu berasal dari akurasi proyeksi produksi dan suplai serta konsumsi dan permintaan. Untuk data beras, dialog publik dan pembahasan kebijakan di tingkat birokrasi yang paling telah berlangsung cukup intensif, sehingga terdapat harapan terjadi sinkronisasi metode estimasi produksi dan konsumsi di masa mendatang.

Mudah-mudahan rencana Pemerintah untuk mengeluarkan estimasi data produksi beras pada pertengahan tahun ini dengan metode yang agak baru, menjadi kenyataan.

Masyarakat sudah cukup sabar untuk memiliki estimasi data produksi dan konsumsi yang lebih akurat, setidaknya mendekati kenyataan. Akan tetapi, untuk kasus gula, produk peternakan dan produk hortikultura, harapan untuk memiliki estimasi yang lebih akurat nampaknya masih perlu waktu.

Selama ini estimasi produksi lebih banyak didasarkan pada ekstrapolasi dari perkiraan produktivitas. Untuk produk hortikultura, perkiraan produksi dikaitkan dengan estimasi tambahan luas panen. Untuk produk peternakan, perkiraan produksi dikaitkan dengan tren tambahan populasi dan stok aktif, yang tentu saja masih cukup kasar.

Estimasi produksi yang tidak dilakukan melalui metode pengukuran yang obyektif tentu cukup sulit untuk divalidasi ulang. Hal ini berbeda dengan estimasi produksi pada tanaman pangan yang menggunakan metode pengukuran dengan sampel ubinan.

Di sini tidak dimaksudkan bahwa metode estimasi produksi dengan ubinan adalah yang terbaik, tetapi setidaknya terdapat kontrol atau kepedulian dari masyarakat yang mencoba berbuat sesuatu untuk kebaikan perencanaan kebijakan.

Beberapa ekonom dan statistisi saat ini bahkan sedang mengembangkan metode estimasi produksi dengan kerangka sampel area (KSA), yang diharapkan lebih obyektif. Akhirnya, Pemerintah dan akademisi perlu segera menyelesaikan metode estimasi dari konsumsi produk hortikultura dan produk peternakan yang lebih akurat, tidak sekadar melakukan generalisasi.

Masyarakat amat paham bahwa tingkah laku konsumen bawang merah, cabai, daging sapi dan daging ayam misalnya, sangat berbeda antara satu daerah dan daerah lain, antara sektor perkotaan dan pedesaan.

Dialog yang progresif dan konstruktif antara Pemerintah, akademisi dan stakeholders lain tentu akan lebih produktif dan mampu berkontribusi pada penemuan solusi yang diharapkan masyarakat.

 

Bustanul Arifin, Guru Besar UNILA dan Ekonom Senior INDEF

 

Sengketa Impor Produk Hortikultura, Hewan, dan Produk Hewan

BUSTANUL ARIFIN

Kompas, Selasa, 26 April 2016

Sengketa perdagangan internasional produk hortikultura, hewan, dan produk hewan yang melibatkan Indonesia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat di tingkat Organisasi Perdagangan Dunia, kini memasuki masa-masa kritis. Kebijakan impor hortikultura, impor ternak, dan produk ternak yang diterapkan Indonesia dianggap restriksi kuantitatif dan diskriminatif karena membatasi ruang gerak pelaku usaha Selandia Baru dan AS. Indonesia telah berusaha membela legitimasi kebijakan impornya dengan berbagai argumen dari perspektif legal, ekonomi, sosial, moral, dan sedikit politik.

Adu argumen bukti empiris dan klaim obyektif secara tatap muka yang melibatkan ketiga pihak telah dianggap selesai.  Semua menunggu hasil telaah seluruh anggota tim Panel Sengketa (hakim), atas jawaban lisan dan tertulis yang diberikan oleh semua pihak yang bersengketa.  Namun, tak tertutup kemungkinan Panel masih akan menyampaikan pertanyaan tambahan kepada tergugat atau respondent (Indonesia) atau bahkan kepada penggugat atau complainants (Selandia Baru dan AS). Lalu, pihak tergugat dan penggugat masih diberi kesempatan menyampaikan jawabannya secara tertulis dalam waktu yang ditentukan. Sekitar Juli 2016, dunia akan dapat mengetahui hasil keputusan panel, terkait siapa yang menang dan siapa yang kalah dari sengketa impor ini.

Asal mula perkara ini adalah ketika pada akhir 2012, Selandia Baru dan AS mengajukan notifikasi dan keberatan (baca: protes keras) kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas kebijakan impor produk hortikultura, impor hewan, dan produk hewan yang diterapkan Indonesia. Kedua negara maju itu menyampaikan bahwa kebijakan impor Indonesai dinilai kompleks dan berdampak buruk bagi kegiatan ekspor produk hortikultura dan daging, terutama dari Selandia Baru dan AS.

Proses konsultasi awal dan konsultasi lanjutan telah dilakukan sepanjang 2013 dan 2014. Pernah ada secercah harapan terjadi titik temu kepentingan Indonesia dengan Selandia Baru dan AS setelah Indonesia merevisi ketentuan rekomendasi impornya. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) telah diubah jadi Permentan No 47/2013 (19 April 2013) dan didukung revisi Permendag No 60/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (KIPH) menjadi Permendag No 16/2013 (22 April 2013). Prosedur perizinan impor banyak disederhanakan dan aplikasi izin impor mulai menggunakan sistem daring.

Rupanya Selandia Baru dan AS masih belum puas terhadap ketentuan baru impor Indonesia, walaupun proses konsultasi formal dan informal telah diupayakan.  Ketentuan memperoleh RIPH kembali direvisi melalui Permentan No 86/2013 (30 Agustus 2013) dan KIPH disempurnakan dengan Permendag No 57/2013 (26 September 2013). Perubahan yang amat signifikan adalah rekomendasi impor diberikan kepada perusahaan importir tak harus berdasarkan basis komoditas.

Perjuangan berat

Tidak puas dengan proses konsultasi atau diplomasi perdagangan bilateral, akhirnya pihak Selandia Baru dan AS secara resmi membawa persoalan ini ke tingkat Panel DSB. Mau tidak mau Indonesia wajib menghadapinya di tingkat Majelis Sidang Sengketa di WTO ini.  Majelis Panel (hakim) yang menyidangan sengketa impor ini telah ditentukan WTO, berdasarkan negosiasi dan masukan dari ketiga pihak yang bersengketa, didampingi penasihat hukum masing-masing.

Sidang pertama telah dilakukan pada 1-2 Februari 2016, dan sidang kedua baru selesai pada 13-14 April 2016. Di hadapan Majelis Panel, komplain Selandia Baru dan AS nyaris tidak berubah: Indonesia dianggap menerapkan rezim perizinan impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan, hingga menimbulkan pembatasan dan pelarangan produk impor. Indonesia dinilai tidak dapat menunjukkan alasan kuat tentang pemberlakuan rezim perizinan impor untuk melindungi moral warga negara, kesehatan (manusia, hewan, dan tumbuhan).

Selandia Baru dan AS menganggap prosedur perizinan impor hortikultura, hewan, dan produk hewan bersifat restriktif dan berdampak pada perdagangan internasional, dan tidak konsisten dengan ketentuan WTO, khususnya Article III dan Article XI:1 GATT 1994, Article 4.2 Agreement on Agriculture, dan Agreement on Import Licensing Procedures.

Selain pihak penggugat (Selandia Baru dan AS), perkara sengketa DS477 dan DS478 juga melibatkan 14 negara pihak ketiga, yang ikut nebeng karena memiliki kepentingan terhadap kasus impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan. Ke-14 pihak itu adalah: Argentina, Australia, Brasil, Kanada, RRT, Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, Norwegia, Taiwan, Paraguay, India, Singapura, dan Thailand.

Betapa berat perjuangan Indonesia, sebagai negara berkembang yang masih tertatih-tatih dalam melaksanakan pembangunan pertanian, ketahanan pangan, dan keamanan pangan, tetapi juga dituntut harus melayani kepentingan negara maju. Ketentuan impor, seperti pengaturan masa atau periode impor yang diterapkan Indonesia sebenarnya tidak menurunkan volume impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan dari Selandia Baru dan AS, jadi sama sekali bukan kategori restriksi impor.  Bahkan sebaliknya, impor produk pertanian strategis Indonesia mengalami kenaikan signifikan.

Bahkan, Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, seperangkat paket kebijakan ekonomi baru telah dikeluarkan untuk menyederhanakan impor produk pangan strategis. Misalnya, Permendag No 71/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Holtikultura dan Permendag No 5/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Pemerintah bahkan mengklaim tak pernah menolak mengeluarkan RIPH dan Rekomendasi Impor Hewan dan Produk Hewan sepanjang persyaratannya terpenuhi. Apabila terdapat kasus rekomendasi impor produk hortikultura, hewan atau produk hewan belum diberikan, hal tersebut karena importir tak melengkapi persyaratan yang ditentukan.

Beberapa pelajaran

Sebagai penutup, kasus sengketa impor ini telah memberikan beberapa pelajaran. Pertama, sebagai anggota, Indonesia tetap perlu memenuhi ketentuan WTO, tanpa harus kehilangan kedaulatannya sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Walaupun proses penyelesaian sengketa di tingkat Panel DSB WTO dianggap efektif, tetapi akan lebih baik jika sengketa perdagangan sedapat mungkin tidak diselesaikan di tingkat perkara. Proses konsultasi atau perundingan perdagangan bilateral perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan sengketa perdagangan. Beperkara di tingkat Panel DSB sebagai alternatif terakhir saja karena hal tersebut memerlukan banyak biaya, waktu, dan energi yang besar.

Kedua, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan perdagangan yang melibatkan sekian kementerian teknis amat penting dan perlu menjadi agenda prioritas nasional. Kebijakan perdagangan internasional membawa dampak bagi sendi-sendi kehidupan sosial-ekonomi-politik dan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, Indonesia perlu lebih dewasa dan obyektif dalam menghadapi dua kasus sengketa baru di DSB WTO yang sejenis, menyusul gugatan Brasil yang menganggap Indonesia mempersulit impor daging ayam dari Brasil (DS484) dan mempersulit impor daging yang mengandung hormon bovinepertumbuhan (DS506).  Indonesia perlu memiliki tim perundingan perdagangan  internasional yang kuat dan berwibawa, yang mampu menangani aspek teknis, ekonomis, dan legal serta mampu berkontribusi pada pembangunan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

BUSTANUL ARIFIN

GURU BESAR UNILA, EKONOM INDEF, PROFESSORIAL FELLOW DI SB-IPB

 

Praktik Kartel Industri Perunggasan

Bustanul Arifin

Guru Besar Unila, Ekonom Senior Indef, Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi)

Media Indonesia, Sabtu, 16 April 2016

INDUSTRI perunggasan sedang menghadapi cobaan tidak ringan, yaitu diduga melakukan praktik kartel dan pelanggaran lain terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat. Industri perunggasan berkembang amat pesat sejak dekade 1980an, menjadi penghidupan lebih dari 10 juta rumah tangga peternak dan berkontribusi pada pangsa sekitar 2% sektor peternakan terhadap perekonomian nasional atau produk domestik bruto (PDB). Sekadar perbandingan, sektor pertanian secara keseluruhan pada 2015 tercatat 14,6% dan menyerap tenaga kerja 32,7% atau hampir 38 juta tenaga kerja. Produksi daging ayam nasional mencapai lebih dari 2,4 juta ton, jumlah populasi unggas mencapai 2,6 miliar ekor, dan produksi telur juga telah melampaui 2,2 juta ton. Masyarakat berpenghasilan rendah sekali pun kini mulai memperoleh akses pangan lebih mudah, khususnya dalam pemenuhan protein yang berasal dari daging ayam dan telur.

Revolusi peternakan
Industri perunggasan seakan berkembang sendiri, dengan sedikit sekali intervensi dari pemerintah, mengikuti fenomena revolusi peternakan (livestock revolution) yang lebih banyak didorong peningkatan pendapatan konsumen. Berbeda dengan industri beras, industri perunggasan dibangun dengan prinsip-prinsip agrobisnis modern, dengan fokus peningkatan daya saing dan efisiensi produksi, memanfaatkan teknologi pemuliaan ternak (breeding) dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan peluang bisnis yang terbuka amat lebar, industri perunggasan berkembang lebih pesat lagi sejak 1990-an. Meski sempat terpuruk pada saat krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-an karena kandungan pakan impor yang terlalu besar, industri peternakan secara perlahan mulai pulih pada awal 2000-an. Produk unggas berupa daging ayam dan telur telah mulai masuk pasar ekspor di kawasan ASEAN. Di tengah ekspektasi yang mulai membaik, terjadi wabah flu burung atau avian influenza pada 2003-2004 yang membawa kerugian ekonomi tidak sedikit. Problema penanganan biosecurity, kebersihan kandang yang jauh dari memadai, perdagangan unggas hidup yang terbuka, dan interaksi unggas dengan manusia yang amat intensif dan lain-lain, akhirnya menuntut peran pemerintah yang lebih besar. Dengan memperoleh bantuan teknis dari Organisasi Pertanian dan Pangan Dunia (FAO), Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), lembaga riset peternakan internasional (ILRI), Pemerintah Indonesia kemudian menerapkan sistem surveillance, yaitu pengamatan unggas harian dan peningkatan kapasitas bagi petugas peternakan di seluruh Indonesia.

Investasi besar dari modal asing dan modernisasi industri perunggasan terus berlangsung karena peluang dan keuntungan ekonomi yang demikian menggiurkan. Para analis kemudian membagi empat lapis industri peternakan sesuai dengan skala usaha dan tingkat integrasi dari hulu ke hilir, yaitu lapisan satu, terdiri atas perusahaan yang bergerak di bidang pembibitan biang bibit atau grand parent stock (GPS), bibit ayam atau parent stock (PS), industri pakan, dan produksi daging ayam serta telur ayam. Lapisan dua, terdiri atas perusahaan bibit ayam (DOC=day old chick) yang juga memproduksi daging ayam dan telur ayam. Lapisan tiga terdiri atas peternak skala menengah dan kecil, yang harus bermitra dengan lapisan satu dan dua, jika ingin mempertahankan eksistensi usaha. Terakhir, lapisan empat terdiri atas peternak skala rumah tangga, yang tidak telah berorientasi komersial, tetapi umumnya terkendala permodalan dan pembiayaan usaha peternakan lainnya. Dengan empat lapis pelaku industri itu, struktur industri peternakan memang timpang. Tidak mengherankan penguasaan aset, omzet pasar, dan pangsa pasar masih terpusat pada beberapa pelaku industri kelas besar. Integrasi pasar vertikal dan horizontal demikian tinggi sehingga mereka sering mendapat disebut integrator. Produsen biang benih ayam atau great GPS (GGPS) hanya satu perusahaan. Industri benih ayam GPS tidak lebih dari 15 perusahaan, dengan dua perusahaan menguasai pangsa pasar 70%. Industri pembiakan bibit ayam terdiri atas 100 perusahaan, dengan lima perusahaan menguasai pangsa pasar 80% dan sisanya terbagi di antara 95 perusahaan kecil dan menengah lainnya (Arifin, 2016). Rencana pemerintah sejak era sebelumnya untuk melakukan restrukturisasi industri dalam memperbaiki kualitas kemitraan antara pelaku peternak rakyat skala kecil, menengah, dan besar, bahkan untuk meningkatkan daya saing industri, menciptakan rasa keadilan yang seakan berjalan di tempat.

Dugaan kartel
Setelah melakukan investigasi yang komprehensif, pada awal tahun ini KPPU akhirnya mengumumkan 12 perusahaan dalam industri perunggasan terindikasi melakukan pelanggaran hukum atas UU No 5/1999. Mereka ialah PT Charoen Pokphand Jaya Farm, PT Japfa Comfeed Indonesia, PT Satwa Borneo, PT Wonokoyo Jaya Corp, PT CJ-PIA (Cheil Jedang Superfreed), PT Malindo, PT Taat Indah bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, CV Missouri, PT Ekspravet Nasuba, PT Reza Perkasa, dan PT Hybro Indonesia. Dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha kepada mereka cukup berlapis dan agak berat, yaitu (1) dugaan perjanjian eksklusif (tying agreement) dalam pembelian DOC dan pakan ternak, (2) dugaan kartel dalam penetapan harga ayam potong (live bird), (3) dugaan jual rugi (predatory pricing) dalam penjualan DOC dan ayam potong, (4) dugaan diskriminasi harga dalam penjualan DOC antara peternak mandiri dengan peternak mitra dan peternak terafiliasi, dan (5) dugaan penyalahgunaan posisi tawar dalam hubungan perusahaan inti dan perusahaan mitra.

Pada Maret, proses penegakan hukum itu sudah memasuki fase-fase persidangan, pemeriksaan terduga, dan para saksi, termasuk pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Upaya pemerintah untuk mengurangi kelebihan pasokan bibit ayam melalui program afkir dini yang telah mencapai 2 juta ekor dianggap melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Walaupun pemerintah telah membantahnya, KPPU tetap pada pendirian mereka, maju terus sampai ke meja persidangan. Sangat besar kemungkinan bahwa proses persidangan akan berlanjut di Pengadilan Negeri, yang memerlukan waktu lama dan energi yang tidak sedikit. Sambil menunggu hasil persidangan atau proses penegakan hukum oleh KPPU terhadap dugaan praktik kartel, berikut ini ditawarkan beberapa opsi solusi nonlegal yang perlu diambil. Pertama, pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan impor GGPS dan GPS yang diberikan kepada industri unggas skala besar yang seharusnya mampu menghasilkan data objektif tentang keseimbangan pasokan bibit ayam dan tingkat serapan peternak skala kecil dan industri terintegrasi.

Kedua, pemerintah perlu melanjutkan fasilitas dialog antarpelaku, setidaknya pada lapisan satu, dua, dan tiga, sekaligus menemukan solusi yang lebih komprehensif. Khusus untuk pelaku pada lapisan satu dan dua, pemerintah perlu menawarkan solusi kalah-kalah dan kebesaran hati untuk berkorban demi terciptanya industri perunggasan yang tangguh di masa depan. Ketiga, pemerintah perlu lebih serius melanjutkan upaya restrukturisasi industri perunggasan, mengaitkannya dengan road map industri pangan dan industri agro secara umum yang lebih bervisi peningkatan daya saing industri dalam kancah regional dan dalam memenuhi akses pangan berkualitas serta ketahanan pangan bangsa secara keseluruhan. Keempat, pemerintah perlu tegas mengupayakan langkah konsolidasi usaha peternak skala kecil dan menengah, melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus memberikan bimbingan memadai dan bantuan teknis yang diperlukan, serta dukungan akses pembiayaan yang mudah.

http://www.mediaindonesia.com/news/read/40589/praktik-kartel-industri-perunggasan/2016-04-16#sthash.sl1Fys3f.dpuf

 

Antisipasi Musim Panen dan Kemarau Basah

Bustanul Arifin

Guru Besar UNILA, Ekonom Senior Indef, Ketua Forum Masyarakat Statistik (FMS)

Media Indonesia, Senin, 21 Maret 2016

MUSIM panen padi pada 2016 ini diperkirakan bersamaan dengan fenomena kemarau basah, mirip kejadian pada 2010-2011. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan pada April-Mei 2016 akan terjadi La Nina, suatu kondisi hujan berlebih, yang umumnya mengikuti musim kering esktrem El Nino. Sebuah lembaga kredibel International Research Institute for Climate and Society (IRI), yang berafiliasi dengan Columbia University (Amerika Serikat), juga memprakirakan terjadinya iklim basah (La Nina) masih tinggi pada Agustus-Oktober 2016.

Secara teknis, pertemuan suhu muka laut yang sangat dingin di Samudra Pasifik (Daerah Nino 3,4) dan suhu perairan Indonesia yang hangat akan menimbulkan curah hujan dengan intensitas tinggi di Indonesia.  Saat terjadi La Nina, angin pasat timur yang bertiup di sepanjang Samudra Pasifik membuat massa air hangat yang terbawa semakin banyak ke arah Pasifik Barat. Akibatnya, massa air dingin di Pasifik Timur bergerak ke atas dan menggantikan massa air hangat yang berpindah itu. Pada 2011, La Nina berdampak menurunkan produksi padi 1,1%, yang telah diakui secara objektif oleh pemerintah.

Artikel ini menganalisis fenomena kemarau basah itu sebagai suatu fakta perubahan iklim yang mewarnai ekonomi beras pada 2016. Artikel ini menawarkan strategi antisipasi yang perlu dilakukan pemerintah dan pengampu kepentingan pertanian lainnya.

Harga gabah belum jatuh

Pada akhir Maret atau April 2016, musim panen padi diperkirakan akan berlangsung terutama di hampir semua sentra produksi di Sumatra, Jawa, Bali, Sulawesi, dan sebagian di Flores, Nusa Tenggara Timur. Sekitar 60%-65% padi Indonesia dipanen pada musim rendeng, yang kebetulan mengalami musim tanam mundur 3-4 minggu, sebagai dampak dari musim kering ekstrem El Nino yang terjadi pada 2015.

Pemerintah dan Badan Pusat Statistik (BPS) masih melakukan prognosis produksi dengan memperhitungkan sekian macam asumsi, prediksi, laporan dari lapangan, dan pengukuran dari sampel ubinan. Dengan pertimbangan strategis, psikologi pasar dan lain-lain, angka ramalan produksi pangan akan diumumkan pada 1 Juli 2016. Salah satu indikator yang dijadikan acuan tentang keseimbangan suplai, cadangan, dan permintaan beras ialah pergerakan harga gabah dan harga beras.

Pergerakan harga di tingkat lapangan itu dapat dijadikan acuan bagi Perum Bulog untuk melakukan pengadaan beras, pengelolaan cadangan, dan tugas besar yang baru, yaitu stabilisasi harga tingkat produsen dan tingkat konsumen untuk beras, jagung, dan kedelai. Harga beras relatif mudah diprediksi karena pemerintah memberikan perhatian yang memadai, termasuk jargon pajale (padi, jagung, dan kedelai) yang telah mulai akrab di tengah masyarakat.

Harga jagung terkadang bertingkah laku agak aneh, apalagi kredibilitas data produksi sering diragukan oleh lembaga internasional. Kenaikan harga jagung yang terjadi pada awal tahun di tengah super siklus penurunan harga jagung dunia juga berhubungan dengan kebijakan perdagangan jagung dalam negeri. Harga kedelai juga relatif mudah dimengerti karena Indonesia amat tergantung pada pasokan kedelai impor, terutama dari Amerika Serikat, Argentina, Brasil, dan lain-lain.

Laporan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sepanjang Februari 2016, harga rata-rata gabah kering panen (GKP) di tingkat petani masih tinggi, Rp 5.211 per kilogram, dan harga gabah kering giling (GKG) juga tinggi, yaitu Rp 5.753 per kilogram. Dari 625 observasi yang dilakukan, dapat ditelusuri bahwa harga gabah petani GKP terendah tercatat di Jawa Tengah (Rp 3.800) dan tertinggi di Kalimantan Tengah (Rp 9.000). Dari 153 observasi, harga GKG terendah tercatat di Sumatra Utara (Rp 4.500) dan tertinggi di Kalimantan Selatan (Rp 8.878).

Harga rata-rata gabah kualitas rendah atau yang tidak memenuhi syarat teknis untuk diolah dan disimpan juga masih tinggi, yaitu Rp 4.223 per kilogram. Dari 167 observasi, harga gabah kualitas rendah tercatat paling rendah di Jawa Timur (Rp 3.200) dan paling tinggi di Banten (Rp 6.300). Situs resmi Kementerian Pertanian juga menampilkan harga rata-rata GKP per 19 Maret 2016 yang tinggi, yaitu Rp 4.512 per kilogram dan GKG yang tinggi Rp 5.195 per kilogram. Angka tersebut memang menunjukkan penurunan ketimbang harga GKP pada 7 Maret 2016 yang tercatat Rp 4.578 dan GKG sebesar Rp 5.313 per kilogram. Harga gabah masih jauh di atas harga referensi atau harga pembelian pemerintah (HPP) GKP Rp 3.700 per kilogram di petani dan GKG Rp 4.600 per kilogram di penggilingan, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Tidak mengherankan jika banyak analis yang mempertanyakan validitas dan efektivitas HPP untuk melindungi petani atau membantu mengurangi risiko usaha tani, karena HPP tersebut berada di bawah harga keseimbangan pasar. Secara teori, harga referensi HPP berbeda dengan harga dasar gabah (HDG)–kini tidak diadopsi lagi–yang selalu ditetapkan di atas harga keseimbangan pasar. HPP lebih banyak hanya dimaksudkan sebagai referensi bagi kegiatan pengadaan gabah oleh Perum Bulog. Benar bahwa sampai akhir minggu lalu, harga gabah ada yang berada di bawah HPP, seperti di Sumbawa (Rp 3.400), Brebes, Tuban, dan Bima (Rp 3.600).

Rendahnya harga gabah sampai di bawah HPP berhubungan dengan kualitas gabah yang tidak memenuhi persyaratan teknis, umumnya terlalu basah, sehingga jika dipaksakan digiling, gabah akan patah dan bahkan hancur. Kementerian Pertanian juga melaporkan harga rata-rata beras medium per 19 Maret 2016 sebesar Rp 9.063 per kilogram dan beras premium Rp 10.253 per kilogram, berdasarkan laporan dari 43 kabupaten/kota.

Harga tersebut sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga sehari sebelumnya atau pada 18 Maret 2016, yaitu Rp 8.992 per kilogram untuk beras medium dan Rp 10.157 per kilogram untuk beras premium, yang berasal dari 93 kabupaten/ kota. Laporan harga beras dari Kementerian Pertanian tercatat lebih rendah ketimbang laporan harga beras dari Kementerian Perdagangan, yang mencatat bahwa harga rata-rata sebesar Rp 10.920 per kilogram pada 18 Maret 2016.

Dari kedua sumber data resmi tersebut, harga beras di Indonesia masih lebih tinggi ketimbang harga beras rata-rata di Thailand, Vietnam, dan India, sebagaimana dilaporkan Lembaga Oryza per 18 Maret 2016. Harga beras Thailand 25% broken (setara beras medium di Indonesia) tercatat US$ 355 – US$ 365 per ton, beras Vietnam 25% broken US$ 355 – US$ 365 per ton, dan beras India 25% broken US$ 335 – US$ 345 per ton.

Para analis umumnya mengolah lagi informasi dasar tentang harga beras itu, disesuaikan dengan paritas impornya dengan mempertimbangkan ongkos angkut, asuransi, dan lain-lain. Pada akhir bulan, BPS akan mengeluarkan laporan resmi yang diolah dari beberapa data harga beras dari sekian macam instansi resmi.

BPS juga melakukan pencatatan berkala tentang perubahan harga beras dan harga pangan strategis lain bersama harga-harga umum, menjadi angka laju inflasi yang dilaporkan setiap awal bulan berikutnya.  BPS melakukan pengolahan tingkat lanjut harga dan produksi barang dalam suatu tabel input-output (I-O), khususnya tabel suplai dan penggunaan atau supply and use table (SUT) walau terlambat beberapa tahun. Tabel I-O amat bermanfaat untuk analisis akademik dan kebijakan ekonomi, berikut intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing bangsa di masa depan.

Penanganan pascapanen

Antisipasi yang perlu dilakukan pemerintah dalam menghadapi kemarau basah ini ialah memperbaiki penangan pascapanen, dari tingkat penggilingan sampai transportasi dan distribusi. Berdasarkan hasil pendataan industri penggilingan padi (PIPA) yang dilakukan BPS (2012), jumlah penggilingan padi di Indonesia tercatat 182.199 unit, sebagian besar (94%) penggilingan skala kecil, 6% skala menengah, dan 1% skala besar.

Penggilingan padi skala besar mampu menghasilkan kualitas beras kepala sampai 82,5% dengan rendemen cukup tinggi 61,5%, sedangkan penggilingan padi hanya mampu menghasilkan beras kepala sampai 74,3% dan rendemen rendah sebesar 55,7%. Jika sebagian besar gabah di Indonesia diolah oleh industri penggilingan skala kecil, volume dan kualitas beras yang dihasilkan tidak terlalu tinggi. Pada kondisi kemarau basah, penggilingan skala kecil itu bahkan akan menderita inefisiensi cukup tinggi karena gabah yang basah akan mudah pecah dan hancur. Di masa depan, Indonesia perlu lebih serius memperbaiki penanganan pascapanen padi dan secara berkala meningkatkan skala usaha industri penggilingan padi ke arah skala menengah dan besar.

Pertama, memberikan fasilitas yang memadai pada investasi baru penggilingan beras skala besar, dan konsolidasi penggilingan skala kecil dan menengah, sesuai ketersediaan bahan baku dan infrastruktur pendukung di perdesaan. Langkah itu perlu dintegrasikan dengan pembangunan infrastruktur pertanian, terutama jalan, pelabuhan dan jaringan irigasi sebagai proksi penyediaan bahan baku di lapangan.

Kedua, melakukan penguatan kelembagaan kelompok tani, pendampingan yang terus-menerus untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha pangan, seperti pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM) dan lembaga usaha ekonomi pedesaan lainnya, baik yang difasilitasi pemerintah, maupun atas inisiatif masyarakat. Tingkat kewirausahaan akan menjadi cikal bakal penguatan industri penggilingan padi serta daya saingnya di masa depan.

Ketiga, mengembangkan sistem kemitraan petani dan penggilingan padi dalam suatu kerja sama contract farming yang adil dan beradab, sampai pada tingkat pasar induk dan pasar eceran. Sistem kemitraan itu seharusnya mampu berkontribusi pada perbaikan penyimpanan cadangan beras, manajemen pergudangan, dan peningkatan daya jangkau (outreach) sistem resi gudang (SRG) dan pasar lelang pada sentra produksi beras di seluruh Tanah Air.

http://www.mediaindonesia.com/news/read/35399/antisipasi-musim-panen-dan-kemarau-basah/2016-03-21#sthash.ggmHG876.dpuf

Membenahi Kemelut Industri Perunggasan

Bustanul Arifin

Bisnis Indonesia, Selasa, 2 Februari 2014

Industri perunggasan nasional menghadapi tantangan baru yang sepertinya tidak terbayangkan sebelumnya. Tantangan tersebut kini demikian kompleks, mulai dari kelangkaan jagung sebagai sumber pakan utama, harga pakan yang sangat tinggi, harga bibit ayam (DOC= day old chick) yang berfluktuasi, ketersediaan sarana produksi dan terbaru adalah semakin menurunnya modal sosial atau rasa saling percaya di antara pelaku industri. Dalam satu bulan terakhir, para pelaku industri seakan sibuk ke sana kemari, mencari tempat mengadu dan meminta perhatian sekian instransi Pemerintah dan bahkan sampai ke anggota Parlemen di Senayan.

Setelah dengan susah payah mengendalikan wabah flu burung satu dekade lalu, industri perunggasan sebenarnya secara perlahan telah mulai bangkit.  Produksi daging ayam nasional mencapai lebih dari 2,4 juta ton, jumlah populasi unggas sekitar 1,6 miliar ekor dan produksi telur juga telah melampaui 2,2 juta ton.  Industri perunggasan secara relatif tidak terlalu memperoleh intervensi Pemerintah, sehingga falsafah demand-driven benar-benar mewarnai perkembangan sektor pangan strategis ini. Industri perunggasan seakan berkembang sendiri seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Masyarakat berpenghasilan rendah sekali pun kini mulai memperoleh akses pangan lebih mudah, khususnya dalam pemenuhan protein yang berasal dari daging ayam dan telur.

Berkaca dari tantangan itu, penulis perlu menjelaskan sekian dimensi kemelut industri perunggasan, yang perlu segera memperoleh solusi yang tepat dan efektif. Tentu saja, semua terpulang pada pelaku dan Pemerintah, apakah mereka berminat untuk keluar dari kemelut ini atau tidak.

Kelangkaan Jagung

Pertama, salah satu pangkal dari kemelut industri perunggasan adalah kinerja produksi jagung yang dilaporkan mencapai 19,8 juta ton pada tahun 2015 atau surplus 5 juta ton di atas kertas, ternyata masih harus mengandalkan jagung impor sampai sekitar 2 juta ton untuk memenuhi kebutuhan industri pakan.  Hampir sama dengan kasus produksi beras, produksi jagung sangat mungkin mengalami overestimasi, apalagi jika proses estimasi dilakukan dengan metode ubinan pada produktivitas dan perkiraan luas panen yang sulit dipertanggunjawabkan.  Demikian pula, angka konversi kadar air terlalu tinggi karena menyamakan antara jagung untuk konsumsi manusia dan jagung pakan ternak. Drama pelarangan jagung impor karena dikhawatirkan menurunkan harga beli jagung petani juga ikut berkontribusi pada keliaran harga jagung pakan yang melampaui Rp 5,000 per kilogram, bahkan pernah menyentuh Rp 7,000 per kilogram pada suatu saat.

Para pelaku industri pakan juga amat paham cerita lengkap di balik penyimpanan jagung asal impor yang belum dapat digiling. Penugasan impor jagung yang diberikan kepada Perum Bulog nampaknya masih perlu waktu untuk menyesuaikan dengan skema pasar dan struktur industri yang ada.  Akibatnya, harga pokok produksi (HPP) daging ayam menjadi sangat mahal, menyentuh Rp 18.500 per kilogram, sehingga hanya peternak kelas menengah ke atas saja yang mampu bertahan. Peternak kelas rakyat atau dengan skala produksi di bawah 5.000 ekor, cukup kesulitan untuk menentukan harga jual ayam hidup (live bird), bahkan untuk sekadar bertahan dalam industri perunggasan. Sebagian besar peternak di Indonesia adalah mereka yang berskala kecil dan 73 persen berlokasi di Jawa. Menariknya lagi, lebih dari 745 juta ekor ayam berada di Provinsi Jawa Barat, sebagai pemasok utama kebutuhan daging unggas nasional.

Solusi jangka pendek masalah ini adalah ketegasan dan landasan kebijakan tertulis untuk memanfaatkan jagung impor yang telah masuk ke Tanah Air. Kekhawatiran bahwa jagung impor tersebut dapat mengganggu harga beli jagung petani dapat dipertegas melalui landasan kebijakan tersebut.  Dalam skema bisnis, governansi adalah hal yang paling penting. Kerjasama Perum Bulog dengan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) perlu dituangkan dalam suatu nota kerjasama yang lebih fair dan menguntungkan. Langkah ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kepastian usaha  dan skema stabilitas harga jagung yang menjadi acuan penjaminan pasar.

Solusi jangka panjangnya adalah lebih serius untuk meningkatkan produksi dan produktivitas jagung di dalam negeri. Akses terhadap benih jagung unggul, hibrida, dan bersertifikat tentu akan sangat membantu petani jagung, disamping penjaminan pasar dan kepastian harga beli di tingkat petani. Karakter petani jagung sebenarnya lebih rasional dan lebih berorientasi pasar dibandingkan petani padi yang lebih merupakan strategi survival dan kebanggan.

Struktur Industri

Kedua, struktur industri perunggasan tidak berimbang, karena dari awal memang kurang menjadi perhatian Pemerintah. Penguasaan aset, omzet pasar dan pangsa pasar masih terpusat pada industri kelas besar, yang terdiri beberapa pelaku saja. Integrasi pasar vertikal dan horizontal demikian tinggi, sehingga mereka sering mendapat disebut integrator.  Produsen biang benih ayam atau great-grand parent stock (GGPS) hanya satu perusahaan. Industri benih ayam grand parent stock (GPS) tidak lebih dari 15 perusahaan, dengan dua perusahaan menguasai pangsa pasar 70 persen.  Industri pembiakan bibit ayam atau parent stock (PS) terdiri dari 100 perusahaan, dengan lima perusahaan menguasai pangsa pasar 80 persen dan 20 persen sisanya terbagi di antara 95 perusahaan kecil dan menengah lainnya.

Industri ayam pedaging (broiler) terdiri dari perusahaan besar, menengah dan kecil. Pelaku kecil amat tergantung pada produsen bibit ayam (DOC), yang sebagian juga terafiliasi dengan industri pakan.  Banyak perusahaan skala kecil dan menengah harus putar otak untuk sekadar bertahan, dibanding harus gulung tikar, karena struktur industri yang timpang seperti itu.  Industri ayam petelur (layer) skala kecil dan rumah tangga menjadi pihak yang paling terpukul dengan kelangkaan dan tingginya harga jagung. Mereka terkadang ”berinovasi” mencampur pakan sendiri dengan gandum dan bahan baku seadanya, tanpa studi akademik yang memadai.  Apakah kualitas telur yang dihasilkan mampu memenuhi standar kualitas protein tertentu, tampaknya menjadi pertimbangan nomor sekian.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan investigasi tentang struktur industri perunggasan ini, apakah terdapat praktik persaingan usaha tidak sehat, fenomena oligopoli, kartel atau kolusi harga yang dapat membahayakan perekonomian (predatory pricing). KPPU layak berhati-hati karena industri perunggasan juga perlu dikembangkan dengan skema bisnis modern, berbasis teknologi tinggi, ilmu pemuliaan (breeding) berbasis penelitian jangka panjang, tanpa melupakan perusahaan skala kecil dan basis rumah tangga yang mewarnai ekonomi Indonesia secara umum.

Solusi jangka pendek adalah Pemerintah perlu memfasilitasi dialog antarpelaku industri dengan segenap agenda dan tingkat kepetingannya.  Wibawa pemimpin dan kredibilitas kebijakan menjadi faktor penting dalam dialog yang dimaksudkan juga untuk meningkatkan rasa saling percaya antarpelaku atau stakeholders industri. Singkatnya, suatu strategi penyelesaian kalah-kalah (loose-loose) bagi segenap pelaku perlu dijadikan acuan, bukan strategi menang-menang (win-win) yang lebih sulit – apalagi strategi mau menang sendiri – terutama di tengah kondisi turbulensi seperti sekarang ini.

Solusi jangka panjang adalah strategi restrukturisasi industri perunggasan, dengan memperjelas peta jalan (roadmap) industri untuk menguatkan, menyehatkan dan meningkatkan dayasaing industri dalam kancah regional dan dalam memenuhi akses pangan berkualitas.  Industri perunggasan dalam sistem agribisnis modern perlu mampu “hidup berdampingan” dengan sistem peternakan tradisional yang dikelola pelaku skala kecil dan menengah, baik dalam skema kemitraan, maupun skema mandiri.  Pemerintah juga perlu tegas jika mau mengupayakan langkah konsolidasi usaha peternak skala kecil dan menengah, disertai bimbingan memadai, dan penyediaan akses pembiayaan dan sarana produksi peternakan untuk meningkatkan produktivitas dan dayasaing industri.

***Prof. Dr. Bustanul Arifin, Guru Besar UNILA dan Ekonom Senior INDEF, Jakarta

 

Reorientasi Pembangunan Pertanian

Bustanul Arifin

Kompas,  Senin, 11 Januari 2016

Pengumuman terbaru Badan Pusat Statistik di awal tahun 2016 tentang kenaikan angka kemiskinan dan angka pengangguran sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Ketika pembangunan pertanian hanya diterjemahkan menjadi aktivitas rutin dan administratif, bahkan cenderung berorientasi pada peningkatan produksi komoditas dan mengejar target politis, seperti swasembada padi, jagung, dan kedelai (pajale), maka esensi dari strategi pembangunan nyaris kehilangan makna.

Ketika pembangunan ekonomi—yang pada hakikatnya adalah proses transformasi yang bersifat struktural dan memberdayakan pelaku ekonomi—ditafsirkan sebagai sesuatu yang mekanistis, peningkatan kesejahteraan masyarakat terasa semakin jauh. Dan, ketika desentralisasi ekonomi dan otonomi daerah belum mampu menerjemahkan strategi besar pembangunan nasional, hasilnya adalah ketimpangan pendapatan.

Banyak pejabat pemerintah seakan tersentak setelah Bank Dunia mengeluarkan hasil analisis dari data BPS tentang Indeks Gini yang mencapai 0,41, dibandingkan ketika para analis dan lembaga domestik yang telah lama memperingatkannya. Implikasinya, pemerintah wajib mereorientasi strategi pembangunan pertanian dan ekonomi umumnya, tanpa harus menunggu status kualitas sumber daya manusia semakin memburuk.

Artikel ini menganalisis perjalanan dan hasil pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi umumnya.Opsi reorientasi kebijakan akan ditawarkan pada setiap contoh kasus anomali yang menyertainya.

Kemiskinan-pengangguran

Pertama, peningkatan kemiskinan dan pengangguran.Strategi pembangunan pertanian dianggap anomali apabila tidak mampu mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru. Literatur klasik ekonomi pembangunan versi John Mellor dan Bruce Johnston cukup yakin bahwa pembangunan pertanian yang efektif mampumenghasilkan pengganda pendapatan dan pengganda lapangan kerja.Anomali itu ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin per September 2015 yang meningkat jadi 28,51 juta jiwa (11,13 persen) dari 27,73 juta (10,96 persen) pada September 2014.Angka kemiskinan di pedesaan, yang sebagian besar bekerja di pertanian, juga meningkat menjadi 17,89 juta jiwa pada 2015 (62,7 persen dari total orang miskin) dari 17,73 juta jiwa (62,6 persen) pada 2014.

Jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2015 tercatat 114,8 juta orang atau 93,8 persen dari jumlah angkatan kerja, 122,4 juta orang. Angka itu bertambah 190.000 orang dibandingkan jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2014 sebesar 114,6 juta orang atau 94,1 persen dari jumlah angkatan kerja 121,4 juta orang. Artinya, jumlah penganggur di Indonesia pada 2015 tercatat 7,56 juta orang atau 6,2 persen, meningkat 320.000 orang, dari jumlah penganggur pada 2014 yang tercatat 7,24 juta orang atau 5,9 persen dari total angkatan kerja.

Pekerja di sektor pertanian menurun dari 38,97 juta orang (34 persen dari total pekerja) pada 2014 jadi 37,75 juta orang atau (32,9 persen) pada 2015.Pekerja di sektor industri juga sedikit menurun, dari 15,26 juta (13,31 persen) pada 2014 menjadi 15,25 juta (13,28 persen) pada 2015.Maknanya, pekerja di sektor jasa meningkat dari 60,4 juta orang (52,7 persen) menjadi 61,8 juta (53,8 persen) pada 2015.

Teori dasar transformasi struktural dalam suatu pembangunan ekonomi menyebutkan, makin maju suatu bangsa, pangsa tenaga kerja di sektor pertanian pasti menurun. Namun, penurunan pangsa tenaga kerja pertanian di Indonesia jauh lebih lambat dibandingkan penurunan pangsa produk domestik bruto pertanian yang kini 14,6 persen.

Reorientasi kebijakan yang diperlukan adalah mengintegrasikan pembangunan pertanian wajib dengan pembangunan pedesaan.Beberapa opsi, misalnya fokus pada penciptaan lapangan kerja pedesaan di luar usaha tani.Pembagian pupuk, benih, dan traktor gratis bagi petani terlihat populis dalam jangka pendek, tetapi dapat mengganggu logika insentif ekonomi dan kewirausahaan petani jika membuat ketergantungan akut pada bantuan pemerintah.

Pembagian sarana pertanian itu akan lebih membawa dampak horizontal yang lebih produktif apabila pemerintah dan pemerintah daerah lebih serius melatih keterampilan dan memberdayakan pemuda desa. Kementerian Pertanian perlu lebih sering bekerja sama dalam pembangunan pedesaan ini dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Ketimpangan pendapatan

Kedua, peningkatan ketimpangan pendapatan. Memburuknya angka kemiskinan dan pengangguran satu tahun terakhir tak dapat dilepaskan dari melebarnya ketimpangan pendapatan, terutama sejak otonomi daerah. Indeks Gini kini mencapai 0,41 atau mengalami peningkatan 11 poin dari 0,30 pada 2000 atau sebelum era otonomi daerah.

Anomali strategi pembangunan seakan terkonfirmasi bahwa upaya mendekatkan pelayanan publik kepada warganya melalui desentralisasi ekonomi tak serta membawa dampak pemerataan pendapatan.  Siapa pun yang jadi pemimpin akan sulit menanggulangi ketimpangan pendapatan ini jika orientasi kebijakan hanya bervisi jangka pendek dan tidak berupaya melakukan pembenahan secara struktural.

Tidak terlalu mengherankan jika kinerja pertumbuhan pertanian hanya 3,21 persen pada triwulan III-2015, jauh lebih rendah daripada kinerja pertumbuhan ekonomi makro 4,73 persen.Dalam hal distribusi kepemilikan aset, petani pangan yang berlahan sempit (0,5 hektar atau kurang) kini mencapai 55 persen.

Governansi yang buruk dalam pengelolaan subsidi pupuk juga membuka peluang terjadinya ketidakmerataan akses pada faktor produksi pertanian yang lain. Sekitar 65 persen petani miskin menerima 3 persen subsidi pupuk, tetapi 1 persen petani kaya menikmati 70 persen subsidi.

Reorientasi kebijakan pembangunan pertanian untuk mengurangi persoalan ketimpangan pendapatan perlu fokus pada empat hal berikut. Pertama, peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Kedua, lebih serius pada perbaikan distribusi kepemilikan aset dan lahan pertanian. Jika perlu, mengembangkan skema kemitraan yang saling menguntungkan. Ketiga, pembenahan identifikasi petani yang akan memperoleh akses terhadap faktor produksi dan sumber daya pertanian. Keempat, pemantauan berjenjang terhadap kebijakan subsidi dan bantuan pemerintah, tidak hanya untuk keperluan administratif, tetapi juga untuk tujuan strategis yang lebih berjangka panjang.

Sebagai penutup, pembangunan pertanian tidak hanya upaya khusus pada swasembada padi, jagung, dan kedelai, tetapi perlu bervisi pengembangan kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan petani. Pada era digital seperti sekarang, petani amat perlu akses informasi pasar, teknologi, dan pembiayaan. Pertanian masa depan juga perlu kompatibel dengan pengembangan inisiatif budaya kreatif, peningkatan nilai tambah produk, dan dukungan kebijakan yang lebih sistematis.

BUSTANUL ARIFIN, GURU BESAR UNILA, EKONOM SENIOR INDEF DANKETUA PERHIMPUNAN EKONOMI PERTANIAN INDONESIA